Bupati Teddy dan 10 Orang Diperiksa KPK di Mapolres OKU

Reporter: Eco Marleno |

Editor: Maryati |

Rabu , 18 Jun 2025 - 20:42

Inilah ruangan di Mapolres OKU yang digunakan penyidik KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap Bupati OKU dan 10 orang lainnya. -Foto : Eco Marleno-

bupati teddy dan 10 orang diperiksa kpk di mapolres oku                            koranpalpos.com - bupati ogan komering ulu (oku) teddy meilwansyah dipanggil tim penyidik komisi pemberantasan korupsi (kpk) untuk diperiksa dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di kabupaten oku. bupati teddy diperiksa sebagai saksi.
"pemeriksaan dilakukan di polres oku, sumatera selatan," kata jurubicara kpk budi prasetyo kepada wartawan, rabu 18 juni 2025.
selain teddy, di hari yang sama, penyidik kpk juga memeriksa 10 orang lainnya. mereka adalah leo nardi irawan selaku kasubbag perencanaan dan umum dinas pupr pemkab oku, hasbullah alias ibul selaku wiraswasta.
selanjutnya setiawan selaku kepala bkad pemkab oku, azis musyawir wisesa selaku pns, muhammad sofran mirza selaku pns pada dinas pupr pemkab oku, febri fahzuli selaku pns pada dinas pupr pemkab oku, m noviasyah selaku pns pada dinas pupr pemkab oku
baca juga:reses di muara enim, giri ramanda bicara pemekaran gelumbang 
baca juga:pimpin penertiban dan relokasi pedagang m yamin, wako h arlan: cak pidanakan, jangan main-main!
kemudian maulana dan narandia dinda putri selaku swasta, dan misroleni selaku karyawan swasta.
sementara kapolres oku, akbp endro aribowo saat dikonfirmasi terkait pemeriksaan tersebut sampai berita ini diturunkan belum menjawab pesan singkat yang dikirim wartawan lewat whatsapp miliknya.
sekedar mengingatkan, pada minggu, 16 maret 2025, kpk resmi menetapkan enam dari delapan orang yang terjaring operasi tangkap tangan sebagai tersangka terkait korupsi pengadaan barang dan jasa di pemkab oku.
mereka yakni ferlan juliansyah selaku anggota komisi iii dprd oku, m fahrudin selaku ketua komisi iii dprd oku, umi hartati selaku ketua komisi ii dprd oku, nopriansyah selaku kepala dinas pupr pemkab oku, m fauzi alias pablo selaku swasta, dan ahmad sugeng santoso selaku swasta.
baca juga:hut bhayangkara ke-79, polres muara enim gelar bakti kesehatan 
baca juga:pelantikan pwi oku, ketua pwi sumsel kurnaidi beri apresiasi dan respons positif
adapun dua orang pemberi suap yakni m fauzi alias pablo, dan ahmad sugeng santoso sudah dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) pada pengadilan negeri palembang, senin 26 mei 2025.
dalam ott, kpk mengamankan barang bukti berupa uang sebesar rp2,6 miliar, 1 unit mobil toyota fortuner, dokumen, alat komunikasi, dan barang bukti elektronik lainnya.
adapun konsturksi kasus yakni pada januari 2025 dilakukan pembahasan rapbd oku tahun anggaran (ta) 2025. agar rapbd ta 2025 dapat disahkan, beberapa perwakilan dprd menemui pihak pemerintah daerah.
pada pembahasan tersebut, perwakilan dari dprd meminta jatah pokir dan disepakati bahwa jatah pokir tersebut diubah menjadi proyek fisik di dinas pupr dengan anggaran rp45 miliar. 
baca juga:dukung kantibmas, kades ciptodadi 1 serahkan senjata api rakitan ke wakapolres 
baca juga:edison ingatkan perusahaan penuhi kewajiban retribusi tka
dari nilai proyek itu, jatah untuk ketua dan wakil ketua dprd oku disepakati mendapatkan rp5 miliar, sedangkan untuk anggota dprd oku sebesar rp1 miliar.
nilai tersebut turun menjadi rp35 miliar karena keterbatasan anggaran.
tetapi untuk fee-nya tetap disepakati sebesar 20 persen jatah bagi anggota dprd.
sehingga total fee sebesar rp7 miliar. saat rapbd ta 2025 disetujui, anggaran dinas pupr naik dari pembahasan awal rp48 miliar menjadi rp96 miliar.
baca juga:siap dukung muba maju lebih cepat: majelis jemaat sampaikan harapan dan komitmen
baca juga:1.286 wisudawan unsri diwisuda, rektor: kita berharap mereka dapat berinovasi ciptakan lapangan kerja
saat itu, nopriansyah menawarkan 9 proyek kepada pablo dan ahmad sugeng dengan komitmen fee sebesar 22 persen, yaitu 2 persen untuk dinas pupr dan 20 persen untuk dprd.
nopriansyah kemudian mengkondisikan pihak swasta yang mengerjakan dan ppk untuk menggunakan beberapa perusahaan atau cv yang ada di lamteng untuk pinjam bendera dan dikerjakan pablo dan ahmad sugeng. kemudian penyedia dan ppk melakukan penandatanganan kontrak di lamteng.
menjelang hari raya idul fitri, pihak dprd yang diwakili ferlan, fahrudin, dan umi menagih jatah fee proyek kepada nopriansyah sesuai dengan komitmen yang dijanjikan akan diberikan sebelum hari raya idulfitri melalui pencairan uang muka sembilan proyek yang sudah direncanakan sebelumnya.
pada kegiatan itu, patut diduga bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh kpk, pertemuan dilakukan antara anggota dewan, kepala dinas pupr, juga dihadiri oleh pejabat bupati dan kepala bpkad.
dalam perkara ini, kpk telah melakukan penggeledahan di 23 tempat, termasuk rumah dinas bupati oku sejak 19-24 maret 2025. kpk mengamankan
[17.00, 18/6/2025] eko marleno palpos baturajo: barang bukti elektronik, dan dokumen, di antaranya dokumen terkait pokir dprd oku tahun 2025, dokumen kontrak sembilan proyek pekerjaan, voucher penarikan uang, dan lainnya.