Pasca Robohnya Gapura Kenanga, Gelombang Desakan Usut Dugaan Korupsi Proyek APBD Tersebut Menguat

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Minggu , 18 Jan 2026 - 16:17

Gelombang desakan usut dugaan korupsi pada proyek pem bangunan gapura kenanga Linggau Juara menguat. -Foto : Dokumen Palpos-

UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, khususnya terkait kewajiban pengawasan teknis dan sanksi atas kegagalan bangunan.

UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur keselamatan bangunan di ruang manfaat jalan.

PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, terkait kewajiban izin teknis bangunan di ruang jalan.

Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang membahayakan kepentingan umum.

Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, terkait penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara.

LSM tersebut juga menduga proyek gapura dibangun tanpa rekomendasi teknis dari Dishub dan Satlantas, serta adanya mutu konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi teknis.

Melalui Dumas tersebut, LAKI P45 secara tegas meminta Kejaksaan dan Inspektorat untuk:

Melakukan penyelidikan dan penyidikan menyeluruh.

Memeriksa Kepala Dinas PUPR, PPK, PPTK, konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana proyek.

Melakukan audit forensik terhadap proyek Gapura Kenanga Linggau Juara.

Menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab secara pidana dan administratif.

“Ini bukan semata soal robohnya sebuah gapura, tetapi menyangkut keselamatan publik, integritas penggunaan APBD dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” tegas Ahlul Fajri.

pasca robohnya gapura kenanga, gelombang desakan usut dugaan korupsi proyek apbd tersebut menguat                            lubuklnggau, koranpalpos.com - pasca robohnya gapura kenanga, di simpang y jalan kenanga ii, kelurahan baturip permai, kecamatan lubuklinggau utara ii, kota lubuklinggau, pada selasa, 13 januari 2026, gelombang desakan dari berbagai elemen masyarakat terus menguat. 
mereka meminta aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan penyimpangan anggaran dan kegagalan konstruksi pada proyek yang bersumber dari apbd kota lubuklinggau 2025.  
desakan terbaru datang dari laskar anti korupsi pejuang 45 (laki p45).
baca juga:banyuasin buka peluang kerjasama swasta 
baca juga:gubernur herman deru resmikan dua proyek vital jalan khusus batubara di lahat
melalui surat terbuka berbentuk laporan pengaduan masyarakat (dumas) yang ditujukan kepada kepala kejaksaan negeri lubuklinggau dan inspektur inspektorat kota lubuklinggau, lsm ini secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, kelalaian jabatan serta kegagalan bangunan pada proyek gapura tersebut.
dalam surat yang ditandatangani ketua laki p45, ahlul fajri, disebutkan bahwa gapura kenanga linggau juara dibangun oleh dinas pupr kota lubuklinggau dan baru berusia sekitar tiga minggu saat roboh setelah tersenggol truk bermuatan kerupuk.
“bangunan publik yang baru selesai dibangun seharusnya memiliki standar keamanan dan kekuatan konstruksi yang memadai. robohnya gapura ini tidak bisa dipandang sebagai kecelakaan biasa,” tegas ahlul fajri dalam laporannya.
baca juga:cuaca sumsel sabtu ini didominasi berawan, sejumlah daerah berpotensi hujan sedang
baca juga:pisah sambut kajari oki berlangsung haru
ia juga menyoroti langkah awal dinas pupr yang sempat membebankan kerugian sebesar rp50 juta kepada sopir truk, sebelum akhirnya dinyatakan “damai” dan seluruh biaya perbaikan diambil alih pemerintah daerah. 
menurutnya, kebijakan tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar terkait tanggung jawab kegagalan bangunan.
dalam laporannya, laki p45 memaparkan sejumlah dasar hukum yang diduga dilanggar, di antaranya:
baca juga:banjir air sugihan, bupati oki upayakan perbaikan pintu air dan normalisasi sungai
baca juga:ksop palembang tutup lalu lintas kapal di jembatan p6 lalan, warga minta kepastian pembangunan
uu nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, khususnya terkait kewajiban pengawasan teknis dan sanksi atas kegagalan bangunan.
uu nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang mengatur keselamatan bangunan di ruang manfaat jalan.
pp nomor 34 tahun 2006 tentang jalan, terkait kewajiban izin teknis bangunan di ruang jalan.
baca juga:sumsel berpotensi diguyur hujan sejak pagi hingga malam, oki dan wilayah pegunungan diminta waspada
baca juga: ayo generasi muda muba manfaatkan kesempatan ini loker januari 2026 
pasal 359 kuhp tentang kelalaian yang membahayakan kepentingan umum.
pasal 3 uu tindak pidana korupsi, terkait penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara.
lsm tersebut juga menduga proyek gapura dibangun tanpa rekomendasi teknis dari dishub dan satlantas, serta adanya mutu konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi teknis.
melalui dumas tersebut, laki p45 secara tegas meminta kejaksaan dan inspektorat untuk:
melakukan penyelidikan dan penyidikan menyeluruh.
memeriksa kepala dinas pupr, ppk, pptk, konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana proyek.
melakukan audit forensik terhadap proyek gapura kenanga linggau juara.
menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab secara pidana dan administratif.
“ini bukan semata soal robohnya sebuah gapura, tetapi menyangkut keselamatan publik, integritas penggunaan apbd dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” tegas ahlul fajri.
hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kejaksaan negeri maupun inspektorat kota lubuklinggau terkait tindak lanjut laporan tersebut.
namun, masyarakat berharap aparat penegak hukum bertindak objektif, transparan, dan profesional, agar persoalan ini tidak berhenti sebagai polemik semata.
seperti diketahui sebelumnya, seperti diketahui sebelumnya, proyek pembangunan gapura kenanga tersebut menelan sebesar rp199.433.400.- dari apbd lubuklinggau 2025, yang dikerjakan oleh cv. bos muda kontraktor di penghujung tahun (desember) 2025.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 19 Januari 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan