Cegah Kekerasan Terhadap perempuan dan Anak, Pemkot Prabumulih Gagas Sistem Layanan Terpadu

Reporter: Prabu |

Editor: Yuli |

Minggu , 20 Jul 2025 - 18:42

Eti Agustina SKm MM, kepala dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Prabumulih.-foto:dokumen palpos-

cegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemkot prabumulih gagas sistem layanan terpadu                            koranpalpos.com - pemerintah kota prabumulih terus menunjukkan komitmen serius terhadap perlindungan perempuan dan anak. salah satu langkah progresif yang kini tengah dirancang adalah pembentukan sistem satu layanan perlindungan perempuan dan anak, yang akan menjadi pionir dalam upaya penyelesaian cepat, terpadu, dan tuntas terhadap kasus kekerasan maupun perlakuan diskriminatif yang menimpa perempuan dan anak.
kepala  dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dp2kbpppa) kota prabumulih, eti agustina skm mm, menyampaikan bahwa rencana pembangunan sistem ini adalah bentuk nyata dari kolaborasi lintas sektor yang melibatkan unsur penegakan hukum, kesehatan mental, dan intervensi sosial. 
dalam sistem satu layanan tersebut, pemerintah akan menggandeng pihak kejaksaan, kepolisian, psikiater profesional, serta sejumlah instansi teknis lainnya untuk membangun sinergi pelayanan terpadu yang responsif terhadap laporan masyarakat.
baca juga:tanjung enim membara 7 rumah hangus terbakar
baca juga:pemkab muba hadirkan sekayu carnaval 2025 untuk meriahkan hut ri ke-80 tahun
“sistem satu layanan ini akan menghadirkan berbagai elemen penting seperti kejaksaan, kepolisian, tenaga psikiater, dan tentu saja dukungan langsung dari pemerintah. harapannya, korban perempuan dan anak yang mengalami kekerasan atau perlakuan tidak adil bisa segera mendapat bantuan hukum, pendampingan psikologis, serta jaminan pemulihan,” ungkap eti agustina, baru-baru ini.
wacana pemerintah kota prabumulih dalam membentuk sistem layanan ini tak lepas dari perhatian walikota h arlan dan wakil walikota franky nasril terhadap pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi seluruh warga, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.
menurut eti agustina, selama ini mekanisme penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di prabumulih masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara menyeluruh.
baca juga:bhayangkara adventure offroad 2025 resmi dimulai, walikota prabumulih lepas puluhan offroader di stadion talan
baca juga:dana pip sd cair : bri cabang kayuagung dipadati siswa dan wali murid
akibatnya, korban seringkali harus mendatangi banyak tempat untuk mengakses layanan hukum, medis, dan konseling.
“ini yang ingin kita ubah. ke depan, cukup satu pintu saja. korban atau keluarganya datang ke sistem satu layanan ini, mereka akan langsung ditangani oleh tim yang terdiri dari berbagai unsur. ini akan sangat mempermudah sekaligus mempercepat proses penanganan,” jelasnya.
selain itu sambung eti agustina, jika program ini benar-benar terwujud nantinya diharapkan dapat mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
baca juga:bulog siapkan ribuan ton beras bantuan pangan untuk oku raya
baca juga:offroader dari berbagai daerah tiba di prabumulih, jalani scrut jelang bhayangkara offroad 2025
“nanti masyarakat bisa konsul melalui program ini seperti di puskesmas konsul masalah kesehatan, ini sangat baik sendiri kalau ada di prabumulih ini,” tuturnya.
pembentukan sistem satu layanan ini berangkat dari fakta di lapangan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi di wilayah kota prabumulih.
meskipun tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaporan dan perlindungan hukum sudah mulai tumbuh, namun hambatan struktural dan minimnya sistem pelayanan yang terintegrasi menjadi kendala utama dalam proses pendampingan.
data internal dari dp3akb mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 hingga pertengahan 2025, tercatat kasus kekerasan baik fisik, psikis, maupun kekerasan seksual yang melibatkan perempuan dan anak.
sebagian besar korban mengalami trauma mendalam dan membutuhkan penanganan segera secara hukum maupun psikologis.
“kita tidak ingin korban justru mengalami retraumatisasi karena harus menjelaskan kasusnya berulang kali ke instansi berbeda. dengan sistem satu layanan ini, cukup satu kali laporan, semua unsur akan bekerja bersama,” terang eti.
rencana pemkot prabumulih ini mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan, termasuk aktivis perempuan, tokoh masyarakat, hingga akademisi.
mereka menilai bahwa sistem satu layanan akan menjadi langkah maju yang sangat penting dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender.
“jika sistem satu layanan ini benar-benar diterapkan dengan baik, itu akan menjadi tonggak penting dalam sejarah perlindungan perempuan dan anak di kota prabumulih.
kita sangat mendukung dan siap bersinergi untuk sosialisasi ke masyarakat,” ujar deliani spd mantan anggota dprd kota prabumulih.*

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 21 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan