Prioritaskan Jalan Daerah

prioritaskan jalan daerah koranpalpos.com - ketua komisi v dpr ri, lasarus, meminta kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr) untuk lebih serius dalam menangani persoalan infrastruktur jalan daerah yang hingga kini masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. "saat mengikuti rapat kerja bersama menteri pupr, bapak dodi hanggono yang digelar di kompleks parlemen, belum lama ini kita membahas soal laporan keuangan pemerintah pusat (lkpp) tahun anggaran 2024 serta evaluasi pelaksanaan apbn hingga juli 2025. dalam rapat ini saya secara khusus meminta menteri pupr untuk serius menangani jalan-jalan daerah," kata lassarus saat dihubungi melalui media sosialnya, sabtu (12/07/2025). menurutnya, banyak daerah saat ini kesulitan anggaran bahkan hanya untuk sekadar mempertahankan kondisi jalan yang sudah ada. baca juga:ri-australia bahas penguatan kerja sama ekspor-impor baca juga:ruu haji kemungkinan dibawa ke paripurna awal agustus "ini harus menjadi perhatian kita bersama," tuturnya. ia menyoroti kondisi fiskal di daerah yang semakin terbebani akibat efisiensi anggaran, sehingga membutuhkan intervensi nyata dari pemerintah pusat. lasarus juga menekankan pentingnya pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 2024 tentang jalan yang telah direvisi untuk membuka ruang intervensi pusat terhadap jalan-jalan daerah. "revisi uu jalan pada 2024 lalu menjadi dasar hukum agar pemerintah pusat bisa masuk langsung memperbaiki jalan daerah, terutama jika pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan anggaran untuk menanganinya," ujarnya. baca juga:tidak percepat program nasional baca juga:sinergi kpk-pemda: dorong penguatan tata kelola daerah demi efektivitas pelayanan publik jakarta 10 juli 2025 lebih lanjut, lasarus menyatakan tidak ada lagi alasan untuk menjadikan status jalan, apakah jalan kabupaten/kota atau provinsi, sebagai hambatan regulatif bagi pusat untuk bertindak. "jalan itu fungsinya sama, yaitu menghubungkan satu wilayah ke wilayah lain dan mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi logistik. yang membedakan hanyalah ego sektoral, dan itu yang seharusnya kita hilangkan," tambahnya. ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin diperkuat melalui regulasi yang adaptif dan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan. rapat kerja tersebut juga menjadi momentum bagi komisi v untuk mendorong perbaikan tata kelola pembangunan infrastruktur secara menyeluruh dan merata di seluruh wilayah indonesia. (ant)

Tag

• # rapat kerja dpr
• # undang-undang jalan 2024
• # jalan daerah rusak
• # komisi v dpr
• # lasarus dpr ri
• # sinergi pusat dan daerah
• # apbn 2025
• # kementerian pupr
• # pemerintah pusat
• # infrastruktur jalan

Share

• 
• 
• 
• 
•