PDIP Bekali Kepala Daerah Terpilih : Fokus Potensi Daerah dan Agenda Partai !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Minggu , 18 May 2025 - 20:59

Penutupan pembekalan kepala dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Minggu (18/5/2025).-Foto : ANTARA-

pdip bekali kepala daerah terpilih : fokus potensi daerah dan agenda partai !                            koranpalpos.com - partai demokrasi indonesia perjuangan (pdip) menyelenggarakan pembekalan khusus bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
acara yang berlangsung selama tiga hari sejak jumat (16/5) hingga minggu (18/5) di sekolah partai pdip, lenteng agung, jakarta selatan, ini menyoroti tiga agenda strategis: pengembangan potensi daerah, penguatan agenda khas partai, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
ketua dpp pdip bidang pemerintahan dan otonomi daerah ganjar pranowo menyebut bahwa pembekalan ini bukan sekadar seremonial, melainkan forum untuk menyelaraskan visi, memperkuat kapasitas, dan mengidentifikasi tantangan yang akan dihadapi kepala daerah dalam lima tahun ke depan.
“tiga agenda ini memiliki fokus, tantangan, dan lesson learned (pelajaran yang didapat) dari masing-masing pengalaman yang telah kita bagikan. pembekalan ini adalah ruang belajar sekaligus konsolidasi ideologis dan teknokratis,” kata ganjar saat menutup kegiatan tersebut, minggu.
 baca juga:puan : tni harus jelaskan secara tegas soal pengamanan institusi kejaksaan
baca juga:desy kasnayati jabat ketua dwp sumsel 
dalam sesi pembahasan mengenai potensi daerah, para kepala daerah diminta untuk memetakan kekuatan utama wilayah masing-masing.
ganjar menjelaskan, sebagian besar daerah yang dipimpin kader pdip memiliki keunggulan di sektor pertanian, perdagangan lokal, pariwisata berbasis budaya dan alam, serta posisi strategis dalam jalur logistik nasional.
namun, menurutnya, potensi ini kerap terbentur oleh persoalan klasik seperti keterbatasan sumber daya manusia (sdm), alokasi anggaran yang tidak efektif, rendahnya konektivitas infrastruktur, serta lemahnya upaya penjenamaan (branding) daerah.
“beberapa isu tentang dukungan terhadap industri kecil dan umkm juga muncul. ini menggambarkan karakter kita sebagai partai yang membela masyarakat kecil. tapi jangan hanya retoris, harus diikuti dengan kebijakan nyata,” tegas mantan gubernur jawa tengah itu.
baca juga:ketua dewan pers ajak kolaborasi nasional hadapi sampah digital di ruang publik
baca juga:wajah baru kota palembang : kabel optik akan ditata rapi, tak lagi semrawut !
ganjar mendorong agar kepala daerah tidak terpaku pada program normatif, melainkan mampu memunculkan inovasi berbasis potensi lokal.
ia mencontohkan pengembangan desa wisata digital di beberapa kabupaten, serta integrasi koperasi tani dengan teknologi distribusi pangan.
pdip, kata ganjar, memiliki agenda khas yang harus menjadi ciri kepemimpinan kepala daerahnya, antara lain: peningkatan akses dan kualitas pendidikan, penanganan kemiskinan secara struktural, dan penguatan ketahanan pangan berbasis komunitas.
ia menyoroti beberapa praktik baik (best practices) yang sudah dijalankan kader pdip di daerah, seperti pemberian seragam sekolah gratis, beasiswa untuk keluarga petani, hingga intervensi apbd untuk subsidi bahan pangan pokok.
baca juga:puan ajak parlemen oki tolak relokasi warga gaza 
baca juga:presiden rampungkan kunjungan di brunei
“maka butuh dukungan politik dan legalisasi kebijakan, termasuk tantangan dari birokrasi dan pendampingan dari kawan-kawan pusat, wabil khusus dari dpr hari ini,” ujar ganjar.
selain itu, ia meminta agar kepala daerah berani mengintervensi sektor-sektor yang langsung bersinggungan dengan kebutuhan rakyat, meski dihadapkan dengan resistensi politik dan tantangan dari elite lokal.
pembahasan mengenai tata kelola pemerintahan menjadi salah satu topik utama dalam pembekalan.
menurut ganjar, pelayanan publik yang prima merupakan indikator utama keberhasilan kepala daerah.
oleh karena itu, digitalisasi pelayanan dan reformasi birokrasi menjadi prioritas.
“tantangan utama kita adalah bagaimana membuat birokrasi tidak hanya taat aturan, tapi juga responsif terhadap kebutuhan warga. di sinilah pentingnya validasi data dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti,” tuturnya.
ia juga menyinggung pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah (pad) tanpa membebani masyarakat.
pemanfaatan teknologi informasi untuk memperbaiki basis data perpajakan daerah serta transparansi anggaran menjadi solusi yang perlu diterapkan secara sistemik.
“resistensi dari dalam birokrasi memang nyata, tetapi harus dihadapi dengan pendekatan kepemimpinan yang kuat, pelatihan berkelanjutan, serta pengawasan partisipatif dari masyarakat,” tegas ganjar.
lebih jauh, ganjar menegaskan bahwa kepala daerah pdip harus memahami peran mereka dalam kerangka perjuangan partai.
oleh karena itu, pembekalan ini sekaligus menjadi wahana untuk menyeragamkan pemahaman tentang arah politik pembangunan yang diusung partai.
“dalam koridor kepartaian, kita semua sekali lagi saling tolong-menolong, saling membantu, saling berbagi pengalaman, dan tentu saja hasil akhirnya adalah kemajuan di tempat bapak/ibu sekalian,” katanya.
ganjar mengingatkan bahwa kepala daerah bukan sekadar pemimpin administratif, melainkan juga kader ideologis yang membawa misi trisakti dan nawacita sebagaimana digariskan oleh bung karno dan dilanjutkan oleh ketua umum megawati soekarnoputri.
ia juga meminta para kepala daerah untuk membangun komunikasi intensif dengan struktur partai di tingkat dpc hingga pac guna memastikan pelaksanaan program sejalan dengan aspirasi rakyat dan garis kebijakan partai.
di akhir pembekalan, ganjar mengingatkan bahwa masyarakat akan menagih janji-janji politik yang disampaikan saat kampanye.
oleh karena itu, kepala daerah terpilih dituntut untuk bekerja cepat, tepat, dan mampu membuktikan hasil kerja sejak tahun pertama masa jabatan.
“rakyat sekarang sangat cerdas. mereka akan lihat apakah janji-janji kampanye itu dilaksanakan atau tidak. jangan sampai kita menjadi bagian dari kekecewaan publik,” pesannya.
dengan pembekalan ini, pdip berharap kepala daerah terpilih tidak hanya siap menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga mampu mentransformasikan visi partai menjadi aksi nyata di tengah masyarakat.
sinergi antara kekuatan politik, kapasitas teknokratis, dan keberpihakan ideologis menjadi modal utama dalam menghadirkan pemerintahan daerah yang pro-rakyat dan berkemajuan. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 19 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan