Atasi Krisis Sampah Nasional, KLH Siap Tegakkan Hukum dan Gandeng DPRD Kabupaten

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Minggu , 18 Jan 2026 - 19:00

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq dorong memperkuat pemilahan sampah untuk mengoptimalisasi teknologi Refuse Derived Fuel (RDF)-Foto : ANTARA-

Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLH sampai dengan 14 Januari 2026, sebanyak 192 kabupaten/kota sudah melaporkan timbulan sampahnya yang mencapai total 19,17 juta ton.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq siap menggandeng DPRD di seluruh kabupaten untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di Tanah Air menghadapi potensi krisis sampah.

Dalam pertemuan dengan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta, Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif mengatakan pertemuan tersebut dilakukan untuk meningkatkan dukungan politik dari Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD kabupaten seluruh Indonesia untuk percepatan peningkatan kinerja pengelolaan sampah.

"Jadi tentu dengan konsolidasi seperti ini harapan kita akan semakin banyak mendapat dukungan dari stakeholder yang ada di tingkat tapak. Sebagaimana kita ketahui ujung tombak dari pemerintahan kita ada di kabupaten," kata Menteri Hanif.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh para ketua DPRD dari berbagai kabupaten itu, Menteri Hanif memaparkan langkah-langkah yang sudah dan telah akan diambil oleh pemerintah, secara khusus KLH/BPLH untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah.

Hal itu karena pengelolaan sampah merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas lingkungan menjadi lebih baik dan sehat untuk masyarakat.

"Harapan saya tentu ini terus berkembang menjadi kaukus-kaukus di dalam rangka mengedepankan lingkungan hidup sebagai pilar utama dalam pembangunan nasional kita," kata Hanif.

Dalam kesempatan tersebut Ketua ADKASI Siswanto menyampaikan apresiasi atas langkah yang sudah lakukan Menteri LH dan KLH untuk berkoordinasi dengan DPRD di seluruh kabupaten.

Pihaknya menegaskan kembali pentingnya pengelolaan lingkungan, tidak hanya terkait sampah, tapi juga ekosistem yang lain.

"Oleh karena itu DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah bersama kepala daerah tentu akan bersinergi mewujudkan lingkungan yang lebih baik, tata kelola sampah yang lebih baik," tuturnya.

Terpisah, Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq meminta agar DPRD mendukung penguatan anggaran dan pengawasan menghadapi krisis pengelolaan sampah di tingkat daerah.

Dalam pernyataan yang dikonfirmasi dari Jakarta, Menteri LH Hanif menekankan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan banyak kabupaten dan kota belum mampu mengimbangi laju timbulan sampah yang mencapai 143.824 ton per hari.

"Target nasional kita sangat jelas, yaitu 100 persen sampah terkelola pada tahun 2029. Namun faktanya, saat ini baru sekitar 24 persen yang berhasil kita kelola secara benar. Ini adalah sinyal merah yang menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak bisa lagi hanya dipikul oleh pemerintah pusat," kata Hanif.

"Diperlukan keberanian politik dan sinergi dari pemerintah daerah, khususnya DPRD, untuk menghadirkan solusi konkret di wilayah masing-masing melalui pemberdayaan masyarakat dan transformasi ekonomi sirkular," tambahnya.

atasi krisis sampah nasional, klh siap tegakkan hukum dan gandeng dprd kabupaten                            koranpalpos.com - kementerian lingkungan hidup (klh) memastikan akan melanjutkan proses penegakan hukum terhadap daerah yang belum mengambil langkah maksimal untuk menangani krisis sampah di wilayahnya.
menteri lingkungan hidup (lh) hanif faisol nurofiq ditemui usai pertemuan dengan asosiasi dprd kabupaten seluruh indonesia (adkasi) di jakarta, mengatakan bahwa dalam setahu terakhir pihaknya sudah melakukan pendampingan untuk meningkatkan tata kelola sampah dan menyelesaikan potensi kasus yang muncul.
"namun demikian memang sampai sekarang ini masih berjuang untuk melakukan penanganan itu. dari sisi penegakan hukum itu tidak mengurangi juga kewajiban kami untuk melakukan penegakan hukum," kata hanif ketika ditanya mengenai krisis sampah yang terjadi di sejumlah wilayah seperti tangerang selatan.
baca juga:bansos sebagai proyek: ketika empati negara tergoda kekuasaan
baca juga:renovasi 60 ribu sekolah, target presiden prabowo tahun 2026
"jadi, kami sudah melakukan beberapa proses-proses terkait dengan penegakan hukum pada kasus-kasus yang sampahnya telah muncul di permukaan," ujarnya.
langkah itu diambil untuk mendorong pemerintah daerah mengambil kebijakan, termasuk terkait anggaran dan sumber daya manusia, yang lebih mumpuni untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan dengan baik.
hal itu mengingat penyelenggaraan pengelolaan sampah berada di kabupaten/kota.
baca juga:bangun huntara, kemenhut manfaatkan kayu hanyutan pascabencana di sumatera
baca juga:wacana pelibatan tni dalam terorisme jangan lemahkan demokrasi
klh sudah melaksanakan penilaian adipura yang dilakukan sampai akhir tahun lalu.
menteri hanif menyampaikan bahwa dalam penilaian tersebut mendapati 149 kabupaten/kota mendapatkan predikat kota kotor karena kurang merespons terkait penanganan sampah.
"sehingga kepada pemerintah daerah kami akan minta keterangan lebih lanjut kalau memang ada kesengajaan dan seterusnya, tentu ada konsekuensi hukum yang harus diemban oleh yang bersangkutan," kata hanif faisol nurofiq.
baca juga:pemerintah targetkan pemulihan pascabencana sumatera normal sebelum ramadhan 2026
baca juga:kuhp baru berlaku, batasan kritik dan penghinaan diatur
menurut data sistem informasi pengelolaan sampah nasional (sipsn) klh sampai dengan 14 januari 2026, sebanyak 192 kabupaten/kota sudah melaporkan timbulan sampahnya yang mencapai total 19,17 juta ton.
sementara itu, menteri lingkungan hidup (lh) hanif faisol nurofiq siap menggandeng dprd di seluruh kabupaten untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di tanah air menghadapi potensi krisis sampah.
dalam pertemuan dengan asosiasi dprd kabupaten seluruh indonesia (adkasi) di jakarta, menteri lh/kepala badan pengendalian lingkungan hidup (bplh) hanif mengatakan pertemuan tersebut dilakukan untuk meningkatkan dukungan politik dari ketua dprd dan seluruh anggota dprd kabupaten seluruh indonesia untuk percepatan peningkatan kinerja pengelolaan sampah.
"jadi tentu dengan konsolidasi seperti ini harapan kita akan semakin banyak mendapat dukungan dari stakeholder yang ada di tingkat tapak. sebagaimana kita ketahui ujung tombak dari pemerintahan kita ada di kabupaten," kata menteri hanif.
dalam pertemuan yang dihadiri oleh para ketua dprd dari berbagai kabupaten itu, menteri hanif memaparkan langkah-langkah yang sudah dan telah akan diambil oleh pemerintah, secara khusus klh/bplh untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah.
hal itu karena pengelolaan sampah merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas lingkungan menjadi lebih baik dan sehat untuk masyarakat.
"harapan saya tentu ini terus berkembang menjadi kaukus-kaukus di dalam rangka mengedepankan lingkungan hidup sebagai pilar utama dalam pembangunan nasional kita," kata hanif.
dalam kesempatan tersebut ketua adkasi siswanto menyampaikan apresiasi atas langkah yang sudah lakukan menteri lh dan klh untuk berkoordinasi dengan dprd di seluruh kabupaten.
pihaknya menegaskan kembali pentingnya pengelolaan lingkungan, tidak hanya terkait sampah, tapi juga ekosistem yang lain.
"oleh karena itu dprd sebagai unsur pemerintahan daerah bersama kepala daerah tentu akan bersinergi mewujudkan lingkungan yang lebih baik, tata kelola sampah yang lebih baik," tuturnya.
terpisah, menteri lingkungan hidup (lh)/kepala badan pengendalian lingkungan hidup (bplh) hanif faisol nurofiq meminta agar dprd mendukung penguatan anggaran dan pengawasan menghadapi krisis pengelolaan sampah di tingkat daerah.
dalam pernyataan yang dikonfirmasi dari jakarta, menteri lh hanif menekankan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan banyak kabupaten dan kota belum mampu mengimbangi laju timbulan sampah yang mencapai 143.824 ton per hari.
"target nasional kita sangat jelas, yaitu 100 persen sampah terkelola pada tahun 2029. namun faktanya, saat ini baru sekitar 24 persen yang berhasil kita kelola secara benar. ini adalah sinyal merah yang menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak bisa lagi hanya dipikul oleh pemerintah pusat," kata hanif.
"diperlukan keberanian politik dan sinergi dari pemerintah daerah, khususnya dprd, untuk menghadirkan solusi konkret di wilayah masing-masing melalui pemberdayaan masyarakat dan transformasi ekonomi sirkular," tambahnya.
disampaikan dalam rapat koordinasi kebijakan lingkungan hidup bersama dprd kabupaten se-indonesia di jakarta, selasa (14/1), menteri hanif secara eksplisit menetapkan status darurat sampah nasional sebagai bagian dari respons terhadap tiga krisis planet.
menteri hanif mengingatkan kembali bahwa mandat undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah sudah memberikan wewenang penuh kepada daerah untuk melakukan inovasi pengelolaan.
ia mendorong dprd untuk tidak ragu dalam melakukan penguatan peraturan daerah, mengalokasikan anggaran yang memadai, serta memperketat pengawasan terhadap implementasi kebijakan zero waste di tingkat tapak.
dalam kesempatan tersebut, ketua asosiasi dprd kabupaten seluruh indonesia (adkasi), siswanto, memberikan apresiasi sekaligus mengakui adanya tantangan struktural di daerah.
ia menyebut bahwa selama ini isu lingkungan hidup, terutama pengelolaan sampah, seringkali tergeser dari skala prioritas apbd dibandingkan dengan sektor infrastruktur fisik lainnya.
namun, melalui koordinasi intensif bersama klh/bplh, pihaknya berkomitmen untuk melakukan reposisi kebijakan anggaran di tingkat kabupaten agar lebih berpihak pada keberlanjutan lingkungan.
"forum ini menjadi momentum titik balik bagi kami di dprd untuk memberikan dukungan penuh. kami siap memperkuat fungsi legislasi dan pengawasan untuk memastikan kebijakan ekonomi sirkular berjalan di daerah, sehingga sampah tidak lagi dipandang sebagai beban anggaran, melainkan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat," ujar siswanto.
di sisi lain, menteri lingkungan hidup (lh) hanif faisol nurofiq mendorong memperkuat pemilahan sampah untuk mengoptimalisasi teknologi refuse derived fuel (rdf) untuk menekan timbulan sampah perkotaan seperti di bandung, jawa barat.
"pemanfaatan rdf dapat menjadi bagian dari solusi pengelolaan sampah, sepanjang didukung pemilahan yang baik dan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan," ujar menteri lh/kepala badan pengendalian lingkungan hidup (bplh) hanif faisol nurofiq dalam pernyataan dikonfirmasi dari jakarta, sabtu (17/01/2026).
hal itu disampaikan oleh menteri hanif setelah pada jumat (16/1) menginstruksikan penghentian segera operasional insinerator yang melampaui baku mutu emisi udara di kota bandung untuk memastikan kesehatan masyarakat terlindungi dari polusi berbahaya.
dia mendorong pemerintah kota bandung untuk memperkuat fondasi pengelolaan sampah melalui pemilahan sejak dari sumber rumah tangga.
pemilahan yang masif di hulu diyakini akan secara signifikan mengurangi beban di hilir dan meningkatkan nilai guna sampah.
salah satu solusi teknis yang disarankan adalah optimalisasi rdf sebagai bahan bakar alternatif bagi sampah yang memiliki nilai kalor tinggi, dengan tetap memperhatikan kesiapan mitra pemanfaat.
situasi darurat sampah di kota bandung sendiri menjadi sorotan tajam karena tingkat pengelolaan sampah baru mencapai angka 22 persen berdasarkan data klh/bplh.
dia menyebut kondisi itu menuntut langkah nyata dari pemerintah daerah guna membenahi sistem pengolahan limbah agar selaras dengan standar lingkungan nasional.
klh/bplh berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan, supervisi, serta pengawasan ketat terhadap kinerja pengelolaan sampah di daerah.
namun, menteri hanif mengingatkan bahwa tanggung jawab utama penyelenggaraan pelayanan publik ini berada di tangan pemerintah daerah sesuai mandat undang-undang.
pengawasan ketat dilakukan semata-mata untuk menjamin hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan berkualitas.
"kami siap mendampingi pemerintah daerah, tetapi komitmen dan kepatuhan terhadap aturan lingkungan menjadi kunci. pengelolaan sampah adalah kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat," demikian hanif faisol nurofiq.
sedangkan, dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) jawa barat mendorong akselerasi inovasi teknologi "petasol", sebuah sistem pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar sejenis solar, sebagai solusi konkret melawan krisis penanganan sampah di bandung raya.
wakil ketua dprd jawa barat, acep jamaludin, di kota cimahi, menilai terobosan yang dikembangkan secara swadaya oleh kelompok masyarakat di bank sumberdaya sampah induk melong 26, cimahi ini, mampu menjawab persoalan rendahnya kapasitas pengolahan sampah yang selama ini memicu masalah lingkungan kronis di kota bandung dan cimahi.
dia melanjutkan bahwa di tengah tingginya produksi sampah harian, kehadiran inovasi lokal yang mampu mengubah limbah tak bernilai menjadi energi adalah sebuah keharusan untuk didukung penuh oleh negara.
"di tengah problematika pengolahan sampah, seperti yang kita tahu kota cimahi dan kota bandung, terutama bandung raya, sedang menghadapi persoalan penanganan sampah. produksi sampah sangat tinggi, sementara pengolahan dan pemanfaatannya masih rendah," ujar acep jamaludin saat meninjau langsung lokasi pengolahan.
acep memberikan apresiasi khusus terhadap produk petasol karena tidak hanya fokus pada hasil akhir berupa bahan bakar, tetapi juga menunjukkan kemandirian teknologi bangsa.
kelompok masyarakat di melong ini diketahui memproduksi mesin pengolahannya sendiri yang mampu mengonversi sampah menjadi energi listrik.
"di tengah situasi yang kurang baik, hari ini banyak kelompok masyarakat yang secara swadaya berinvestasi dan berkontribusi. salah satunya adalah produk petasol, bagaimana sampah plastik yang tidak bernilai bisa diolah menjadi bahan bakar sejenis solar," katanya.
lebih lanjut, politisi tersebut menegaskan bahwa dukungan terhadap inovasi ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kewajiban bagi pemerintah di semua tingkatan, mulai dari daerah hingga pusat.
"bukan hanya itu, kelebihannya adalah memproduksi mesinnya sendiri, kemudian mengolah sampahnya dan menghasilkan elektrik. ini adalah salah satu terobosan yang wajib hukumnya diakselerasi dan didukung oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat," ucap acep.
sebagai bentuk nyata dukungan legislatif, acep menambahkan dprd jabar berkomitmen memasukkan pengembangan teknologi pengolahan sampah berbasis karya anak bangsa ini ke dalam agenda perjuangan formal di tingkat provinsi.
langkah ini diharapkan dapat menjadi rujukan nasional dalam mengimplementasikan ekonomi sirkular yang memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekaligus menyelesaikan persoalan lingkungan. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 19 Januari 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan