Disnakertrans Ogan Ilir Minta Perusahaan Segera Catatkan Syarat Kerja

Reporter: Isro |

Editor: Yuli |

Kamis , 24 Apr 2025 - 21:00

Kantor Disnakertrans Ogan Ilir-foto:Isro-

Musfiroh juga mengingatkan, bagi perusahaan yang belum menyampaikan pencatatan persyaratan kerja, agar segera menghubungi Disnakertrans Ogan Ilir.

Pihaknya terbuka untuk pendampingan dan konsultasi demi kelengkapan administrasi ketenagakerjaan.

“Kalau tidak ada itikad baik dari perusahaan, kami informasikan bahwa Komisi IV DPRD OI akan segera melakukan pemanggilan terhadap perusahaan yang belum patuh. Ini sebagai langkah tegas untuk memastikan semua pihak menjalankan aturan,” pungkasnya.

Sebelumnya, sedikitnya terdapat 130 perusahaan yang beroperasi di wilayah Ogan Ilir.

Dari jumlah dimaksud sebagian besar di antaranya disinyalir tidak melakukan pencatatan persyaratan kerja sebagaimana mestinya.

Hal tersebut mendapat sorotan serius dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir.

Komisi IV bahkan mendesak agar pemerintah daerah menjatuhkan sanksi tegas terhadap perusahaan yang terbukti melanggar aturan tersebut.

Fakta tersebut didapati ketika Komisi IV DPRD Ogan Ilir menggelar rapat bersama mitra kerja beberapa waktu lalu.

Hal ini dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak pekerja yang dilindungi undang-undang.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Ogan Ilir, Muhammad Sayuti, S.H., mengungkapkan sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Ogan ilir tersebut seharusnya memenuhi kewajiban pencatatan persyaratan kerja ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

“Banyak dari perusahaan-perusahaan itu tidak menyerahkan dokumen penting seperti Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), maupun bentuk perjanjian kerja lainnya kepada Disnakertrans. Termasuk juga data jaminan sosial tenaga kerja dan kesehatan, serta sistem pengupahan yang berlaku di perusahaan mereka,” ungkap Sayuti.

Ia menambahkan bahwa pencatatan persyaratan kerja merupakan bagian krusial dalam perlindungan ketenagakerjaan.

Dengan pencatatan yang sesuai, hak-hak pekerja dapat dipastikan berjalan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sayuti yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Ogan Ilir itu meminta agar semua perusahaan segera memenuhi kewajiban mereka.

disnakertrans ogan ilir minta perusahaan segera catatkan syarat kerja                             koranpalpos.com - dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) kabupaten ogan ilir melalui kepala bidang hubungan industrial dan jaminan sosial, musfiroh, mengimbau perusahaan-perusahaan di wilayah ogan ilir untuk segera melakukan pencatatan syarat kerja. 
menurutnya, meskipun fungsi pengawasan tenaga kerja berada di bawah wewenang provinsi, namun pencatatan syarat kerja oleh perusahaan merupakan kewajiban secara hukum.
“kami sudah melakukan imbauan dan kunjungan ke beberapa perusahaan, namun sayangnya masih banyak yang belum melengkapi catatan syarat kerja. entah karena belum tahu, atau memang pura-pura tidak tahu,” ujar musfiroh, selasa (23/04).
baca juga:bupati ajak warga perkuat silaturahmi dan syiar islam
baca juga: ajak masyarakat perang melawan narkoba
musfiroh menegaskan bahwa pencatatan syarat kerja bukan hanya untuk kepentingan pekerja, melainkan juga menjadi perlindungan hukum bagi perusahaan dan karyawan. 
jika suatu saat terjadi perselisihan antara pekerja dengan manajemen, maka syarat kerja seperti kontrak kerja akan menjadi acuan utama dalam penyelesaian sengketa.
“kalau tidak ada pencatatan dan perusahaan tidak menaati aturan, maka yang akan rugi adalah perusahaan itu sendiri. karena ketika ada masalah, data dan dokumen itu sangat penting,” tegasnya.
baca juga:dinas kearsipan dan perpustakaan galakkan minat baca anak sejak usia dini
baca juga:dprd sebut banyak perusahaan di ogan ilir tak patuhi pencatatan dan persyaratan kerja 
ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dari komisi iv dprd kabupaten ogan ilir yang telah memberikan perhatian terhadap persoalan ini.
menurut musfiroh, sinergi antara legislatif dan disnaker sangat dibutuhkan demi terciptanya iklim ketenagakerjaan yang sehat dan tertib.
“terima kasih kami ucapkan kepada dprd oi, khususnya komisi iv, yang telah memberikan support kepada bagian dari kinerja disnaker, khususnya di bidang hubungan industrial. kami berharap ini menjadi dorongan bagi perusahaan untuk segera berkoordinasi,” tuturnya.
baca juga:usut dugaan korupsi dana pengganti pengelolaan darah : kejari lubuklinggau geledah kantor pmi 
baca juga:kabupaten oki masih berstatus siaga bencana hidrometeorologi, opd terkait fokus mitigasi 
musfiroh juga mengingatkan, bagi perusahaan yang belum menyampaikan pencatatan persyaratan kerja, agar segera menghubungi disnakertrans ogan ilir.
pihaknya terbuka untuk pendampingan dan konsultasi demi kelengkapan administrasi ketenagakerjaan.
“kalau tidak ada itikad baik dari perusahaan, kami informasikan bahwa komisi iv dprd oi akan segera melakukan pemanggilan terhadap perusahaan yang belum patuh. ini sebagai langkah tegas untuk memastikan semua pihak menjalankan aturan,” pungkasnya.
sebelumnya, sedikitnya terdapat 130 perusahaan yang beroperasi di wilayah ogan ilir.
dari jumlah dimaksud sebagian besar di antaranya disinyalir tidak melakukan pencatatan persyaratan kerja sebagaimana mestinya.
hal tersebut mendapat sorotan serius dari komisi iv dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten ogan ilir.
komisi iv bahkan mendesak agar pemerintah daerah menjatuhkan sanksi tegas terhadap perusahaan yang terbukti melanggar aturan tersebut.
fakta tersebut didapati ketika komisi iv dprd ogan ilir menggelar rapat bersama mitra kerja beberapa waktu lalu.
hal ini dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak pekerja yang dilindungi undang-undang.
wakil ketua komisi iv dprd ogan ilir, muhammad sayuti, s.h., mengungkapkan sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah ogan ilir tersebut seharusnya memenuhi kewajiban pencatatan persyaratan kerja ke dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans). 
“banyak dari perusahaan-perusahaan itu tidak menyerahkan dokumen penting seperti peraturan perusahaan (pp), perjanjian kerja bersama (pkb), maupun bentuk perjanjian kerja lainnya kepada disnakertrans. termasuk juga data jaminan sosial tenaga kerja dan kesehatan, serta sistem pengupahan yang berlaku di perusahaan mereka,” ungkap sayuti.
ia menambahkan bahwa pencatatan persyaratan kerja merupakan bagian krusial dalam perlindungan ketenagakerjaan. 
dengan pencatatan yang sesuai, hak-hak pekerja dapat dipastikan berjalan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
sayuti yang juga menjabat sebagai ketua fraksi pks dprd ogan ilir itu meminta agar semua perusahaan segera memenuhi kewajiban mereka.
ia menegaskan bahwa hal ini tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan hukum, tetapi juga untuk menjamin kesejahteraan para pekerja.
“kami mendesak agar seluruh perusahaan mematuhi aturan. ini bukan sekadar administrasi, tetapi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap para karyawannya. jangan sampai hak-hak pekerja terabaikan,” lanjutnya.
komisi iv juga telah mewacanakan akan memanggil seluruh perusahaan yang dicurigai belum melakukan pencatatan persyaratan kerja. 
pemanggilan ini dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan legislatif atas kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi ketenagakerjaan.
“jika dalam proses nanti terbukti adanya pelanggaran, maka kami akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk memberikan sanksi tegas. bisa berupa denda, pembatasan kegiatan usaha, atau bahkan pencabutan izin operasional perusahaan tersebut,” tegas sayuti.*

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 3 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan