KPK OTT Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer: Diduga Terkait Pemerasan Sertifikasi K3 !

Immanuel Ebenezer dikenal sebagai aktivis sekaligus politisi yang kerap bersuara lantang.

Ia sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama salah satu BUMN, sebelum kemudian dipercaya masuk ke kabinet sebagai Wamenaker.

Selama menjabat, Noel beberapa kali menjadi sorotan publik karena pernyataan kontroversialnya, termasuk soal kebijakan tenaga kerja asing dan isu perburuhan.

Penangkapannya oleh KPK tentu mengejutkan banyak pihak, terutama karena statusnya sebagai pejabat tinggi negara.

Kasus ini diperkirakan akan memberi dampak signifikan bagi Kabinet Prabowo Subianto.

Presiden dinilai harus segera mengambil langkah tegas, termasuk menonaktifkan atau mengganti sementara posisi Wamenaker jika status tersangka ditetapkan.

Pengamat politik menilai penangkapan ini bisa memicu reshuffle kabinet terbatas serta meningkatkan tekanan publik agar pemerintah memperketat pengawasan internal terhadap para pejabat negara.

Sementara itu, kalangan dunia usaha juga menaruh perhatian besar.

Sertifikasi K3 merupakan aspek vital yang mempengaruhi operasional perusahaan, terutama sektor industri berat.

Jika terbukti ada praktik pemerasan, hal ini akan mencoreng citra birokrasi dan bisa menghambat investasi.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak agar pemerintah segera memastikan proses sertifikasi K3 tetap berjalan transparan dan tidak terganggu oleh kasus hukum ini.

“Kami berharap tidak ada hambatan bagi dunia usaha. Sertifikasi K3 harus tetap berjalan karena ini terkait keselamatan pekerja,” ujar salah satu pengurus Apindo.

Kini, publik menunggu langkah KPK selanjutnya. Jika dalam 24 jam KPK menetapkan status tersangka kepada Wamenaker, maka ini akan menjadi salah satu kasus besar korupsi tahun 2025 karena melibatkan pejabat tinggi di kementerian strategis.

Apapun hasilnya, penangkapan Immanuel Ebenezer menjadi alarm keras bahwa praktik pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan masih menjadi masalah serius di birokrasi.

Publik berharap, OTT ini bukan hanya menjadi tontonan politik, melainkan juga langkah nyata menuju pemerintahan yang bersih dan akuntabel.