Terkait PBB, Edison Akan Surati PT KAI

Reporter: Ozi |

Editor: Yuli |

Selasa , 04 Nov 2025 - 15:46

Terkait PBB, Edison Akan Surati PT KAI-foto:dokumen palpos-

terkait pbb, edison akan surati pt kai                            koranpalpos.com - bupati muara enim h edison, dibuat geram saat kereta api angkutan batu bara melintas.
pasalnya, disaat bersamaan dirinya menyampaikan sambutan pelepasan keberangkatan peserta pekan daerah (peda) xvi kontak tani nelayan andalan (ktna) provinsi sumatera selatan tahun 2025, kereta api yang melintas membunyikan pengeras suara klason sangat keras.
"kalah suara kita, padahal mereka (pt kai, red) tidak banyar pajak bumi dan bangunan (pbb). aku tagih yakin lah," celutuk edison disela-sala sambutan disambut tawa para peserta peda ktna, selasa 4 november 2025.
baca juga:pesankan saling tukar ilmu dan pengalaman
baca juga:kapolres ogan ilir tegaskan: kegiatan di kantor bupati bukan unjuk rasa, tapi rapat mediasi polemik pt gembala
dijelaskanya, sebelumnya nama lama dari pt kereta api indonesia (kai) adalah perusahaan jawatan kereta api (pjka).
dan pjka itu, kata dia, untuk pelayanan sosial, kini telah berubah menjadi pt kai yang orentasinya adalah keuntungan.
 "saya sudah menanyakan kementerian keuangan, pt kai itu kan membangun  dan memanfaatkan untuk keuntungan  masa mereka tidak boleh membayar pbb," tegas edison.
baca juga:rotasi jabatan jadi langkah penguatan kelembagaan dan kinerja asn
baca juga:pastikan keamanan, bupati oku cicipi langsung menu mbg di sd 1 oku
sementara, sambung edison, undang-undang retribusi itu harusnya pt kai membayar.
bayangkan sebidang 70 meter kiri kanan lahan sepanjang muara enim  mulai perbatasan pelambang, ogan ilir, prabumuih adalah milik pt kai dan belum lagi berdirinya bangunan-bangunannya.
"artinya begitu besar potensi-potensi pbb," jelasnya.
baca juga:pegawai rutan baturaja sukses antar atlet npci oku raih 10 medali emas di peparprov sumsel v
baca juga: bupati dan ormawa cipayung plus komitmen majukan oku
orang nomor satu di bumi serasan sekundang ini, berharap pihak pt kai membuka ruang baik itu peran serta maupun kewajiban-kewajiban seperti pajak bumi dan bangunan (pbb).
kalau pt kai mengajukan permohonan sertifikat mereka membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) dan harus dimulai dari pbb baru lahir bphtb.
"persoalan ini sudah di diskusikan kementerian keuangan, berikan hak kami (daerah, red) dan jangan daerah hanya mendapat kemacetan dan sebagainya. tetapi kami daerah sebagai hak untuk mengutip pbb tidak dikasih alasannya undang-undang pengecualian bumn itu tidak bisa. undang-undang tidak boleh dilanggar  oleh undang-undang lebih bawah dan itu namanya hierarki perundang undang," pungkasnya.