Judi Online Mengkhawatirkan, Tokoh Agama Harus Turun Tangan

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Minggu , 09 Nov 2025 - 20:08

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam konferensi pers di Jakarta-Foto : ANTARA-

Dalam hal ini, PPATK diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan dan penghentian sementara transaksi keuangan mencurigakan yang patut diduga terkait dengan peredaran judol.

"Jika terhadap penghentian sementara transaksi yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 hari setelah ditentukan maka PPATK menyerahkan transaksi tersebut kepada penyidik," jelas Menko.

"Sementara apabila dalam waktu 30 hari pelaku kejahatan tidak ditemukan maka penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memutus harta kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak," Imbuh Yusril.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut angka transaksi judi online (judol) di sepanjang tahun 2025 mencapai Rp155 triliun atau turun 57 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Jika 12 bulan sepanjang tahun 2024, transaksi judi online itu sudah sampai mencapai Rp359 triliun, per hari ini pada tahun 2025 kita berhasil menekan sampai Rp155 triliun. Sampai kuarter ketiga di tahun 2025,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam konferensi pers di Jakarta.

Ivan menyampaikan penurunan transaksi itu turut berpengaruh terhadap penurunan deposit yang terkait dengan judol.

Pada 2024, total jumlah deposit para pemain judol menyentuh angka Rp51 triliun. Namun, di tahun ini hanya mencapai Rp24,9 triliun atau turun lebih dari 45 persen.

“Ini tentunya berkat kolaborasi kita semua, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital. Ini membuktikan bahwa telah terjadi penurunan akses masyarakat sampai 70 persen terhadap situs-situs judi online,” katanya.

Selain pemblokiran situs, ia menyatakan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital turut melakukan pemblokiran rekening-rekening yang terafiliasi dengan judol.

Adapun data lain yang ia paparkan yakni 80 persen pemain judol merupakan masyarakat dengan penghasilan Rp5 juta ke bawah per bulannya.

Dibandingkan tahun 2024, jumlah pemain dengan kategori penghasilan rendah sudah berkurang 67,92 persen.

Sementara secara keseluruhan, jumlah pemain judi online per hari ini sudah berkurang 68,32 persen dibandingkan dengan tahun lalu.

Ivan menekankan pemberantasan judi online menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Upaya untuk menyelamatkan masyarakat dari hal buruk itu juga ditujukan untuk mendukung program Asta Cita.

“Jumlah transaksi terkait judol bisa menyentuh angka lebih dari Rp1.000 triliun kalau tidak ada intervensi dari pemerintah, dan dengan ada kolaborasi kuat. Makanya di kuarter ketiga tahun ini angkanya hanya menyentuh Rp155 triliun,” kata Ivan.

Sedangkan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menutup sebanyak 2.458.934 juta situs judi online (judol) berdasarkan data yang dihimpun mulai dari 20 Oktober hingga 2 November 2025.

judi online mengkhawatirkan,  tokoh agama harus turun tangan                            koranpalpos.com - menteri koordinator bidang hukum, ham, imigrasi, dan pemasyarakatan (menko hukham imipas) yusril ihza mahendra mengajak tokoh agama untuk membicarakan bahaya judi online (judol) dalam khotbah-khotbah keagamaan.
“saya kira memang diseminasi tentang ini perlu mengajak para ulama, para tokoh agama untuk membahas persoalan ini,” kata yusril saat diwawancarai usai menghadiri acara penguatan komite tindak pidana pencucian uang di kantor pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, jakarta.
yusril mengaku jarang mendapati judol dibahas dalam khotbah. padahal, kata dia, judol merupakan permasalahan nyata yang telah menjadi fenomena di masyarakat.
baca juga:masa depan beras sphp: dari subsidi ke ketahanan pangan berkeadilan
“kalau saya setiap minggu sembahyang jumat, dengar khatib, itu lima tahun terakhir ini saya enggak pernah mendengar ada membahas masalah judi online, yang dibicarakan masalah neraka jahanam terus-terusan, tapi lupa membahas masalah yang riil dihadapi oleh masyarakat kita,” tuturnya.
menurut dia, persoalan judol merupakan tanggung jawab sosial yang tidak hanya menjadi tugas pemerintah untuk memberantasnya, tetapi juga tokoh masyarakat hingga kelompok sosial terkecil di dalam keluarga.
perjudian, tutur menko yusril, merupakan perbuatan buruk yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma agama maupun adat istiadat yang dianut mayoritas masyarakat indonesia.
baca juga:jangan hanya viral, utamakan nilai kemanusiaan
“sebagai suatu perbuatan buruk maka orang tua, tokoh agama, para guru, ustaz dan tokoh masyarakat berkewajiban untuk mengajak masyarakat agar menjauhi perjudian,” katanya.
dia pun mengatakan judol bisa menjadi pintu menuju kejahatan-kejahatan lain. oleh karena itu, judol harus diberantas dengan sungguh-sungguh.
lebih lanjut dia mengingatkan judol merugikan kepentingan bangsa dan negara.
baca juga:siswa sekolah rakyat siap kerja, dapat pelatihan enam bahasa asing
pemerintah, kata dia, telah mendeteksi sejumlah bantuan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa justru digunakan untuk judol.
“kementerian sosial juga sudah mengetahui berkat kerjasama dengan ppatk (pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan), lebih dari 600 ribu penerima bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah itu dijadikan modal untuk melakukan judi online,” ucapnya.
di samping itu, judol juga memiliki dampak sosial.
baca juga:koperasi merah putih jadi motor program makan bergizi gratis nasional
menurut yusril, tidak sedikit kasus penganiayaan, pencurian, frustasi, hingga bunuh diri terjadi hanya karena pencandunya kalah berjudi.
bagi yusril, skala judol lebih dahsyat dibandingkan judi konvensional. sebab, judol mengikuti perkembangan teknologi dan berkembang dalam sistem transaksi keuangan.
“karena itu, pemerintah akan bersikap tegas menghadapi judi online ini. tidak saja terhadap pelakunya, tidak hanya bandar judinya, tapi juga proses penyadaran kepada para pelaku perjudian itu sendiri,” katanya.
baca juga:zero odol dan jalan panjang menuju keadilan logistik
di sisi lain, menko hukham imipas yusril ihza mahendra juga mengatakan penegakan hukum dalam konteks pemberantasan judi online (judol) tidak akan efektif jika tidak dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang atau tppu.
"pada hemat saya, pasal-pasal dalam kuhp lama ini tidak akan efektif memberantas perjudian jika tidak dikaitkan dengan tppu berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pemberantasan tppu," kata yusril di kantor pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk), jakarta.
yusril menjelaskan pasal-pasal perjudian yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) yang lama sejatinya telah memberikan ancaman cukup berat.
namun, beleid itu perlu diperkuat dengan menghukum pelaku judol dengan pasal tppu.
"aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi, dapat menggabungkan penyelidikan dan penyidikan terhadap siapa saja yang terlibat dalam perjudian online dengan sekaligus menyidik tppu-nya," tutur yusril yang juga ketua komite tppu itu.
bahkan, imbuh dia, berdasarkan pasal 69 undang-undang pemberantasan tppu, langkah hukum penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak wajib membuktikan tindak pidana asalnya terlebih dahulu.
yusril menjelaskan penindakan terhadap judol selama ini kerap terhambat karena fokus hanya pada pelaku atau platformnya, sementara jaringan keuangan di balik itu belum disentuh sepenuhnya.
melalui pendekatan tppu, pemerintah dapat melacak, membekukan, dan menyita hasil kejahatan yang digunakan untuk membiayai dan memperluas operasi judi daring tersebut.
"kalau perjudian itu hanya diberantas berdasarkan pasal-pasal perjudian, itu enggak akan mampu mengatasi masalah. tapi, kalau dikaitkan dengan tppu, akibatnya itu dahsyat sekali karena tppu dapat mendeteksi ada transaksi mencurigakan ada rekening yang mencurigakan," ucapnya.
dalam hal ini, ppatk diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan dan penghentian sementara transaksi keuangan mencurigakan yang patut diduga terkait dengan peredaran judol.
"jika terhadap penghentian sementara transaksi yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 hari setelah ditentukan maka ppatk menyerahkan transaksi tersebut kepada penyidik," jelas menko.
"sementara apabila dalam waktu 30 hari pelaku kejahatan tidak ditemukan maka penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memutus harta kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak," imbuh yusril.
pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk) menyebut angka transaksi judi online (judol) di sepanjang tahun 2025 mencapai rp155 triliun atau turun 57 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“jika 12 bulan sepanjang tahun 2024, transaksi judi online itu sudah sampai mencapai rp359 triliun, per hari ini pada tahun 2025 kita berhasil menekan sampai rp155 triliun. sampai kuarter ketiga di tahun 2025,” kata kepala ppatk ivan yustiavandana dalam konferensi pers di jakarta.
ivan menyampaikan penurunan transaksi itu turut berpengaruh terhadap penurunan deposit yang terkait dengan judol.
pada 2024, total jumlah deposit para pemain judol menyentuh angka rp51 triliun. namun, di tahun ini hanya mencapai rp24,9 triliun atau turun lebih dari 45 persen.
“ini tentunya berkat kolaborasi kita semua, khususnya kementerian komunikasi dan digital. ini membuktikan bahwa telah terjadi penurunan akses masyarakat sampai 70 persen terhadap situs-situs judi online,” katanya.
selain pemblokiran situs, ia menyatakan pemerintah melalui kementerian komunikasi dan digital turut melakukan pemblokiran rekening-rekening yang terafiliasi dengan judol.
adapun data lain yang ia paparkan yakni 80 persen pemain judol merupakan masyarakat dengan penghasilan rp5 juta ke bawah per bulannya. 
dibandingkan tahun 2024, jumlah pemain dengan kategori penghasilan rendah sudah berkurang 67,92 persen. 
sementara secara keseluruhan, jumlah pemain judi online per hari ini sudah berkurang 68,32 persen dibandingkan dengan tahun lalu.
ivan menekankan pemberantasan judi online menjadi salah satu fokus utama pemerintahan presiden prabowo subianto. upaya untuk menyelamatkan masyarakat dari hal buruk itu juga ditujukan untuk mendukung program asta cita.
“jumlah transaksi terkait judol bisa menyentuh angka lebih dari rp1.000 triliun kalau tidak ada intervensi dari pemerintah, dan dengan ada kolaborasi kuat. makanya di kuarter ketiga tahun ini angkanya hanya menyentuh rp155 triliun,” kata ivan.
sedangkan, kementerian komunikasi dan digital (komdigi) menutup sebanyak 2.458.934 juta situs judi online (judol) berdasarkan data yang dihimpun mulai dari 20 oktober hingga 2 november 2025.
“mulai dari 20 oktober sampai 2 november 2025, untuk jumlah total situs dan juga konten adalah 2.458.934, dengan jumlah situs 2.166 sekian-sekian juta, namun juga ada di file sharing. ini yang memang, kadang-kadang file sharing itu tidak semua kontennya judi, tapi harus kita tangani,” kata menteri komunikasi dan digital meutya hafid dalam konferensi pers di jakarta.
meutya turut menyebut saat ini ada lebih dari 123.000 konten file sharing di berbagai platform media sosial.
konten file sharing yang ada dalam meta diketahui sebanyak lebih dari 106.000, google dan youtube ada lebih dari 41.000, x ada lebih dari 18.600, telegram 1.942, tiktok 1.138, line 14 dan appstore 3.
menurutnya, meski pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk) melaporkan bahw angka transaksi judi online (judol) di sepanjang tahun 2025 mencapai rp155 triliun atau turun 57 persen dibanding tahun sebelumnya, kolaborasi dari semua pihak harus terus diperkuat.
