DPA 2026 Fokus Anggaran Prioritas, Realisasi Digas

Reporter: Diansyah |

Editor: Dahlia |

Selasa , 13 Jan 2026 - 17:38

Suasana kegiatan penyerahan DPA kepada para OPD di lingkungan Pemkab OKI.-Foto: Ist-

OKI,KORANPALPOS.COM - Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), H Muchendi Mahzareki menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2026 kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Penyerahan DPA teruntuk OPD di lingkungan Pemkab OKI tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bende Seguguk (RRBS) Kantor Bupati OKI, Selasa, 13 Januari 2026.

Pada 2026, Pemkab OKI mengelola anggaran sebesar Rp2,2 triliun. Angka itu menurun Rp245 miliar dibandingkan tahun sebelumnya akibat pengurangan transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat.

Meski demikian, Muchendi menegaskan, penurunan anggaran tidak boleh menjadi alasan lambannya pelaksanaan program dan pelayanan publik.

“Anggaran kita tahun ini Rp2,2 triliun, memang turun. Namun tidak ada ruang untuk menunda pelaksanaan kegiatan. DPA sudah diserahkan, realisasi harus segera berjalan,” ujarnya.

Ia menekankan, pengelolaan anggaran harus difokuskan pada program prioritas kepala daerah, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Dirinya juga meminta OPD memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

"Selain penajaman prioritas, pentingnya transparansi, akuntabilitas serta percepatan realisasi anggaran. Keterlambatan realisasi akan berimbas pada tertundanya manfaat program dan perputaran ekonomi daerah," tuturnya.

Dikatakannya lagi, mereka sedang menghadapi efisiensi, maka belanja harus tepat sasaran. Kurangi kegiatan seremonial yang tidak mendesak dan alihkan ke program produktif.

dpa 2026 fokus anggaran prioritas, realisasi digas                            oki,koranpalpos.com - bupati ogan komering ilir (oki), h muchendi mahzareki menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) ta 2026 kepada seluruh organisasi perangkat daerah (opd).
penyerahan dpa teruntuk opd di lingkungan pemkab oki tersebut berlangsung di ruang rapat bende seguguk (rrbs) kantor bupati oki, selasa, 13 januari 2026.
pada 2026, pemkab oki mengelola anggaran sebesar rp2,2 triliun. angka itu menurun rp245 miliar dibandingkan tahun sebelumnya akibat pengurangan transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat.
baca juga:siaga banjir, edison imbau kades aktif komunikasi 
baca juga:bnnk, wujudkan kabupaten bebas narkoba dan pendekatan persuasif jadi kunci atasi narkoba
meski demikian, muchendi menegaskan, penurunan anggaran tidak boleh menjadi alasan lambannya pelaksanaan program dan pelayanan publik.
“anggaran kita tahun ini rp2,2 triliun, memang turun. namun tidak ada ruang untuk menunda pelaksanaan kegiatan. dpa sudah diserahkan, realisasi harus segera berjalan,” ujarnya.
ia menekankan, pengelolaan anggaran harus difokuskan pada program prioritas kepala daerah, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. 
baca juga:gapura kenanga roboh terseret truk, warga soroti kelalaian sopir dan kualitas bangunan
baca juga: produksi minyak pertamina ep naik sepanjang 2025, tembus 27.643 barel per hari
dirinya juga meminta opd memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
"selain penajaman prioritas, pentingnya transparansi, akuntabilitas serta percepatan realisasi anggaran. keterlambatan realisasi akan berimbas pada tertundanya manfaat program dan perputaran ekonomi daerah," tuturnya.
dikatakannya lagi, mereka sedang menghadapi efisiensi, maka belanja harus tepat sasaran. kurangi kegiatan seremonial yang tidak mendesak dan alihkan ke program produktif. 
baca juga:pemukiman penduduk di desa gunung meraksa oku terendam banjir
baca juga:dugaan pungli pip dan ppdb di smp 19 oku
"realisasi anggaran harus digas karena memberi multi player effec kepada masyarakat. kemudian, pentingnya koordinasi lintas opd dalam menuntaskan permasalahan pembangunan. tahun 2025 sudah kita lakukan, sinkronasi dan koordinasi antar opd jadi kunci keberhasilan program," tegasnya.
sementara, kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah (bpkad) oki, farlidena burniat mengatakan, apbd kabupaten oki tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar rp2.214.261.273.780 dan disusun berdasarkan regulasi terbaru, termasuk peraturan menteri dalam negeri nomor 14 tahun 2025.
“penyerahan dpa ini menjadi dasar bagi opd untuk segera melaksanakan kegiatan dan mempercepat realisasi anggaran. pendapatan dan belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer,” imbuhnya.
baca juga:pisah sambut kajari prabumulih; h arlan: terima kasih pak khristia, selamat datang ibu aspera primadona
baca juga: produksi minyak pertamina ep naik sepanjang 2025, tembus 27.643 barel per hari
lanjut dia, pemkab oki juga menerapkan kartu kredit pemerintah daerah (kkpd) pada 38 opd guna meminimalkan penggunaan uang tunai dan mempercepat transaksi belanja.
“penerapan kkpd merupakan bagian dari modernisasi sistem pembayaran pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan pengendalian internal,” terangnya.
selain penyerahan dpa kepada 54 opd, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pembagian kkpd kepada 38 opd. 
baca juga:gelar rapat terbatas, bupati minta fungsi pasar dikembalikan 
baca juga:debit sungai batanghari dan sungai musi naik, ini imbauan polisi dan bpbd
adapun opd penerima dpa terdiri atas 23 dinas, 7 badan, 2 sekretariat, 2 rumah sakit umum daerah, inspektorat, satpol pp dan damkar, serta 18 kecamatan di wilayah kabupaten oki.*

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 6 Juni 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan