Presiden Putuskan Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut

Reporter: Samudera |

Editor: Dahlia |

Selasa , 17 Jun 2025 - 20:49

Presiden Prabowo akhirnya putuskan empat pulau sengketa masuk wilayah Provinsi Aceh. foto: antara-Foto : ANTARA-

Temuan dokumen Kepmendagri 111/1992 kini menjadi bukti kuat untuk mengakhiri sengketa wilayah secara legal dan damai.

Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menepis isu yang menyebut ada pemerintah provinsi ingin memasukkan empat pulau yang menjadi polemik ke wilayah administratifnya.

"Kami juga diminta oleh Bapak Presiden untuk meluruskan isu-isu yang berkembang bahwa berkenaan dengan dinamika empat pulau ini, bahwa tidak benar ketika ada satu pemerintah provinsi yang ingin dalam tanda kutip, yang memasukkan keempat pulau ini ke dalam wilayah administratifnya," ujar Prasetyo di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/06/2025).

Prasetyo yang mewakili pemerintah berharap keputusan mengenai status empat pulau yang dikembalikan ke wilayah administratif Aceh dapat menjadi jalan keluar yang baik bagi semua pihak, khususnya bagi Aceh dan Sumatera Utara.

Keputusan ini diharapkan mampu mengakhiri polemik yang selama ini muncul di masyarakat.

Prasetyo juga meminta masyarakat Sumatera Utara dan Aceh memahami proses dan dinamika yang terjadi.

Mensesneg menyatakan bahwa kedua provinsi merupakan wilayah yang berdekatan dan saling menopang.

Prasetyo mengingatkan agar isu mengenai empat pulau tersebut tidak berkembang ke arah yang kontraproduktif, serta mengimbau semua pihak untuk kembali mempererat persatuan antarwilayah.

"Jadi, kami harapkan dinamika ini segera kita akhiri dan kita kembali bersatu masyarakat Sumut dan masyarakat Aceh yang kita semua tahu bahwa kedua provinsi ini berdekatan dan saling bersaudara," kata Prasetyo.

Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk status Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk dalam wilayah administratif Provinsi Aceh.

Berdasarkan laporan dari Kemendagri, serta dokumen data pendukung yang dimiliki pemerintah, Presiden memutuskan bahwa keempat pulau secara administratif masuk ke wilayah administratif Aceh.

Polemik empat pulau tersebut sebelumnya mencuat setelah terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang ditetapkan pada 25 April 2025.

Dalam ketentuan itu, Kemendagri menetapkan empat pulau itu sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Padahal, sebelumnya masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil.

Sedangkan, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengimbau masyarakat untuk tidak terhasut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, usai diputuskan bahwa empat pulau yang menjadi polemik masuk ke dalam wilayah administratif Aceh.

presiden putuskan sengketa 4 pulau aceh-sumut                            koranpalpos.com - presiden prabowo subianto memimpin rapat terbatas secara virtual pada sela-sela perjalanannya menuju st. petersburg, rusia, selasa (17/06/2025), dan menetapkan empat pulau yang kena sengketa batas wilayah antarprovinsi di sumatera masuk dalam wilayah administrasi provinsi aceh.
empat pulau yang disengketakan oleh provinsi aceh dan provinsi sumatera utara (sumut) itu adalah pulau panjang, pulau lipan, pulau mangkir kecil, dan pulau mangkir besar.
“bapak presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu pulau panjang, pulau lipan, pulau mangkir gadang (besar), dan pulau mangkir ketek (kecil) secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif provinsi aceh,” kata juru bicara presiden ri prasetyo hadi kepada wartawan di jakarta, selasa (17/06/2025).
baca juga:pengemudi ojol menjerit
baca juga:uji coba budi daya padi apung
presiden prabowo memimpin rapat terbatas melalui sambungan video konferensi yang diikuti oleh menteri dalam negeri tito karnavian, menteri sekretaris negara/juru bicara presiden ri prasetyo hadi, gubernur aceh muzakir manaf, gubernur sumatera utara bobby nasution, dan wakil ketua dpr sufmi dasco ahmad.
prasetyo melanjutkan dokumen-dokumen yang dirujuk pemerintah terkait kewilayahan itu mengacu pada dokumen-dokumen yang dimiliki oleh kementerian sekretariat negara, kementerian dalam negeri, dan pemerintah provinsi aceh.
“oleh karena itu, kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini menjadi jalan keluar yang baik untuk kita semuanya, bagi pemerintah (provinsi) aceh, bagi pemerintah (provinsi) sumatera utara, ini menjadi solusi yang kita harapkan mengakhiri semua dinamika yang berkembang di masyarakat,” sambung prasetyo hadi.
baca juga:bantu tingkatkan kualitas hunian lansia
baca juga:4 pulau diperebutkan aceh dan sumatera utara: potensi migas masih misteri ?
prasetyo juga berharap adanya keputusan presiden prabowo itu dapat mengakhiri polemik yang berkembang di masyarakat.
“jadi, kami harapkan dinamika ini segera kita akhiri, dan kita kembali bersatu, masyarakat sumatera utara, masyarakat aceh yang kita semua tahu bahwa provinsi ini berdekatan, dan saling bersaudara,” kata prasetyo.
polemik mengenai batas wilayah empat pulau itu muncul setelah kementerian dalam negeri menetapkan keempat pulau tersebut masuk ke dalam wilayah administrasi provinsi sumatera utara.
baca juga:bukti tak ada sanksi : truk odol masih marak di palembang !
baca juga:labirin sriwijaya kembali digelar: gubernur herman deru harap lahirkan pemimpin masa depan
keputusan kemendagri itu kemudian ditolak oleh pemerintah provinsi aceh.
sementara itu, menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian mengatakan keputusan penetapan empat pulau sengketa masuk ke dalam wilayah administratif provinsi aceh diambil berdasarkan temuan dokumen penting yang menjadi dasar hukum kuat.
tito dalam konferensi pers di kantor presiden, jakarta, selasa, menyebut keputusan itu didasarkan pada dokumen kesepakatan batas wilayah antara aceh dan sumut yang tertuang dalam keputusan menteri dalam negeri (kepmendagri) nomor 111 tahun 1992, yang ditandatangani pada 24 november 1992.
"dokumen ini sangat penting karena berbentuk asli, bukan fotokopi. dalam konteks hukum, dokumen asli memiliki kekuatan pembuktian yang jauh lebih kuat dibanding salinan," katanya.
ia mengatakan dokumen ini menunjukkan adanya pengakuan yang menguatkan bahwa kesepakatan antara gubernur aceh saat itu, ibrahim hasan, dan gubernur sumut raja inal siregar, memang sah adanya.
tito mengatakan kesepakatan tersebut juga disaksikan langsung oleh mendagri saat itu, rudini.
ia mengatakan temuan dokumen asli tersebut, yang sebelumnya hanya tersedia dalam bentuk fotokopi, ditemukan oleh tim arsip kementerian dalam negeri setelah pencarian intensif selama beberapa bulan di pusat arsip pondok kelapa, jakarta timur.
dokumen tersebut juga merujuk pada peta topografi tni ad tahun 1978, yang secara eksplisit menunjukkan bahwa keempat pulau berada di luar wilayah sumatera utara dan masuk dalam batas administratif aceh.
atas dasar itu pula, pemerintah secara resmi menetapkan bahwa empat pulau yang selama ini menjadi sengketa antara provinsi aceh dan sumatera utara — yakni pulau lipan, pulau panjang, pulau mangkir gadang, dan pulau mangkir ketek — secara administratif masuk ke dalam wilayah aceh.
pengumuman keputusan ini disampaikan secara resmi di kantor presiden oleh menteri sekretaris negara prasetyo hadi, didampingi wakil ketua dpr sufmi dasco ahmad, mendagri tito karnavian, gubernur aceh muzakir manaf, dan gubernur sumut bobby nasution.
prasetyo menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil usai rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh presiden prabowo subianto.
berdasarkan laporan dan dokumen resmi dari kemendagri, presiden memutuskan bahwa keempat pulau secara sah masuk dalam wilayah administratif aceh.
“dengan adanya keputusan ini, kami berharap polemik soal status keempat pulau itu bisa segera diakhiri,” ujar prasetyo.
sebelumnya, keempat pulau itu sempat tercantum dalam wilayah sumatera utara berdasarkan keputusan mendagri, yang kemudian menuai protes keras dari pemerintah provinsi aceh.
temuan dokumen kepmendagri 111/1992 kini menjadi bukti kuat untuk mengakhiri sengketa wilayah secara legal dan damai.
di sisi lain, menteri sekretaris negara prasetyo hadi menepis isu yang menyebut ada pemerintah provinsi ingin memasukkan empat pulau yang menjadi polemik ke wilayah administratifnya.
"kami juga diminta oleh bapak presiden untuk meluruskan isu-isu yang berkembang bahwa berkenaan dengan dinamika empat pulau ini, bahwa tidak benar ketika ada satu pemerintah provinsi yang ingin dalam tanda kutip, yang memasukkan keempat pulau ini ke dalam wilayah administratifnya," ujar prasetyo di kantor presiden, jakarta, selasa (17/06/2025).
prasetyo yang mewakili pemerintah berharap keputusan mengenai status empat pulau yang dikembalikan ke wilayah administratif aceh dapat menjadi jalan keluar yang baik bagi semua pihak, khususnya bagi aceh dan sumatera utara.
keputusan ini diharapkan mampu mengakhiri polemik yang selama ini muncul di masyarakat.
prasetyo juga meminta masyarakat sumatera utara dan aceh memahami proses dan dinamika yang terjadi.
mensesneg menyatakan bahwa kedua provinsi merupakan wilayah yang berdekatan dan saling menopang.
prasetyo mengingatkan agar isu mengenai empat pulau tersebut tidak berkembang ke arah yang kontraproduktif, serta mengimbau semua pihak untuk kembali mempererat persatuan antarwilayah.
"jadi, kami harapkan dinamika ini segera kita akhiri dan kita kembali bersatu masyarakat sumut dan masyarakat aceh yang kita semua tahu bahwa kedua provinsi ini berdekatan dan saling bersaudara," kata prasetyo.
presiden prabowo subianto memutuskan untuk status pulau panjang, pulau lipan, pulau mangkir gadang, dan pulau mangkir ketek masuk dalam wilayah administratif provinsi aceh.
berdasarkan laporan dari kemendagri, serta dokumen data pendukung yang dimiliki pemerintah, presiden memutuskan bahwa keempat pulau secara administratif masuk ke wilayah administratif aceh.
polemik empat pulau tersebut sebelumnya mencuat setelah terbit keputusan menteri dalam negeri (kepmendagri) nomor 300.2.2-2138 tahun 2025 tentang pemberian dan pemutakhiran kode serta data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau yang ditetapkan pada 25 april 2025.
dalam ketentuan itu, kemendagri menetapkan empat pulau itu sebagai bagian dari kabupaten tapanuli tengah, sumatera utara.
padahal, sebelumnya masuk dalam wilayah administrasi kabupaten aceh singkil.
sedangkan, gubernur sumatera utara (sumut) bobby nasution mengimbau masyarakat untuk tidak terhasut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, usai diputuskan bahwa empat pulau yang menjadi polemik masuk ke dalam wilayah administratif aceh.
"saya minta kepada seluruh masyarakat sumatera utara juga, tentunya aceh adalah wilayah yang bertetangga dengan kita, jangan mau terhasut, jangan mau terbawa gorengan," ujar bobby di kantor presiden, jakarta, selasa (17/06/2025).
bobby menegaskan bahwa hasil dari kesepakatan ini dibuat demi kepentingan bangsa dan negara, bukan hanya aceh dan sumatera utara.
dia juga mengimbau agar laporan-laporan yang dapat memicu ketegangan antar masyarakat segera dihentikan.
"kalau ada laporan ke masyarakat aceh ataupun sejenisnya saya sebagai gubernur sumatera utara menyampaikan tolong itu diberhentikan, karena kesepakatan hari ini bukan hanya tentang aceh dan sumatera utara tapi untuk bangsa dan negara kita," ucap dia.
bobby turut mengucapkan terima kasih kepada presiden ri prabowo subianto yang telah mencari jalan keluar untuk menyelesaikan polemik empat pulau tersebut.
terakhir, menteri koordinator bidang politik dan keamanan (menko polkam) budi gunawan mengatakan sikap presiden prabowo terkait sengketa empat pulau merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas politik indonesia.
"ini (keputusan prabowo) mencerminkan komitmen kuat presiden prabowo subianto dalam menegakkan kepastian hukum wilayah, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan politik, khususnya di aceh dan sumatera utara," kata budi gunawan, selasa (17/06/2025).
prabowo diketahui baru saja mengeluarkan keputusan yang menyatakan status pulau mangkir besar, pulau mangkir kecil, pulau lipan, dan pulau panjang, sebagai bagian dari wilayah administrasi provinsi aceh.
keputusan itu, kata budi gunawan, diambil presiden berdasarkan banyak pertimbangan, salah satunya aspek kebudayaan dan sosial dari setiap wilayah.
"ini juga merupakan bentuk penghormatan terhadap rekam jejak sejarah, aspek kultural, serta dinamika sosial masyarakat aceh," kata budi gunawan.
pria yang akrab disapa bg ini pun memastikan keputusan yang diambil ini melalui ragam dialog dan suasana yang rukun demi terciptanya kebijakan yang dapat diterima masyarakat.
"kebijakan presiden prabowo untuk menempatkan stabilitas nasional dan keadilan sebagai prioritas utama, termasuk dalam persoalan perbatasan wilayah, menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan strategis pemerintah,” tutup bg. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 18 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan