PUSaKO Unand Tegas Tolak Pilkada Tak Langsung

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Minggu , 04 Jan 2026 - 20:10

Direktur PUSaKO Fakultas Hukum UNAND Charles Simabura.-Foto: Antara-

PADANG - Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat, menyatakan penolakan keras terhadap wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Lembaga akademik tersebut menilai gagasan itu sebagai langkah mundur bagi demokrasi di Indonesia.

Direktur PUSaKO FH Unand, Charles Simabura, menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, perubahan mekanisme menjadi tidak langsung dinilai berpotensi mencederai prinsip dasar demokrasi.

“PUSaKO secara tegas menolak wacana pengembalian pilkada ke DPRD karena bertentangan dengan semangat reformasi dan prinsip kedaulatan rakyat,” ujar Charles di Padang, Sabtu.

Dalam pernyataan sikapnya, PUSaKO menyampaikan enam poin penting.

Pertama, mempertahankan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai instrumen utama demokrasi yang menjamin legitimasi kepemimpinan daerah. Menurut PUSaKO, hak rakyat memilih pemimpinnya tidak dapat dinegosiasikan.

Kedua, PUSaKO menolak alasan efisiensi anggaran yang kerap dijadikan dalih untuk menghapus pilkada langsung.

Biaya penyelenggaraan pemilu dinilai sebagai investasi demokrasi jangka panjang demi menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

pusako unand tegas tolak pilkada tak langsung                            padang - pusat studi konstitusi (pusako) fakultas hukum universitas andalas (unand), sumatera barat, menyatakan penolakan keras terhadap wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui dewan perwakilan rakyat daerah (dprd).
lembaga akademik tersebut menilai gagasan itu sebagai langkah mundur bagi demokrasi di indonesia.
direktur pusako fh unand, charles simabura, menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
baca juga:prabowo teken uu penyesuaian pidana nasional
baca juga:mendagri pastikan layanan vital di wilayah bencana mulai normal
oleh karena itu, perubahan mekanisme menjadi tidak langsung dinilai berpotensi mencederai prinsip dasar demokrasi.
“pusako secara tegas menolak wacana pengembalian pilkada ke dprd karena bertentangan dengan semangat reformasi dan prinsip kedaulatan rakyat,” ujar charles di padang, sabtu.
dalam pernyataan sikapnya, pusako menyampaikan enam poin penting.
baca juga:reformasi polri, dpr dorong penanganan kasus lebih terbuka
baca juga:makan gizi seimbang, kunci sehat di liburan
pertama, mempertahankan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai instrumen utama demokrasi yang menjamin legitimasi kepemimpinan daerah. menurut pusako, hak rakyat memilih pemimpinnya tidak dapat dinegosiasikan.
kedua, pusako menolak alasan efisiensi anggaran yang kerap dijadikan dalih untuk menghapus pilkada langsung.
biaya penyelenggaraan pemilu dinilai sebagai investasi demokrasi jangka panjang demi menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
baca juga:bantuan penanganan bencana harus transparan dan tanpa kepentingan
baca juga:ratas presiden bahas 600 huntara aceh
poin ketiga, pusako mendorong reformasi politik yang lebih substansial, khususnya dalam tubuh partai politik.
hal itu mencakup demokratisasi proses pencalonan, penguatan kaderisasi berjenjang, serta desentralisasi struktur partai agar lebih peka terhadap aspirasi masyarakat di daerah.
selain itu, pusako menekankan pentingnya penguatan kualitas penyelenggaraan pilkada langsung.
baca juga:komisi xiii dpr tegaskan pilkada harus tetap langsung
baca juga:prabowo peluk anak pengungsi di batu hula
upaya tersebut meliputi peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu, pengawasan ketat terhadap praktik politik uang, penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran, serta peningkatan literasi politik masyarakat.
pusako juga menilai legitimasi demokratis antara dprd dan kepala daerah harus tetap seimbang. keduanya perlu dipilih langsung oleh rakyat agar mekanisme checks and balances dalam pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan sehat.
lebih lanjut, pusako mendesak dpr dan pemerintah segera melakukan revisi undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu serta undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada.
baca juga:gibran ajak mahasiswa kunjungi ikn nusantara
baca juga:istana perkuat modifikasi cuaca bmkg
revisi tersebut diperlukan untuk menindaklanjuti putusan mahkamah konstitusi nomor 135/puu-xxii/2024, dengan tetap menjaga sistem pilkada langsung dan menyiapkan desain pemilu nasional serta daerah yang terpisah mulai 2029.
sebagai penutup, pusako mengingatkan bahwa pengalaman masa lalu menunjukkan pemilihan kepala daerah melalui dprd justru membuka ruang korupsi sistemik, politik transaksional, serta melemahkan pertanggungjawaban kepala daerah kepada rakyat. (ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 9 Januari 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan