Wamendagri Pastikan APBD Papua Siap Biayai PSU Pilkada

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Kamis , 15 May 2025 - 21:12

Wamendagri Ribka Haluk dalam Rakor PSU Tahun 2025 di Provinsi Papua yang berlangsung di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Kamis (15/05).-Foto: Antara-

KORANPALPOS.COM - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Papua telah menyiapkan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang dijadwalkan digelar pada 6 Agustus 2025.

Kepastian tersebut ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemprov Papua dengan sejumlah lembaga penyelenggara dan pengamanan pemilu.

Ribka menegaskan bahwa penandatanganan NPHD menjadi landasan hukum dalam pengalokasian anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua untuk PSU.

"Kalau sudah [menandatangani] NPHD artinya dasar hukumnya sudah pasti. Itu akan dibiayai sesuai dengan NPHD yang ada," ujar Ribka Haluk kepada awak media usai Rapat Koordinasi (Rakor) PSU Tahun 2025 di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Kamis (15/5).

Dalam Rakor tersebut, disepakati bahwa total anggaran untuk PSU Pilgub Papua sebesar Rp160.950.672.000. Dana tersebut akan didistribusikan ke empat pihak utama, yakni:

• Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua.

• Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua

• Polda Papua

• Kodam XVII/Cenderawasih

Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Ramses Limbong mengatakan bahwa pembahasan anggaran telah tuntas dan seluruh pihak telah menyepakati skema pendanaan serta menandatangani NPHD.

wamendagri pastikan apbd papua siap biayai psu pilkada                            koranpalpos.com - wakil menteri dalam negeri (wamendagri) ribka haluk memastikan bahwa pemerintah provinsi papua telah menyiapkan anggaran untuk mendukung pelaksanaan pemungutan suara ulang (psu) pemilihan gubernur dan wakil gubernur papua yang dijadwalkan digelar pada 6 agustus 2025.
kepastian tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (nphd) antara pemprov papua dengan sejumlah lembaga penyelenggara dan pengamanan pemilu.
ribka menegaskan bahwa penandatanganan nphd menjadi landasan hukum dalam pengalokasian anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) papua untuk psu.
baca juga:wajah baru kota palembang : kabel optik akan ditata rapi, tak lagi semrawut !
baca juga:puan ajak parlemen oki tolak relokasi warga gaza 
"kalau sudah [menandatangani] nphd artinya dasar hukumnya sudah pasti. itu akan dibiayai sesuai dengan nphd yang ada," ujar ribka haluk kepada awak media usai rapat koordinasi (rakor) psu tahun 2025 di kantor gubernur papua, kota jayapura, kamis (15/5).
dalam rakor tersebut, disepakati bahwa total anggaran untuk psu pilgub papua sebesar rp160.950.672.000. dana tersebut akan didistribusikan ke empat pihak utama, yakni:
• komisi pemilihan umum (kpu) provinsi papua.
baca juga:bsi optimalkan layanan penukaran riyal di 18 embarkasi haji
baca juga:presiden rampungkan kunjungan di brunei
• badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi papua
• polda papua
• kodam xvii/cenderawasih
penjabat (pj.) gubernur papua ramses limbong mengatakan bahwa pembahasan anggaran telah tuntas dan seluruh pihak telah menyepakati skema pendanaan serta menandatangani nphd.
baca juga:seluruh sppg diminta patuhi sop program mbg
baca juga:seskab teddy-dubes australia bahas kunjungan pm albanese 
langkah berikutnya adalah proses administrasi penyaluran anggaran kepada masing-masing instansi penerima hibah.
"jadi sudah clear. tadi kita sudah sepakat, sudah ditandatangani, tinggal proses penyalurannya,” jelas ramses.
rakor yang dihadiri oleh berbagai unsur strategis di provinsi papua juga membahas kesiapan teknis dan dukungan lintas lembaga terhadap kelancaran psu.  
baca juga:harus berdasar refleksi pengalaman
baca juga:dpr minta polisi usut kecelakaan tewaskan 11 guru 
para peserta rakor menyatakan komitmennya untuk menciptakan suasana pemilu yang aman, damai, dan demokratis, termasuk menekankan pentingnya netralitas asn dan aparat keamanan, serta memastikan tingginya partisipasi pemilih dalam psu.
wamendagri ribka haluk juga menegaskan bahwa pembiayaan psu melalui apbd merupakan implementasi dari amanat undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. hal ini menjadi dasar hukum bagi pemda dalam mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pemilu, termasuk jika terjadi psu.
“ini adalah amanat undang-undang, jadi kita hanya menjalankan ketentuan yang sudah ada agar psu bisa berjalan sesuai mekanisme,” kata ribka.
baca juga:dimulai sidang dukungan kemerdekaan palestina
baca juga:bisa benahi tata kelola industri sawit
sebagai bagian dari persiapan, kemendagri bersama pemprov papua juga menyusun sejumlah strategi antisipatif untuk menghadapi potensi kerawanan saat pelaksanaan psu.
termasuk di dalamnya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran, pengamanan logistik pemilu, dan upaya menjaga kestabilan sosial politik di papua.
dengan persiapan yang matang, diharapkan psu pilgub papua 2025 dapat terlaksana secara tertib, jujur, adil, dan sesuai konstitusi, serta menjadi bagian penting dalam konsolidasi demokrasi di bumi cenderawasih. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 16 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan