Dorong Optimalisasi Belanja Daerah

KORANPALPOS.COM - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Rabu (24/12/2025).

Kegiatan tersebut diikuti Gubernur Herman Deru didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Dr. Drs. H Edward Candra serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Rakor berlangsung dari Taman Kenten, Palembang.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya percepatan dan optimalisasi realisasi belanja daerah. Ia menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto mengarahkan agar pemerintah daerah mampu mencapai target belanja hingga 100 persen.

“Belanja daerah diharapkan dapat terus didorong agar uang beredar di masyarakat meningkat dan berdampak langsung pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga,” ujar Mendagri.

BACA JUGA:Dukung Aksesibilitas bagi Anggota Pertuni Sumsel

BACA JUGA:Gandeng Bulog Jaga Stabilitas Pangan

Mendagri juga memaparkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 dengan total alokasi belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 919,9 triliun dialokasikan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta Rp2.701,4 triliun untuk belanja kementerian dan lembaga.

Berdasarkan data Kemendagri, rata-rata realisasi pendapatan APBD provinsi se-Indonesia tahun 2025 mencapai 89 persen. Sementara realisasi pendapatan APBD Provinsi Sumsel tercatat sebesar 86,18 persen.

Untuk realisasi belanja, rata-rata nasional berada di angka 76,80 persen. Provinsi Sumsel sendiri mencatat realisasi belanja sebesar 79,85 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Sebagai bentuk apresiasi, Kemendagri akan memberikan insentif dan penghargaan kepada 200 pemerintah daerah berprestasi. Total pagu anggaran Kemendagri tahun 2026 sebesar Rp7,8 triliun, dengan alokasi insentif daerah mencapai Rp1 triliun. (cep/nik)