Dinkes Sumsel Catat 361 SPPG Telah Kantongi SLHS

Reporter: Romi |

Editor: Yuli |

Minggu , 18 Jan 2026 - 17:25

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Sumsel Dedy Irawan. -foto:dokumen palpos-

KORANPALPOS.COM – Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Dinkes Sumsel) mencatat sebanyak 361 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat wajib dalam pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026.

Jumlah tersebut mencapai 72 persen dari total 503 SPPG yang telah beroperasi di 17 kabupaten/kota. Angka itu menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan capaian Oktober 2025 yang masih berada di kisaran 30 persen.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Sumsel, Dedy Irawan, menyampaikan percepatan sertifikasi SLHS menjadi salah satu fokus pemerintah daerah dalam menyiapkan operasional penuh program MBG yang menyasar pelajar, balita, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.

“Progresnya cukup pesat. Kami berharap seluruh SPPG bisa segera memiliki SLHS karena sesuai arahan Badan Gizi Nasional, sertifikat ini wajib dimiliki sebelum operasional penuh,” katanya di Palembang, Minggu.

3 Syarat Utama Peroleh SLHS

Dedy menjelaskan SLHS hanya dapat diterbitkan setelah SPPG memenuhi tiga kriteria pokok:

1. Penjamah makanan tersertifikasi higienis dan sanitasi,

2. Nilai inspeksi kesehatan lingkungan minimal 80 persen,

3. Hasil uji laboratorium negatif bakteri Escherichia coli pada sampel makanan.

dinkes sumsel catat 361 sppg telah kantongi slhs                            koranpalpos.com – dinas kesehatan provinsi sumatera selatan (dinkes sumsel) mencatat sebanyak 361 satuan pelayanan program gizi (sppg) telah mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi (slhs) sebagai syarat wajib dalam pelaksanaan program nasional makan bergizi gratis (mbg) tahun 2026.
jumlah tersebut mencapai 72 persen dari total 503 sppg yang telah beroperasi di 17 kabupaten/kota. angka itu menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan capaian oktober 2025 yang masih berada di kisaran 30 persen.
kepala bidang kesehatan masyarakat dinkes sumsel, dedy irawan, menyampaikan percepatan sertifikasi slhs menjadi salah satu fokus pemerintah daerah dalam menyiapkan operasional penuh program mbg yang menyasar pelajar, balita, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.
baca juga:sekda banyuasin terima silaturahmi pt mustika jimbaran indah
baca juga:pasca robohnya gapura kenanga, gelombang desakan usut dugaan korupsi proyek apbd tersebut menguat
“progresnya cukup pesat. kami berharap seluruh sppg bisa segera memiliki slhs karena sesuai arahan badan gizi nasional, sertifikat ini wajib dimiliki sebelum operasional penuh,” katanya di palembang, minggu.
3 syarat utama peroleh slhs
dedy menjelaskan slhs hanya dapat diterbitkan setelah sppg memenuhi tiga kriteria pokok:
baca juga:banyuasin buka peluang kerjasama swasta 
baca juga:gubernur herman deru resmikan dua proyek vital jalan khusus batubara di lahat
1. penjamah makanan tersertifikasi higienis dan sanitasi,
2. nilai inspeksi kesehatan lingkungan minimal 80 persen,
3. hasil uji laboratorium negatif bakteri escherichia coli pada sampel makanan.
baca juga:pengendara motor tewas tabrak truk terparkir di jalinsum ogan ilir
baca juga:cuaca sumsel sabtu ini didominasi berawan, sejumlah daerah berpotensi hujan sedang
ketiga komponen itu dinilai mampu menjamin bahwa makanan yang diproduksi dan didistribusikan kepada penerima mbg aman dikonsumsi serta memenuhi standar kebersihan.
“penerapan slhs adalah langkah preventif agar tidak terjadi kontaminasi, penyakit bawaan makanan, atau kasus keracunan yang bisa berdampak luas,” jelas dedy.
meskipun progres terbilang cepat, dinkes sumsel mencatat sejumlah tantangan teknis yang menyebabkan sebagian sppg belum dapat disertifikasi.
beberapa unit belum memenuhi standar sarana dasar seperti:
• akses air bersih yang memadai,
• area pengolahan makanan yang sesuai kaidah sanitasi,
• pengelolaan limbah yang masih belum standar.
dalam kondisi tersebut, pengajuan sertifikasi tidak langsung ditolak. dinas hanya mengeluarkan rekomendasi perbaikan untuk kemudian dilakukan asesmen ulang.
“kami tidak menolak pengajuan slhs, tetapi memberikan rekomendasi perbaikan. setelah selesai, sppg bisa mengajukan asesmen ulang hingga sertifikat diterbitkan,” katanya.
berdasarkan pemetaan sementara dinkes sumsel, sppg bersertifikat slhs terbanyak berada di:
• kota palembang – 97 unit
• kabupaten ogan komering ilir (oki) – 35 unit
• ogan ilir – 30 unit
• muara enim & musi rawas – masing-masing 22 unit
• banyuasin – 20 unit
sementara kabupaten musi rawas utara tercatat belum memiliki satu pun sppg bersertifikat.
dinkes akan mengirimkan pendamping khusus ke daerah-daerah yang progresnya lambat, terutama wilayah dengan keterbatasan fasilitas dan akses.
dengan progres ini, dedy menargetkan seluruh 503 sppg di sumsel dapat mengantongi slhs sebelum program mbg berjalan penuh pada 2026.
“target kami jelas, keamanan pangan program mbg harus terjamin dan tidak ada kasus keracunan makanan,” tegasnya.
ia menambahkan, pemantauan satgas keamanan pangan dan dinkes kabupaten/kota akan dilakukan rutin, termasuk pengambilan sampel acak dan peninjauan mendadak untuk memastikan standar benar-benar diterapkan.
program makan bergizi gratis merupakan salah satu agenda prioritas nasional untuk menekan stunting, meningkatkan ketahanan pangan keluarga, dan memperbaiki status gizi generasi muda.
sumsel menjadi salah satu provinsi yang ditunjuk untuk percepatan implementasi pada gelombang awal.