Pansus DPRD OKU Bongkar Proyek Diduga Bermasalah
DPRD OKU menggelar rapat paripurna dengan agenda LKPJ Bupati OKU Tahun 2024.-foto:Eko Palpos-
KORANPALPOS.COM - Suasana Rapat Paripurna DPRD OKU, Rabu, 14 Mei 2025, memanas setelah Panitia Khusus (Pansus) 2 DPRD OKU menyampaikan laporan hasil pengawasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati OKU Tahun 2024.
Dalam laporan yang dibacakan langsung oleh Martin Arikardi, terungkap sejumlah proyek pembangunan diduga bermasalah yang melibatkan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Yakni Dinas PU Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas PU Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
BACA JUGA:Bupati Minta PLTU Sumsel 8 Alokasikan Listrik Khusus Untuk Warga Muara Enim
BACA JUGA:Akses Jalan dan Jembatan Penghubung Desa Talang Nangka dan Desa Pandan, Rampung 2025
Pansus 2 melakukan inspeksi lapangan dari 8 hingga 12 Mei 2025, menyoroti pemutusan kontrak proyek dengan nilai miliaran rupiah, ketidaksesuaian bobot pekerjaan, hingga dugaan proyek tanpa kajian teknis yang memadai.
Beberapa temuan penting antara lain, proyek Jalan SP 1 dan SP 2 Markisa di Kecamatan Lubuk Batang dengan dana DBH sawit Rp 7,3 miliar, hanya mencapai bobot 16% namun telah dicairkan uang muka 30%.
Proyek Jalan SP I dan SP 2 lainnya dengan nilai kontrak Rp 8,2 miliar, pemutusan kontrak terjadi di bobot akhir 80,36%, padahal realisasi lapangan hanya 60%.
BACA JUGA:Buat SKCK, Ratusan Masyarakat Serbu Kantor SPKT Polres OKI
BACA JUGA:Bupati Edison Bakar Semangat Siswa Raih Prestasi
Pembangunan Jembatan Rantau Kumpai dari dana TDF senilai Rp 15,6 miliar, juga mengalami pemutusan kontrak meski laporan bobot akhir mencapai 82,75%.
Pansus menyebut realisasi nyata hanya 60%.
Tak hanya itu, proyek penguatan tebing dan drainase juga disoroti karena tidak melalui kajian teknis, bahkan ada yang dibangun di bawah tempat pencucian kendaraan, dinilai sangat tidak tepat dari segi lokasi dan fungsi.
BACA JUGA:Sumarni Pastikan Program Pupuk Murah Membara Segera Terealisasi
- Tag
- Share
-
-
