Pro-Kontra Wacana Pembubaran Bawaslu Daerah, Begini Tanggapan Ketua Bawaslu Lubuklinggau

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Kamis , 22 May 2025 - 19:18

Ketua Bawaslu Lubuklinggau, Dedi Karemajaya.-Foto : Maryati-

Asas Desentralisasi dan Keadilan Elektoral: Pengawasan yang efektif menuntut pemahaman terhadap dinamika lokal, yang hanya bisa dicapai jika lembaga pengawas hadir langsung di daerah.

Tata Kelola Demokrasi Partisipatif: Kehadiran Bawaslu daerah menjadi sarana penting untuk melibatkan masyarakat dalam mengawal integritas pemilu, sekaligus mendorong akuntabilitas hingga ke akar rumput.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kota Lubuklinggau, Dedi Karemajaya, menyatakan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas berdasarkan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Kami di daerah ini hanyalah pelaksana teknis. Bagaimana regulasinya, itu yang kita jalankan. Soal keputusan pembubaran atau penguatan, semuanya berada di tangan pemerintah pusat dan pembuat undang-undang,” ujar Ketua Bawaslu yang akrab disapa DKJ.

Meski menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat, pernyataan ini sekaligus menggambarkan posisi dilematis yang dihadapi Bawaslu daerah di tengah tarik-ulur kebijakan nasional.

Ke depan, masyarakat berharap wacana ini tidak hanya menjadi perdebatan elitis, tetapi menjadi momentum refleksi bersama untuk memperkuat sistem pengawasan pemilu yang inklusif, adil, dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

pro-kontra wacana pembubaran bawaslu daerah, begini tanggapan ketua bawaslu lubuklinggau                             korapalpos.com - wacana pembubaran badan pengawas pemilu (bawaslu) daerah pasca pemilu 2024 memicu tanggapan beragam dari masyarakat dan pemerhati demokrasi. 
kritik terhadap kinerja bawaslu memang bermunculan, terutama terkait dugaan kurang optimalnya pengawasan pemilu. 
namun, banyak pihak tetap menolak gagasan pembubaran lembaga ini karena dinilai dapat mengancam masa depan demokrasi elektoral di indonesia.
sejumlah tokoh masyarakat menyuarakan harapan agar dilakukan reformasi total terhadap tubuh bawaslu, bukan justru membubarkannya. 
baca juga:wc di tengah semak belukar :pemdes sampai gotong rumah warga, ternyata ini alasannya !
baca juga:ketua tp pkk sumsel resmikan jumputan motif akasia dan kopi khas bumi serasan sekundang
mereka menekankan pentingnya penguatan fungsi dan peran bawaslu dalam menjamin pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.
“yang dipertaruhkan bukan hanya efektivitas pengawasan, tetapi juga masa depan demokrasi kita. jika pengawasan hanya dilakukan secara terpusat dari tingkat nasional, maka pengabaian terhadap konteks sosial dan geografis lokal akan menjadi persoalan serius,” ujar abdullah, seorang toko masyarakat di lubuklinggau, kamis 22 mei 2025.
menurutnya, pengawasan yang dekat dengan rakyat sangat penting untuk memastikan keadilan elektoral berjalan merata.
mekanisme pengawasan yang responsif dan berbasis partisipasi publik dinilai sebagai fondasi utama demokrasi yang sehat.
baca juga:dukung pelatihan kerja, gedung akn prabumulih akan diperbaiki dan difungsikan kembali
baca juga:tekan angka pengangguran dan tingkatkan keterampilan naker, disnaker prabumulih gelar pelatihan operator lanta
wacana pembubaran bawaslu daerah pun perlu dicermati secara kritis dari tiga sudut pandang utama:
konstitusionalitas: bawaslu daerah adalah bagian dari sistem yang diatur dalam kerangka hukum nasional, sehingga keberadaannya bukan semata keputusan administratif, melainkan amanat konstitusional.
asas desentralisasi dan keadilan elektoral: pengawasan yang efektif menuntut pemahaman terhadap dinamika lokal, yang hanya bisa dicapai jika lembaga pengawas hadir langsung di daerah.
tata kelola demokrasi partisipatif: kehadiran bawaslu daerah menjadi sarana penting untuk melibatkan masyarakat dalam mengawal integritas pemilu, sekaligus mendorong akuntabilitas hingga ke akar rumput.
baca juga:polres oku edukasi pelajar tertib berlalulintas
baca juga:bupati edison lepas keberangkatan 336 cjh kabupaten muara enim
terpisah,  ketua bawaslu kota lubuklinggau, dedi karemajaya, menyatakan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas berdasarkan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat.
“kami di daerah ini hanyalah pelaksana teknis. bagaimana regulasinya, itu yang kita jalankan. soal keputusan pembubaran atau penguatan, semuanya berada di tangan pemerintah pusat dan pembuat undang-undang,” ujar ketua bawaslu yang akrab disapa dkj.
meski menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat, pernyataan ini sekaligus menggambarkan posisi dilematis yang dihadapi bawaslu daerah di tengah tarik-ulur kebijakan nasional.
ke depan, masyarakat berharap wacana ini tidak hanya menjadi perdebatan elitis, tetapi menjadi momentum refleksi bersama untuk memperkuat sistem pengawasan pemilu yang inklusif, adil, dan menjangkau seluruh wilayah indonesia.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 23 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan