Balai Karantina Sumsel Ikut Bahas Revisi UU Pangan

KORANPALPOS.COM - Balai Karantina Indonesia (Barantin) melalui Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Sumatera Selatan berperan aktif dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI terkait Revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pertemuan strategis yang berlangsung di Ruang Rapat Bina Praja, Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Selasa (02/12/2025), dihadiri jajaran pimpinan Barantin, para bupati/wakil bupati, OPD provinsi dan kabupaten/kota, pelaku usaha, serta perwakilan kelompok tani.

Rapat ini menjadi forum penting untuk menyerap aspirasi daerah sekaligus memperkuat arah kebijakan pangan nasional agar lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Titiek Soeharto Tekankan Pentingnya Peningkatan Produksi Pangan Sumsel

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediyati Hariyadi (Titiek Soeharto), menegaskan bahwa Sumatera Selatan memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan nasional. 

BACA JUGA:Palembang Aktifkan Posko Siaga Bencana Jelang Nataru

BACA JUGA:Pemkot Palembang Jalankan Pembinaan Bagi 167.000 UMKM

Ia mendorong agar lahan-lahan pertanian di Sumsel dapat mengoptimalkan masa tanam agar mencapai dua kali panen padi dalam setahun.

“Sumsel punya kemampuan besar untuk meningkatkan produktivitas. Kami berharap intensifikasi pertanian bisa berjalan lebih maksimal,” ujar Titiek.

Selain itu, Komisi IV menyoroti pentingnya pengembangan ekspor olahan ikan patin, mengingat Sumsel merupakan salah satu sentra budidaya dan industri pengolahan patin terbesar di Indonesia. 

Titiek juga mendorong pembangunan cold storage di kampung nelayan untuk menjaga kualitas hasil tangkap dan mengurangi tingkat kehilangan pascapanen.

Barantin Dorong Penguatan Biosekuriti dan Pengawasan Lalu Lintas Komoditas

Pimpinan Badan Karantina Indonesia, termasuk Kepala Barantin Sahat M. Panggabean, memaparkan pentingnya memperkuat sistem karantina dalam mendukung revisi UU Pangan. 

BACA JUGA:Serikat Pekerja PTPN I Regional 2 Apresiasi Gubernur Jawa Barat