Mengatasi Sentimen Begatif Isu Beras dan Membangun Ketahanan Pangan

Reporter: Echi |

Editor: Dahlia |

Sabtu , 11 Oct 2025 - 18:17

Ilustrasi buruh mengangkut beras di salah agen beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta-Foto : ANTARA-

mengatasi sentimen begatif isu beras dan membangun ketahanan pangan                            koranpalpos.com – isu soal beras selalu menjadi topik sensitif yang mudah memicu reaksi publik.
tidak sekadar karena beras adalah makanan pokok mayoritas penduduk indonesia, tetapi karena harga, ketersediaan, dan kualitasnya sangat erat kaitannya dengan rasa aman masyarakat.
dalam beberapa pekan terakhir, sentimen negatif terhadap kebijakan mengenai beras kembali mencuat di ruang publik, mencerminkan keresahan kolektif atas dinamika yang terjadi.
baca juga:pemprov sumsel fasilitasi 22 qori-qoriah terbaik ikuti stqh nasional di sultra 2025
baca juga: inspiration: aplikasi digital untuk transparansi royalti musik di indonesia
sentimen negatif ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah, ketidakpuasan atas kualitas beras, hingga kekhawatiran terhadap nasib petani.
di sisi lain, fenomena mengenai beras ini seharusnya tidak hanya dibaca sebagai keluhan, tetapi sebagai sinyal sosial yang perlu dikelola secara bijak agar tidak berkembang menjadi ketidakpercayaan yang lebih luas.
salah satu sumber utama sentimen negatif mengenai beras ini datang dari persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah.
baca juga:pemprov sumsel targetkan setiap desa miliki sekolah paud untuk pemerataan pendidikan
baca juga:deru tegaskan pemangkasan tkd 39 persen jadi momentum efisiensi dan kemandirian fiskal sumsel
kenaikan harga beras, misalnya, sering dianggap sebagai bukti ketidakmampuan negara menjaga stabilitas pangan.
kekurangan pasokan beras di pasar, yang terkadang terjadi akibat gangguan distribusi, juga menambah frustrasi masyarakat.
ketika kualitas beras yang beredar dianggap menurun, rasa kecewa itu makin menguat.
baca juga:deru buktikan semangat sportivitas di pornas
baca juga:9.305 atlet dari seluruh indonesia meriahkan pornas korpri xvii 2025 di palembang
kritik serupa muncul dalam aspek distribusi, masih ada daerah yang mengalami kesulitan memperoleh beras dengan harga terjangkau karena distribusi tidak merata atau mekanisme logistik yang tidak efisien.
kekhawatiran lain muncul dari kondisi petani, yang sering dianggap tidak mendapatkan harga jual beras yang adil, meskipun konsumen di tingkat akhir membayar harga tinggi.
sentimen negatif pun semakin diperkuat oleh spekulasi dan praktik penimbunan beras oleh oknum yang ingin meraup keuntungan, menciptakan kelangkaan semu dan mendongkrak harga.
baca juga:herman deru: rakernas dan pornas korpri 2025 jadi momentum berkah bagi sumsel
baca juga:pemerintah percepat sertifikasi halal dan peningkatan standar keamanan program makan bergizi gratis
selain faktor-faktor teknis tersebut, kondisi ekonomi makro turut memperkeruh situasi.
ketidakpastian ekonomi global maupun domestik dapat mempengaruhi harga bahan pangan, termasuk beras.
fluktuasi harga pupuk, energi, dan transportasi berdampak pada biaya produksi dan distribusi beras, yang pada akhirnya membebani konsumen. perubahan regulasi pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada sektor pertanian juga bisa menimbulkan resistensi.
bahkan, faktor emosional, seperti kepanikan pasar dan reaksi berlebihan terhadap isu-isu pangan turut memainkan peran dalam membentuk sentimen negatif mengenai beras yang meluas.
dinamika mengenai beras ini semakin kompleks, ketika keterbatasan informasi dan pengaruh media yang besar dalam menyebarkan informasi.
ketika masyarakat tidak mendapatkan penjelasan yang transparan tentang stok, harga, atau kebijakan mengenai beras, spekulasi akan berkembang liar.
di era media sosial, informasi mengenai beras yang tidak diverifikasi dapat menyebar lebih cepat daripada klarifikasi resmi, sehingga membentuk persepsi publik yang sulit dikendalikan.
lebih jauh lagi, isu perberasan sering kali dijadikan alat politik oleh kelompok tertentu.
kritik mengenai beras yang sebenarnya bersifat teknis bisa dimanfaatkan untuk menyerang lawan politik, memperkuat sentimen negatif yang sesungguhnya dapat diredam dengan komunikasi yang tepat.
dalam konteks beras ini, kunci utama untuk menggeser sentimen negatif menjadi positif terletak pada manajemen kepercayaan publik.
pemerintah perlu mengedepankan transparansi dalam pengelolaan stok, mekanisme harga, dan kebijakan distribusi.
ketika data mengenai beras terbuka dan mudah diakses, masyarakat akan merasa dilibatkan dalam proses dan berkurang kecenderungannya untuk berspekulasi.
selain itu, komunikasi yang efektif menjadi faktor penting.
pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan kebijakan, tetapi juga harus menjelaskan konteks di baliknya secara terbuka dan konsisten.
penjelasan yang humanis, berbasis data, dan disampaikan secara berkelanjutan akan lebih mudah diterima dibandingkan pernyataan formal yang kaku.
distribusi yang merata dan efisien juga menjadi ujian nyata dari komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan.
pemerataan akses terhadap beras berkualitas dengan harga yang terjangkau harus menjadi prioritas.
peningkatan infrastruktur logistik, digitalisasi rantai pasok, dan pengawasan ketat terhadap distribusi dapat mengurangi ketimpangan dan memperkecil peluang terjadinya penimbunan.
dalam jangka panjang, memperkuat posisi petani juga merupakan strategi penting untuk membangun ekosistem perberasan yang berkelanjutan.
subsidi pupuk, bantuan benih unggul, pelatihan teknologi pertanian, dan akses pembiayaan yang lebih mudah akan meningkatkan produktivitas, sekaligus kesejahteraan petani, yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pangan nasional.
kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan sebagai alat pendukung dalam strategi ini.
penggunaan teknologi sentiment analysis, misalnya, memungkinkan pemerintah memantau opini publik secara real-time dan merespons lebih cepat terhadap isu-isu yang muncul.
data dari media sosial, berita, dan survei daring dapat dianalisis untuk memetakan persepsi masyarakat, mengidentifikasi penyebab utama sentimen negatif, dan merumuskan strategi komunikasi yang tepat sasaran.
langkah ini tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam membangun narasi positif yang lebih kuat.
tak kalah pentingnya adalah membangun kemitraan lintas sektor. pemerintah tidak bisa bekerja sendiri.
kolaborasi dengan petani, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan media dapat memperkuat rantai nilai perberasan dari hulu ke hilir.
dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, kebijakan akan lebih tepat sasaran dan implementasinya lebih efektif.
media, misalnya, dapat berperan dalam menyebarkan informasi edukatif tentang dinamika harga, musim tanam, dan kebijakan pangan, sementara sektor swasta dapat mendukung investasi dalam teknologi pertanian dan infrastruktur logistik.
menggeser sentimen negatif bukan berarti menutupi kritik atau mengabaikan keluhan.
justru sebaliknya, ini tentang mendengarkan suara masyarakat secara serius dan menjadikannya bahan refleksi untuk perbaikan kebijakan.
kritik publik seharusnya dilihat sebagai cermin untuk mengukur sejauh mana kebijakan perberasan sudah berjalan sesuai harapan.
jika dikelola dengan bijak, kritik dapat menjadi modal sosial untuk memperkuat kepercayaan dan kolaborasi.
isu perberasan memang tidak akan pernah lepas dari dinamika sosial, ekonomi, dan politik.
namun, dengan pendekatan yang tepat, mengutamakan transparansi, komunikasi, efisiensi distribusi, pemberdayaan petani, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi multipihak, sentimen negatif bukan hanya bisa diredam, tetapi juga diubah menjadi energi positif untuk membangun sistem pangan nasional yang tangguh.
pada akhirnya, keberhasilan kebijakan perberasan tidak diukur dari stabilitas harga semata, tetapi dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara menjamin ketersediaan pangan sebagai hak dasar setiap warganya.
ketika kepercayaan itu tumbuh, isu negatif akan meredup, digantikan oleh optimisme kolektif bahwa indonesia mampu berdiri kokoh sebagai negara dengan kedaulatan pangan yang kuat.(ant)
*)penulis: entang sastraatmadja adalah ketua dewan pakar dpd hkti jawa barat

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 12 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan