DPR Ingatkan Bantuan Harus Layak

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Rabu , 03 Dec 2025 - 21:30

Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania di kompleks parlemen, Jakarta-Foto: Antara-

Ia juga meminta pemerintah memastikan sasaran penerima bantuan sudah terdata dengan baik untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bantuan benar-benar sampai ke masyarakat terdampak yang paling membutuhkan.

Dengan jumlah korban yang terus bertambah dan akses ke beberapa wilayah masih terputus, ia menilai pemetaan kebutuhan berbasis kondisi lokal sangat diperlukan.

Dini menegaskan perlunya pengelolaan data real-time terkait jumlah pengungsi, kondisi akses jalan dan komunikasi, hingga kebutuhan mendesak seperti air bersih, obat-obatan, tenda, dan selimut. Pendataan yang akurat, menurutnya, akan membantu pemerintah menentukan langkah distribusi yang tepat.

“Setiap daerah punya kondisi berbeda. Karena itu distribusi harus melibatkan BPBD, pemerintah daerah, relawan, dan tokoh masyarakat agar bantuan benar-benar sampai ke kelompok paling rentan,” ujarnya.

Melihat situasi yang masih sulit dan banyaknya wilayah yang belum bisa dijangkau, Dini juga mendorong pemerintah pusat mempertimbangkan penetapan status bencana nasional.

Menurutnya, keputusan tersebut bukan sekadar simbolik, tetapi penting untuk membuka akses lebih besar terhadap sumber daya nasional, mempercepat koordinasi lintas provinsi, dan memastikan proses tanggap darurat berjalan lebih efektif. (ant)

dpr ingatkan bantuan harus layak                            jakarta — anggota komisi viii dpr ri, dini rahmania, menegaskan pentingnya memastikan seluruh bantuan bagi korban banjir di wilayah sumatera dan aceh disalurkan secara aman, layak, dan sesuai prosedur.
ia mengingatkan bahwa kecepatan dalam distribusi tidak boleh mengurangi kualitas bantuan, terutama yang berkaitan dengan logistik dan makanan siap konsumsi.
dini menyoroti munculnya laporan terkait sejumlah bantuan makanan yang rusak akibat dijatuhkan dari helikopter.
baca juga:muzani singgung amendemen uud dengan prabowo
baca juga:alarm penegakan hukum: rentetan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi ungkap rapuhnya sistem peradilan indonesia
menurutnya, insiden tersebut harus menjadi evaluasi serius bagi pemerintah agar metode distribusi benar-benar dipilih berdasarkan situasi lapangan, bukan semata-mata demi mempercepat penyaluran.
“bantuan tidak boleh asal disalurkan demi kecepatan. keamanan dan kelayakan penerima harus jadi prioritas. penjatuhan dari udara hanya boleh dilakukan jika akses darat benar-benar tidak memungkinkan,” ujar dini di jakarta, rabu.
ia menjelaskan bahwa metode air drop harus memenuhi standar ketat, mulai dari jenis kemasan hingga keamanan barang saat dijatuhkan.
baca juga:prabowo perbaiki rumah korban bencana
baca juga:dpr usulkan uu perbatasan untuk perkuat kewenangan bnpp
jika kondisi memungkinkan, ia menegaskan distribusi harus tetap dilakukan melalui jalur darat atau laut dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat di lapangan, serta bpbd setempat agar bantuan lebih terarah dan aman.
selain memastikan metode distribusi yang tepat, dini menekankan pentingnya verifikasi kelayakan setiap paket bantuan sebelum diberikan kepada masyarakat.
pemerintah pusat, daerah, dan bpbd, kata dia, wajib melakukan pengecekan kualitas serta membuka saluran pengaduan jika ditemukan bantuan yang rusak atau tidak layak konsumsi.
baca juga:pdi perjuangan serukan islah pbnu
baca juga:prabowo dengarkan kisah pengungsi di tapteng
ia juga meminta pemerintah memastikan sasaran penerima bantuan sudah terdata dengan baik untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bantuan benar-benar sampai ke masyarakat terdampak yang paling membutuhkan.
dengan jumlah korban yang terus bertambah dan akses ke beberapa wilayah masih terputus, ia menilai pemetaan kebutuhan berbasis kondisi lokal sangat diperlukan.
dini menegaskan perlunya pengelolaan data real-time terkait jumlah pengungsi, kondisi akses jalan dan komunikasi, hingga kebutuhan mendesak seperti air bersih, obat-obatan, tenda, dan selimut. pendataan yang akurat, menurutnya, akan membantu pemerintah menentukan langkah distribusi yang tepat.
baca juga:forum sesepuh nu dorong islah untuk selesaikan konflik internal pbnu
baca juga:cak imin prihatin konflik internal pbnu, serukan penyelesaian melalui muktamar
“setiap daerah punya kondisi berbeda. karena itu distribusi harus melibatkan bpbd, pemerintah daerah, relawan, dan tokoh masyarakat agar bantuan benar-benar sampai ke kelompok paling rentan,” ujarnya.
melihat situasi yang masih sulit dan banyaknya wilayah yang belum bisa dijangkau, dini juga mendorong pemerintah pusat mempertimbangkan penetapan status bencana nasional.
menurutnya, keputusan tersebut bukan sekadar simbolik, tetapi penting untuk membuka akses lebih besar terhadap sumber daya nasional, mempercepat koordinasi lintas provinsi, dan memastikan proses tanggap darurat berjalan lebih efektif. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 4 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan