Belasan PPPK Paruh Waktu di OKU Batal Diangkat

Reporter: Eko |

Editor: Yuli |

Selasa , 30 Dec 2025 - 14:51

Pelantikan PPPK Paruh Waktu di OKU beberapa waktu lalu.-foto:dokumen palpos-

KORANPALPOS.COM - Proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) menyisakan catatan penting.

Sebanyak 17 calon PPPK Paruh Waktu dipastikan batal diangkat setelah tidak memenuhi tahapan administrasi hingga batas akhir pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH).

Kepastian tersebut diketahui usai penutupan pengisian DRH pada 25 Desember 2025 lalu.

Pembatalan ini merujuk pada Pengumuman Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 800.1.2.3/1118/XLII/II/2025 tertanggal 9 September 2025 tentang Alokasi Kebutuhan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Dalam pengumuman tersebut ditegaskan bahwa seluruh peserta yang memperoleh alokasi formasi PPPK Paruh Waktu diwajibkan mengisi Daftar Riwayat Hidup serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengisian DRH dan kelengkapan dokumen, tercatat sebanyak tujuh orang secara resmi menyatakan mengundurkan diri.

Sementara itu, sembilan orang lainnya dinyatakan dianggap mengundurkan diri karena tidak menyelesaikan pengisian DRH dan tidak menyampaikan dokumen pendukung hingga batas waktu berakhir.

Selain itu, satu orang peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten OKU, Nanang Nurzaman, menegaskan bahwa keputusan tersebut telah diambil sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.

belasan pppk paruh waktu di oku batal diangkat                            koranpalpos.com - proses pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu di lingkungan pemerintah kabupaten ogan komering ulu (oku) menyisakan catatan penting. 
sebanyak 17 calon pppk paruh waktu dipastikan batal diangkat setelah tidak memenuhi tahapan administrasi hingga batas akhir pengisian daftar riwayat hidup (drh).
kepastian tersebut diketahui usai penutupan pengisian drh pada 25 desember 2025 lalu.
baca juga:sungai ogan meluap, distribusi air bersih ke pelanggan terganggu
baca juga:teddy antarkan langsung bantuan kemanusian untuk korban bencana di sumatera
pembatalan ini merujuk pada pengumuman bupati ogan komering ulu nomor: 800.1.2.3/1118/xlii/ii/2025 tertanggal 9 september 2025 tentang alokasi kebutuhan pppk paruh waktu di lingkungan pemerintah kabupaten ogan komering ulu.
dalam pengumuman tersebut ditegaskan bahwa seluruh peserta yang memperoleh alokasi formasi pppk paruh waktu diwajibkan mengisi daftar riwayat hidup serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.
berdasarkan hasil rekapitulasi pengisian drh dan kelengkapan dokumen, tercatat sebanyak tujuh orang secara resmi menyatakan mengundurkan diri.
baca juga:apel penutup tahun 2025, gubernur sumsel apresiasi kinerja dan disiplin asn
baca juga:patung harimau stunting di pinggir jalan viral, warganet ramai beri komentar kocak
sementara itu, sembilan orang lainnya dinyatakan dianggap mengundurkan diri karena tidak menyelesaikan pengisian drh dan tidak menyampaikan dokumen pendukung hingga batas waktu berakhir.
selain itu, satu orang peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tms.
kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten oku, nanang nurzaman, menegaskan bahwa keputusan tersebut telah diambil sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.
baca juga:heboh kadis sosial banyuasin pilih mengundurkan diri: nah ada apa gerangan ?
baca juga:gubernur herman deru hadiri rakerwil perindo sumsel, tekankan konsolidasi dan literasi politik
“seluruh proses telah berjalan sesuai aturan. peserta yang tidak memenuhi kewajiban administrasi sampai batas waktu yang ditentukan dinyatakan gugur, sedangkan yang mengundurkan diri karena alasan pribadi,” jelasnya, selasa (30/12).
dengan demikian, pembatalan pengangkatan pppk paruh waktu tersebut bersifat mutlak dan telah ditandatangani langsung oleh bupati oku,  teddy meilwansyah.
terkait alasan pengunduran diri, nanang menyebutkan bahwa masing-masing peserta memiliki pertimbangan sendiri.
beberapa di antaranya terkendala administrasi, alasan pribadi seperti keluarga dan domisili, telah diterima bekerja di tempat lain, hingga pertimbangan terkait besaran gaji atau upah.
pembatalan ini sekaligus menjadi evaluasi penting bagi peserta seleksi pppk paruh waktu agar lebih cermat dan disiplin dalam memenuhi seluruh tahapan administrasi yang telah ditentukan pemerintah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 31 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan