BPJS PBI Prabumulih Aman 2026, Pemkot Tambah Kuota Penerima hingga 32 Ribu Warga

Reporter: Prabu Agustian |

Editor: Maryati |

Kamis , 08 Jan 2026 - 20:09

Plt Kadinkes Prabumulih, Djoko Listyano. -Foto : Prabu Agustian-

PRABUMULIH, KORANPALPOS.COM - Kabar gembira datang bagi masyarakat Kota Prabumulih, Sumatra Selatan, khususnya bagi warga yang selama ini terdaftar sebagai penerima manfaat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Di saat sejumlah daerah di Indonesia pada awal tahun 2026 ini menghadapi kebijakan penonaktifan kepesertaan BPJS PBI, kondisi tersebut dipastikan tidak berlaku bagi masyarakat Kota Prabumulih.

Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih justru memastikan keberlanjutan program jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Bahkan, pada tahun 2026 ini, Pemkot Prabumulih mengambil langkah progresif dengan menambah kuota penerima manfaat BPJS Kesehatan PBI.

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Prabumulih, Djoko Listyano AP SKM MSi, saat dikonfirmasi pada Kamis, 8 Januari 2026.

“Alhamdulillah, di Kota Prabumulih tidak ada penonaktifan PBI BPJS. Masyarakat tidak perlu khawatir,” ujar Djoko Listyano.

Djoko menjelaskan, jika di sejumlah daerah lain terjadi pengurangan hingga penonaktifan peserta BPJS Kesehatan PBI akibat penyesuaian anggaran, Pemkot Prabumulih justru mengambil kebijakan sebaliknya.

Pada tahun 2026 ini, jumlah penerima manfaat BPJS PBI di Kota Prabumulih akan ditambah secara signifikan.

“Di tahun 2026 ini, Pemerintah Kota Prabumulih menambah kuota penerima manfaat PBI BPJS dari sebelumnya 25 ribu orang menjadi 32 ribu orang,” jelasnya.

Penambahan kuota ini merupakan bentuk komitmen Pemkot Prabumulih dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang sangat bergantung pada program BPJS Kesehatan PBI.

bpjs pbi prabumulih aman 2026, pemkot tambah kuota penerima hingga 32 ribu warga                            prabumulih, koranpalpos.com - kabar gembira datang bagi masyarakat kota prabumulih, sumatra selatan, khususnya bagi warga yang selama ini terdaftar sebagai penerima manfaat badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) kesehatan melalui skema penerima bantuan iuran (pbi).
di saat sejumlah daerah di indonesia pada awal tahun 2026 ini menghadapi kebijakan penonaktifan kepesertaan bpjs pbi, kondisi tersebut dipastikan tidak berlaku bagi masyarakat kota prabumulih.
pemerintah kota (pemkot) prabumulih justru memastikan keberlanjutan program jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. bahkan, pada tahun 2026 ini, pemkot prabumulih mengambil langkah progresif dengan menambah kuota penerima manfaat bpjs kesehatan pbi.
baca juga:pemkab muba bersama tni–polri dukung swasembada pangan 2026
baca juga:edison beri santunan kepada guru ngaji
kepastian tersebut disampaikan langsung oleh pelaksana tugas (plt) kepala dinas kesehatan (kadinkes) kota prabumulih, djoko listyano ap skm msi, saat dikonfirmasi pada kamis, 8 januari 2026.
“alhamdulillah, di kota prabumulih tidak ada penonaktifan pbi bpjs. masyarakat tidak perlu khawatir,” ujar djoko listyano.
djoko menjelaskan, jika di sejumlah daerah lain terjadi pengurangan hingga penonaktifan peserta bpjs kesehatan pbi akibat penyesuaian anggaran, pemkot prabumulih justru mengambil kebijakan sebaliknya.
baca juga:desa margo bakti oki terendam banjir, dampak curah hujan yang tinggi!
baca juga:polres muba sambutan kapolres muba yang baru, ini harapan akbp ruri prastowo
pada tahun 2026 ini, jumlah penerima manfaat bpjs pbi di kota prabumulih akan ditambah secara signifikan.
“di tahun 2026 ini, pemerintah kota prabumulih menambah kuota penerima manfaat pbi bpjs dari sebelumnya 25 ribu orang menjadi 32 ribu orang,” jelasnya.
penambahan kuota ini merupakan bentuk komitmen pemkot prabumulih dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang sangat bergantung pada program bpjs kesehatan pbi.
baca juga:40 truk angkutan batu bara dikandangkan di terminal tipe b petanang lubuklinggau
baca juga:proyek gapura baru selesai sudah dirusak otd
“pak wali kota berkomitmen menambah kuota tersebut. jadi insya allah seluruh masyarakat kota prabumulih bisa tenang, tidak ada pemberhentian bantuan pbi bpjs, bahkan justru bertambah di tahun 2026 ini,” tutur djoko.
untuk mendukung penambahan kuota penerima manfaat bpjs kesehatan pbi tersebut, pemkot prabumulih telah menyiapkan anggaran yang tidak sedikit.
djoko menyebutkan, total anggaran yang dialokasikan untuk mendanai 32 ribu penerima pbi bpjs kesehatan pada tahun 2026 mencapai rp15 miliar.
baca juga:cuaca ekstrem awali 2026, bmkg peringatkan hujan lebat dan angin kencang di sejumlah wilayah
baca juga:bupati minta kai cari solusi atasi banjir
“kita sudah siapkan anggarannya sekitar lima belas miliar rupiah untuk satu tahun,” imbuh djoko.
anggaran tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) kota prabumulih dan dialokasikan secara khusus untuk menjamin keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat penerima bantuan iuran.
menurut djoko, kebijakan ini sejalan dengan visi dan misi pemkot prabumulih dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta memastikan tidak ada warga yang terkendala biaya saat membutuhkan layanan kesehatan.
djoko juga menegaskan bahwa masyarakat kota prabumulih, khususnya penerima manfaat bpjs kesehatan pbi, tidak perlu panik atau khawatir dengan isu penonaktifan kepesertaan yang ramai terjadi di sejumlah daerah lain. “kami tegaskan kembali, untuk kota prabumulih tidak ada penonaktifan. bahkan kuotanya bertambah. jadi masyarakat bisa merasa aman dan tenang,” tegasnya.
meski memastikan tidak ada penonaktifan secara kebijakan, djoko tetap mengingatkan masyarakat penerima manfaat bpjs kesehatan pbi agar aktif menggunakan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan (faskes) terdekat.
menurutnya, terdapat ketentuan teknis dari bpjs kesehatan yang mengatur bahwa kartu pbi bpjs bisa menjadi tidak aktif secara otomatis apabila tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. “kami mengimbau masyarakat yang tercatat sebagai penerima manfaat untuk rajin memanfaatkan layanan kesehatan di faskes terdekat,” ujarnya.
djoko menjelaskan, jika kartu bpjs kesehatan pbi tidak digunakan sama sekali dalam kurun waktu satu bulan, maka status kepesertaan bisa menjadi tidak aktif secara sistem. “kalau tidak dipergunakan selama satu bulan, kartu pbi tersebut bisa nonaktif secara otomatis. jadi pesan kami, jangan sampai kartu itu tidak digunakan dalam waktu sebulan,” tegas djoko.
lebih lanjut, djoko menyarankan agar masyarakat tidak menunggu sakit parah baru memanfaatkan layanan bpjs kesehatan. pemeriksaan rutin atau konsultasi kesehatan ringan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (fktp) seperti puskesmas atau klinik juga sangat dianjurkan.
“rajin-rajinlah memeriksakan kesehatan di faskes terdekat. dengan begitu, keaktifan kartu bpjs pbi bisa terjaga secara otomatis,” jelasnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 19 Januari 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan