Revisi UU P2SK Tegaskan Penguatan Sektor Keuangan Tanpa Ganggu Independensi Bank Indonesia

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Jumat , 05 Dec 2025 - 21:40

Komisi Informasi Pusat (KIP) melalui majelis komisioner menyatakan informasi terkait imbalan prestasi individu Dewan Komisioner OJK bersifat terbuka-Foto : ANTARA-

revisi uu p2sk tegaskan penguatan sektor keuangan tanpa ganggu independensi bank indonesia                            koranpalpos.com - ketua komisi xi dpr ri mukhamad misbakhun memastikan bahwa revisi undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (uu p2sk) tidak sedikit pun mengganggu independensi bank indonesia (bi).
dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi, ia mengatakan bahwa instrumen fiskal saja tidak cukup dan perlu didukung oleh dorongan kebijakan moneter.
oleh sebab itu, revisi uu p2sk memberikan penguatan terhadap peran bank sentral.
“bank sentral itu pilihannya dua, pro-growth atau pro-stability. di sini yang menjadi perdebatan. kita mengarah ke sana, tanpa sedikit pun kita ingin mengganggu independensi bank sentral. tidak ada satu pun independensi dari bank sentral yang ingin kita pengaruhi atau apa pun,” kata misbakhun dalam acara “financial forum 2025”, di jakarta, rabu (03/12/2025).
menurut misbakhun, daftar inventarisasi masalah (dim) revisi uu p2sk telah selesai disusun dan sudah dikirim kembali oleh pemerintah kepada dpr. saat ini, dokumen tersebut masih berada di tangan pimpinan dpr dan menunggu penjadwalan untuk dibahas.
namun, pekan depan dpr mulai memasuki masa reses pada selasa (9/12), sehingga waktu pembahasannya masih menunggu arahan dari pimpinan dpr.
ia menekankan bahwa dpr perlu menentukan waktu yang paling tepat, agar prosesnya tidak dianggap sengaja diperlambat maupun dipercepat, sehingga tidak menimbulkan penafsiran negatif dari publik.
“kita tunggu saja arahan yang paling ideal supaya tidak diinterpretasikan macam-macam oleh publik,” kata misbakhun.
pada dasarnya, ujar misbakhun, dpr ingin memberikan penguatan kepada seluruh kementerian dan lembaga dalam komite stabilitas sistem keuangan (kssk), termasuk sejumlah kewenangan yang diatur dalam regulasi terkait.
penguatan ini diharapkan dapat memperkokoh peran serta tanggung jawab antarlembaga, sekaligus menunjukkan komitmen dpr untuk menjalankan politik yang produktif dan memberikan kontribusi positif bagi tata kelola sektor keuangan nasional.
pada kesempatan yang sama, wakil ketua dpr ri adies kadir menyampaikan, penguatan ruu p2sk dirancang secara fundamental untuk mengatasi kelemahan struktural, memperkuat sistem keuangan, dan membuka potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
hal ini salah satunya ditempuh melalui penguatan kelembagaan melalui penambahan tugas dan fungsi bi dengan tambahan tugas “mendukung pertumbuhan dan lapangan kerja” selain tugas moneter.
selain itu, penguatan kelembagaan juga dilakukan melalui penguatan independensi dan penambahan cakupan tugas lembaga penjamin simpanan (lps) terkait dengan asuransi, serta penguatan peran dan pengawasan otoritas jasa keuangan (ojk), dan memperjelas peran ojk dalam penyidikan.
menanggapi hal tersebut, deputi gubernur senior bi destry damayanti mengamini bahwa ketentuan dalam revisi uu p2sk telah dibahas bersama dan saat ini naskahnya telah kembali ke dpr.
dalam revisi tersebut, bi memperoleh mandat baru yaitu memastikan seluruh kebijakan yang dilakukan bank sentral diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
ia menambahkan bahwa unsur “penciptaan lapangan pekerjaan” merupakan elemen baru yang secara spesifik ditambahkan dalam revisi tersebut.
sebelumnya, uu p2sk menetapkan tiga mandat utama bi, yaitu menjaga stabilitas rupiah, mendorong stabilitas sistem keuangan, dan menjaga stabilitas sistem pembayaran, yang pada ujungnya bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
kini, konsep “pertumbuhan ekonomi berkelanjutan” itu diperjelas dengan memasukkan aspek penciptaan lapangan kerja.
menurut destry, hal ini membuat mandat bi menjadi lebih konkret dan menuntut keterlibatan yang lebih kuat pada sektor riil.
“sekarang, ekonomi yang berkelanjutan itu lebih dispesifikkan yaitu ada tambahan ‘lapangan pekerjaan’, itu buat kami menjadi lebih riil bahwa bi juga harus banyak ke sektor riil,” kata destry.
sementara otoritas jasa keuangan (ojk) menyatakan bahwa revisi undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (uu p2sk) akan membuka peluang bagi bank umum untuk terlibat langsung dalam aktivitas usaha di pasar modal, guna memperluas lini usaha perbankan dan memperdalam likuiditas pasar.
“selama ini ada pemisahan dalam fungsi perbankan, bank komersial dan bank investasi atau investment bank. maka di dalam revisi uu p2sk, bank umum dapat melakukan kegiatan-kegiatan di pasar modal,” kata ketua dewan komisioner ojk mahendra siregar dalam acara “financial forum 2025”, di jakarta, rabu (03/12/2025).
lebih lanjut, mahendra mengatakan bahwa perubahan tersebut merupakan langkah mendasar, karena bank umum akan memperoleh ruang untuk melakukan kegiatan yang sebelumnya tertutup bagi mereka.
dengan adanya pelonggaran, bank dapat meningkatkan leverage dan memanfaatkan kapasitas yang dimiliki untuk masuk ke pengelolaan aset atau aktivitas lain yang sebelumnya tidak bisa dilakukan.
mahendra menyebut perluasan ruang usaha ini penting, agar perbankan dapat memperkuat dirinya dan mengatasi keterbatasan yang selama ini menghambat pertumbuhan.
dengan membuka akses bank umum ke kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal, hal ini juga memberikan ruang yang lebih besar bagi penguatan di sektor perbankan.
selanjutnya, masuknya bank umum sebagai pelaku baru dinilai dapat menambah likuiditas dan memperdalam pasar modal karena membuka peluang hadirnya investor baru dari sisi perbankan serta memperluas aktivitas investment banking.
menanggapi pertanyaan mengenai apakah revisi uu p2sk akan menyatukan fungsi bank komersial dan investment bank, mahendra menjelaskan bahwa yang dimaksud bukan penyatuan jenis bank melainkan pembukaan akses bagi bank umum untuk menjalankan kegiatan yang sebelumnya dibatasi.
“bukan (penyatuan). maksud saya, tidak pakai istilah itu, hanya kegiatannya, ya. kegiatan dari bank umum yang selama ini tidak diperkenankan masuk melakukan transaksi di pasar modal, ini kami berharap dalam proses revisi uu p2sk hal itu dibolehkan,” kata mahendra.
ketika ditanya mengenai fakta bahwa banyak bank besar yang sudah memiliki perusahaan sekuritas, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak sama dengan perubahan yang diusulkan dalam revisi uu p2sk.
“itu anak perusahaan kan? ini di bank-nya, di induknya (bank umum induk). jadi jauh lebih besar,” kata mahendra.
terpisah, otoritas jasa keuangan (ojk) sulawesi tenggara (sultra) menyebut ada sebanyak 1.460 kasus scam atau penipuan digital di wilayah bumi anoa, yang merugikan masyarakat sebesar rp21,8 miliar.
kepala ojk sultra bismi maulana nugraha saat ditemui di kendari, kamis (04/12/2025), mengatakan jumlah tersebut berdasarkan data yang dimiliki oleh pusat penanganan penipuan transaksi keuangan indonesia (indonesia anti-scam centre/iasc) sejak januari hingga awal desember 2025.
ia menyampaikan bahwa angka kerugian yang bervariasi tersebut didominasi oleh jenis penipuan transaksi belanja atau jual beli online, penipuan mengaku pihak lain (fake call atau soceng), serta penipuan berkedok investasi dan penawaran kerja.
"secara total ada rp21 miliar nilai kerugian yang dialami oleh masyarakat sultra dengan jumlah bervariasi, mulai dari soceng, penipuan jual beli online, ada apk, banyak sekali beraneka ragam," kata bismi maulana.
bismi maulana mengungkapkan bahwa dari 17 kabupaten dan kota di wilayah provinsi sultra, kasus terbanyak dialami oleh warga di wilayah perkotaan besar.
"terbanyak di kota kendari dengan 579 kasus, kemudian kabupaten konawe 143 kasus, lalu kabupaten kolaka 137 kasus, dan kota baubau sebanyak 120 kasus," ujarnya.
untuk menekan jumlah korban kasus scam atau penipuan digital tersebut, ojk sultar terus menggencarkan imbauan kepada masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan mereka.
"untuk itu kami selalu mengingatkan agar masyarakat sultra jangan mudah tergiur investasi ilegal dan selalu ingat 2l, yaitu legal dan logis atau berizin dari otoritas," ucap bismi maulana.
diketahui, iasc sendiri merupakan pusat penanganan penipuan transaksi keuangan yang dibentuk sebagai satuan tugas dan forum koordinasi antara ojk, satgas pasti, pelaku industri jasa keuangan, serta melibatkan puluhan kementerian/lembaga termasuk kepolisian dan kejaksaan.
sementara itu, ekosistem pembuatan konten kecerdasan buatan (ai) usky ai menyebutkan kombinasi ai dan blockchain membuka kesempatan dan ruang besar bagi generasi muda untuk menciptakan karier dan inovasi yang baru.
"dengan kemudahan akses teknologi saat ini kami berharap mahasiswa dapat memahami dan mengeksplorasi teknologi ini secara kreatif, kritis, dan bijak, untuk menghadirkan inovasi ke depannya," kata founder & cto usky ai isybel harto dalam keterangannya di tangerang.
ia mengatakan saat ini telah diketahui bawah ai mengubah cara orang dalam menciptakan inovasi dan karya, serta blockchain memberikan transparansi dan keamanan.
apalagi minat generasi muda juga terlihat pada hasil survei internet dari asosiasi penyelenggara jasa internet indonesia (apjii) 2025.
dari 8.700 responden, 27,34 persen diantaranya merupakan pengguna ai dengan dominasi generasi z sebesar 43,7 persen. "data ini memperlihatkan tingginya ketertarikan anak muda dalam penggunaan teknologi ai," kata dia.
blockchain & crypto content specialist dari pintu ari budi santosa menambahkan saat ini kripto sedang menjadi perhatian publik, terutama generasi muda.
maka itu literasi mengenai kripto dan blockchain perlu ditingkatkan mengingat perkembangannya yang sangat pesat.
"maka itu pintu hadir di kampus untuk memberikan pemahaman fundamental tentang kripto sebagai bekal dasar untuk membuka peluang karier bagi mahasiswa yang tertarik mendalami aset digital”, kata ari.
selain itu pintu juga berkomitmen terus mendorong literasi dan edukasi fundamental tentang aset kripto dan teknologi blockchain kepada generasi muda.
"kami yakin pemahaman yang baik terkait industri ini dapat mengambil keputusan yang bijak dalam berinvestasi, sekaligus memanfaatkan peluang karier dalam bidang teknologi digital di masa depan," katanya.
sementara itu pertumbuhan pengguna kripto di indonesia mencapai lebih dari 18 juta pengguna per oktober 2025 dengan nilai transaksi hingga rp360,3 triliun per september 2025 menurut data dari otoritas jasa keuangan (ojk).
berdasarkan data badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (bappebti), generasi z mendominasi dengan 26,9 persen dari total pengguna dengan rentang usia 18-24 tahun, menunjukkan tingginya minat kalangan muda terhadap aset digital.
sementara itu program studi informatika universitas pembangunan jaya (upj) tangerang selatan berkomitmen untuk membentuk it club web3 dan blockchain guna mewadahi mahasiswa yang tertarik dengan dunia web3.
“kami mengapresiasi hadirnya edukasi ai dan blockchain di kampus. sekarang kedua teknologi ini sudah menyatu dengan kehidupan kita. data yang semakin kompleks menuntut kita untuk memanfaatkan teknologi seperti ai untuk pengelolaan yang efisien dan blockchain yang mendukung keamanan serta inovasi di dunia digital," kata koordinator kemahasiswaan informatika universitas pembangunan jaya prio handoko.
di sisi lain, komisi informasi pusat (kip) melalui majelis komisioner menyatakan informasi terkait imbalan prestasi individu dewan komisioner otoritas jasa keuangan (ojk) tahun 2022 bersifat terbuka sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
"menyatakan tujuh dokumen yang dimohonkan pemohon, mulai dari peraturan internal, surat edaran, keputusan rapat, hingga hasil penilaian kinerja individu anggota dewan komisioner ojk tahun 2022—sebagai informasi terbuka dan mewajibkan ojk memberikannya kepada pemohon," bunyi amar putusan majelis komisioner kip nomor: 025/v/kip-psi-a/2025 pada poin kedua sesuai data yang diterima di mataram.
putusan dari hasil sidang terbuka yang digelar senin (01/12/2025) di jakarta, majelis komisioner pada poin pertama menyatakan mengabulkan sebagian permohonan pemohon bernama muhammad dafis, s.h.
selanjutnya, pada poin ketiga menyatakan bukti pembayaran imbalan prestasi individu tahun 2022 kepada seluruh anggota dewan komisioner ojk yang terealisasi pada tahun 2023 merupakan informasi terbuka.
"kecuali bagian yang memuat nomor rekening, yang wajib dihitamkan," lanjutan dari bunyi amar putusan.
poin selanjutnya dalam amar putusan turut menyatakan rincian laporan realisasi anggaran ojk tahun 2023 sebagai informasi terbuka sebagaimana tercantum dalam laporan tahunan ojk tahun 2023.
"memerintahkan pelaksanaan putusan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)," bunyi poin terakhir dalam amar putusan.
tindak lanjut dari sidang putusan tersebut, para pihak punya waktu 14 hari kerja untuk mengajukan keberatan ke pengadilan tata usaha negara (ptun).
apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap dan tetap tidak dilaksanakan oleh termohon, pemohon berhak mengajukan penetapan eksekusi ke pengadilan negeri setempat.
putusan majelis komisioner kip ini merupakan hasil dari perjalanan persidangan yang berlangsung sejak mei 2025.
majelis menyatakan bahwa berbagai dokumen yang dimohonkan pemohon adalah informasi publik yang bersifat terbuka.
persoalan informasi ini bermula pada 21 februari 2025 ketika muhammad dafis, s.h. mengajukan permohonan informasi publik kepada ojk melalui email humas@ojk.go.id.
permohonan informasi publik ini diajukan untuk melengkapi bukti pelaporan dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian imbalan prestasi individu tahun 2022 kepada anggota dewan komisioner ojk yang direalisasikan pada tahun 2023.
permohonan tersebut dinyatakan lengkap pada 24 februari 2025, dan berisi sembilan jenis informasi yang meliputi peraturan dan surat edaran dewan komisioner ojk terkait penilaian kinerja dan remunerasi.
selanjutnya, permintaan atas tiga keputusan rapat dewan komisioner ojk pada tahun 2023, rincian laporan realisasi anggaran ojk tahun 2023, hasil penilaian indikator kinerja individu dewan komisioner ojk tahun 2022, dan bukti pembayaran imbalan prestasi individu tahun 2022 yang direalisasikan pada 2023.
pada 10 maret 2025, ojk melalui surat s-18/ep.014/2025 meminta perpanjangan waktu tujuh hari kerja. jawaban substantif kemudian diberikan pada 19 maret 2025 melalui surat s-22/ep.014/2025, yang hanya mengabulkan sebagian informasi.
tidak puas dengan jawaban tersebut, pemohon mengajukan keberatan pada 21 maret 2025, yang diterima ojk pada 24 maret 2025. namun pada 19 mei 2025, ojk menolak keberatan tersebut melalui surat s-395/ep.01/2025.
pemohon kemudian mengajukan sengketa informasi ke kip. permohonan tersebut diregistrasi dengan nomor 025/reg-psi/v/2025.
pemohon menyatakan memiliki "legal standing" sebagai warga negara dan permohonan dinilai diajukan tepat waktu. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 6 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan