Sidang Korupsi Pokir OKU: Mantan Kadis PUPR Ungkap Keterlibatan Pj Bupati Dalam Skema Fee 20 Persen !

Reporter: Romi |

Editor: Yuli |

Senin , 23 Jun 2025 - 14:58

Saksi memberikan keterangan di persidangan kasus korupsi Pokir OKU di PN Tipikor Palembang, Senin (23/-06)-foto:dokumen palpos-

Bahkan, sejumlah saksi tambahan tengah dipersiapkan untuk memperkuat dakwaan JPU KPK di persidangan berikutnya.

Masyarakat OKU pun menyoroti kasus ini sebagai ujian integritas lembaga pemerintahan daerah.

“Kami sebagai warga sangat kecewa. Proyek pokir seharusnya untuk pembangunan kampung dan desa, bukan jadi ajang bancakan elite politik,” ujar Rahmat, warga Baturaja, kepada wartawan.*

sidang korupsi pokir oku: mantan kadis pupr ungkap keterlibatan pj bupati dalam skema fee 20 persen !                               koranpalpos.com - fakta mengejutkan kembali mencuat dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek pokok pikiran (pokir) dprd kabupaten ogan komering ulu (oku) yang menyeret terdakwa fauzi alias pablo, senin (23/06). 
sidang yang digelar di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) palembang ini menghadirkan lima saksi kunci, termasuk mantan kepala dinas pupr oku, nopriansyah, yang secara gamblang membeberkan adanya keterlibatan pejabat tinggi daerah dalam praktik korupsi berjamaah.
dalam kesaksiannya di hadapan majelis hakim yang dipimpin idi il amin sh mh, nopriansyah mengungkap bahwa skema pembagian fee sebesar 20 persen kepada sejumlah anggota dprd oku atas proyek aspirasi mereka telah diketahui oleh penjabat (pj) bupati oku saat itu, m iqbal alisyahbana.
baca juga:tiga pemain narkoba diciduk di oku, diduga bandar dan pengedar
baca juga:cegah kejahatan 3c, ini yang dilakukan polsek pemulutan
“saya diundang ke rumah dinas pj bupati bersama setiawan malam setelah rapat paripurna gagal kuorum. beliau (pj bupati) minta kami membujuk anggota dewan dari kubu ypn yang tidak hadir agar hadir di paripurna berikutnya,” ungkap nopriansyah.
kasus ini bermula dari rapat paripurna dprd oku yang gagal kuorum saat membahas pengesahan apbd tahun anggaran 2025.
salah satu agenda penting dalam rapat tersebut adalah pembahasan alokasi proyek pokir yang banyak ditempatkan di dinas pupr.
baca juga:team macan rkt bekuk pelaku pencuri motor dan hp modus pura-pura bawa senpi
baca juga:gagal edarkan ganja, warga timbangan indralaya kini ditangkap polisi
namun, absennya sejumlah anggota dewan dari kubu tertentu—khususnya kelompok ypn—membuat pembahasan itu tertunda dan menimbulkan kegelisahan di kalangan eksekutif dan legislatif. 
dalam situasi genting tersebut, menurut kesaksian nopriansyah, pj bupati m iqbal ikut turun tangan dengan cara tidak lazim.
“kami diminta mengatur pertemuan dengan beberapa anggota dewan untuk membujuk mereka hadir. lalu kami temui di hotel zuri baturaja,” katanya.
baca juga:curi tabung gas, beras, hingga bbm subsidi: pria asal tanjung sejaro ogan ilir diringkus polisi
baca juga:truk bermuatan beras tabrak masjid al-ikhlas di simpang muara meranjat ogan ilir
di sinilah titik awal pembentukan dugaan persekongkolan antara eksekutif dan legislatif.
dalam pertemuan yang diadakan secara tertutup di hotel zuri, sejumlah anggota dprd oku menyatakan kesediaan hadir dalam rapat paripurna dengan syarat proyek pokir mereka tetap diakomodasi, dan mereka mendapat fee sebesar 20 persen dari total nilai proyek.
“saya sampaikan hasil pertemuan itu ke pak iqbal. beliau hanya menjawab ‘kita lihat besok’, maksudnya kalau mereka hadir, ya fee itu akan dipenuhi,” lanjut nopriansyah, membuat ruang sidang mendadak hening.
pernyataan ini sontak memancing reaksi keras dari tim jaksa penuntut umum komisi pemberantasan korupsi (kpk), yang sejak awal sudah mengendus adanya keterlibatan kepala daerah dalam skandal ini.
salah satu jaksa kpk bahkan mempertanyakan kebenaran dan kesesuaian pernyataan nopriansyah dengan keterangan terdahulu dari pj bupati.
“jadi anda yakin bahwa pernyataan soal fee 20 persen itu diketahui oleh pak iqbal? karena dalam sidang sebelumnya, beliau tidak mengaku membahas hal itu,” tanya jaksa dengan nada meninggi.
“saya bisa pertanggungjawabkan. itu yang terjadi,” jawab nopriansyah tegas.
 selain nopriansyah, empat saksi lainnya juga dihadirkan oleh jaksa kpk.
mereka terdiri dari pihak swasta dan staf internal dinas yang diduga mengetahui atau turut serta dalam proses penyusunan proyek-proyek pokir yang menjadi objek korupsi.
jaksa kpk menjelaskan, kasus ini tidak hanya menyasar terdakwa fauzi, tetapi akan berkembang lebih jauh berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan bukti persidangan.
skema korupsi pokir disebut menjadi modus lama yang terus berulang, terutama menjelang pembahasan apbd di berbagai daerah.
“kami sedang mengusut jaringan yang lebih luas. sidang ini penting karena bisa membuka fakta-fakta baru tentang siapa saja yang terlibat dan bagaimana alurnya,” ujar salah satu jaksa usai sidang.
 skandal ini bukan sekadar praktik korupsi biasa. proyek pokir dprd oku disebut-sebut melibatkan puluhan miliar rupiah dana aspirasi yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, tetapi justru dikorupsi melalui praktik pembagian jatah proyek dan fee.
selain terdakwa fauzi, nama-nama besar di oku seperti anggota dprd aktif, pejabat dinas teknis, dan kini mantan pj bupati ikut disebut dalam rangkaian peristiwa.
bahkan, sejumlah saksi tambahan tengah dipersiapkan untuk memperkuat dakwaan jpu kpk di persidangan berikutnya.
masyarakat oku pun menyoroti kasus ini sebagai ujian integritas lembaga pemerintahan daerah.
“kami sebagai warga sangat kecewa. proyek pokir seharusnya untuk pembangunan kampung dan desa, bukan jadi ajang bancakan elite politik,” ujar rahmat, warga baturaja, kepada wartawan.*