terutama ketika menyisir situs-situs atau akun-akun yang menyisipkan konten judi online dalam platform tersebut.
dalam kesempatan itu, ia turut mengapresiasi ppatk yang sigap menangani laporan yang berkaitan dengan judi online. berdasarkan data yang dimilikinya dalam periode yang sama, 23.604 rekening yang terafiliasi dengan judol sudah dilaporkan kementerian komunikasi dan digital pada ppatk untuk segera ditangani.
pihak kementerian juga terus berupaya menurunkan (take down) situs-situs judol.
“kita memahami bukan hanya akses, tapi juga rekening itu menjadi lehernya, dari perilaku-perilaku kejahatan di internet, khusus video online,” ujar dia.
meutya menekankan sebagai bentuk upaya nyata, kedua pihak sepakat untuk berbicara dengan mitra-mitra mancanegara untuk mengatasi kasus judol.
“pak presiden (prabowo) dalam forum apec sudsh mengatakan bahwa judi online adalah kejahatan terorganisir lintas negara. artinya tidak cukup, tadi kita berbicara dengan pemerintahan atau lembaga-lembaga di dalam negeri, tapi juga kita harus mengajak mitra-mitra kami di luar negeri untuk membantu indonesia terus memerangi judi online sampai serendah-rendahnya,” ujarnya.
ppatk melaporkan angka transaksi judi online (judol) di sepanjang tahun 2025 mencapai rp155 triliun atau turun 57 persen dibanding tahun sebelumnya yang menyentuh rp359 triliun.
penurunan transaksi itu diyakini berpengaruh terhadap penurunan deposit yang terkait dengan judol. pada tahun 2024, total jumlah deposit para pemain judol menyentuh angka rp51 triliun.
namun, di tahun ini hanya mencapai rp24,9 triliun atau turun lebih dari 45 persen.
selain pemblokiran situs, ia menyatakan pemerintah melalui kementerian komunikasi dan digital turut melakukan pemblokiran rekening-rekening yang terafiliasi dengan judol.
adapun data lain yang ia paparkan yakni 80 persen pemain judol merupakan masyarakat dengan penghasilan rp5 juta ke bawah per bulannya.
dibandingkan tahun 2024, jumlah pemain dengan kategori penghasilan rendah sudah berkurang 67,92 persen.
sementara secara keseluruhan, jumlah pemain judi online per hari ini sudah berkurang 68,32 persen dibandingkan dengan tahun lalu.
terpisah, anggota komisi i dpr ri oleh soleh meminta pemblokiran situs judi online (judol) tetap diteruskan, meski pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk) menyatakan jumlah transaksinya di indonesia menurun drastis hingga 57 persen.
menurut dia, pemblokiran harus dilakukan secara berkelanjutan. selain itu, aparat kepolisian juga perlu gencar melakukan penindakan hukum agar jaringan pelaku bisa diusut sampai tuntas.
"judi online bukan hanya merugikan ekonomi masyarakat, tetapi juga merusak moral dan ketahanan sosial bangsa,” kata oleh di jakarta, minggu (09/11/2025).
dia mengungkapkan, data ppatk menyatakan hingga kuartal ketiga tahun 2025, nilai transaksi judi online berhasil ditekan menjadi rp155 triliun, turun signifikan dibandingkan rp359 triliun sepanjang tahun 2024.
di sisi lain, dia pun mengapresiasi kepada kementerian komunikasi dan digital (komdigi) atas keberhasilannya memblokir 2,4 juta situs dan konten judol selama periode 20 oktober hingga 2 november 2025.
"keberhasilan komdigi dalam melakukan pemblokiran ini merupakan capaian yang patut diapresiasi. ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk judi online yang telah meresahkan banyak kalangan," katanya.
namun, dia menegaskan bahwa upaya pemberantasan judi online tidak boleh berhenti pada tahap pemblokiran semata.
dia pun mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk terus memperkuat sinergi lintas lembaga guna memastikan efek jera bagi para pelaku dan pengembang situs judi.
dia pun meminta komdigi meningkatkan literasi digital masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran judi online yang kerap menyaru sebagai permainan atau investasi.
ia menilai edukasi publik menjadi salah satu kunci utama dalam memutus mata rantai penyebaran judol di indonesia.
“pemblokiran dan penindakan harus berjalan seiring dengan edukasi. pemerintah perlu terus mengingatkan masyarakat akan bahaya judi online, terutama generasi muda yang menjadi target utama promosi digital,” kata dia.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 10 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan