Sumsel Darurat Korupsi : Warga Desak DPR Sahkan UU Perampasan Aset !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Kamis , 20 Mar 2025 - 21:06

Aksi demo desak pengesahan UU perampasan asset. Insert : ilustrasi perampasan asset-Foto : Istimewa-

KORANPALPOS.COM – Kondisi Indonesia saat ini tengah menghadapi situasi darurat korupsi yang semakin mengkhawatirkan.

Kasus-kasus korupsi dengan nilai fantastis tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap integritas lembaga pemerintahan.

Sebut saja yang terbaru yakni kasus pengoplosan pertamax di Pertamina, yang merugikan negara hampir mencapai Rp 970 triliun lebih dalam setahun, korupsi PT timah yang mencapai Rp 300 triliun lebih dan sejumlah kasus korupsi lainnya.

Sedangkan di daerah seperti di diantaranya skandal korupsi besar dalam proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Sumatera Selatan.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menahan tiga mantan petinggi BUMN terkait dugaan korupsi proyek tersebut, dengan nilai kerugian negara mencapai Rp1,3 triliun.

Selain itu, kasus korupsi pengadaan tanah untuk Jalan Tol Betung-Tempino Jambi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, menghambat pembangunan tol tersebut hingga empat tahun.

Dalam kasus ini, 617,98 hektar tanah disita, dan tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Di tengah maraknya kasus korupsi, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dianggap sebagai solusi efektif untuk memberantas korupsi.

RUU ini mengusulkan mekanisme perampasan aset tanpa menunggu proses pidana lengkap, memungkinkan penyitaan aset berdasarkan bukti kuat mengenai asal-usul aset tersebut.

Namun, hingga saat ini, RUU tersebut belum disahkan dan bahkan gagal masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025.

sumsel darurat korupsi : warga  desak dpr sahkan uu perampasan aset !                            koranpalpos.com – kondisi indonesia saat ini tengah menghadapi situasi darurat korupsi yang semakin mengkhawatirkan. 
kasus-kasus korupsi dengan nilai fantastis tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap integritas lembaga pemerintahan.
sebut saja yang terbaru yakni kasus pengoplosan pertamax di pertamina, yang merugikan negara hampir mencapai rp 970  triliun lebih dalam setahun, korupsi pt timah yang mencapai rp 300 triliun lebih dan sejumlah kasus korupsi lainnya. 
sedangkan di daerah seperti di diantaranya skandal korupsi besar dalam proyek pembangunan light rail transit (lrt) di sumatera selatan.
baca juga:pastikan kesiapan perjalanan pemudik 
baca juga:langsung tindaklanjuti aspirasi masyarakat 
kejaksaan tinggi sumatera selatan menahan tiga mantan petinggi bumn terkait dugaan korupsi proyek tersebut, dengan nilai kerugian negara mencapai rp1,3 triliun. 
selain itu, kasus korupsi pengadaan tanah untuk jalan tol betung-tempino jambi di kabupaten musi banyuasin, sumatera selatan, menghambat pembangunan tol tersebut hingga empat tahun.
dalam kasus ini, 617,98 hektar tanah disita, dan tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 
di tengah maraknya kasus korupsi, rancangan undang-undang (ruu) perampasan aset dianggap sebagai solusi efektif untuk memberantas korupsi.
baca juga:gelar pasar murah untuk pulihkan ekonomi warga
baca juga:singkong jagung keju kuliner khas oku diburu masyarakat saat ramadhan
ruu ini mengusulkan mekanisme perampasan aset tanpa menunggu proses pidana lengkap, memungkinkan penyitaan aset berdasarkan bukti kuat mengenai asal-usul aset tersebut.
namun, hingga saat ini, ruu tersebut belum disahkan dan bahkan gagal masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025.
padahal, sebelumnya ruu ini telah masuk dalam prolegnas prioritas 2023 dan 2024, meski tidak kunjung dibahas oleh dewan perwakilan rakyat (dpr). 
kegagalan pengesahan ruu perampasan aset menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen pemerintah dan dpr ri dalam memberantas korupsi.
baca juga:herman deru : terima kasih pak presiden, stadion bumi sriwijaya menjadi remaja kembali !
baca juga:tol palembang-betung beroperasi fungsional h-7 lebaran 2025
publik mendesak agar ruu ini segera disahkan sebagai langkah nyata dalam upaya pemberantasan korupsi.
namun, proses legislasi yang berlarut-larut dan kurangnya prioritas terhadap ruu ini menunjukkan bahwa perjuangan melawan korupsi masih menghadapi tantangan besar.
terkait kondisi ini, pemerhati sosial dan politik, hamidi sip menegaskan, bahwa undang-undang (uu) perampasan aset harus segera disahkan agar dapat memberikan efek jera terhadap aksi korupsi yang merajalela di indonesia.
menurutnya, lambannya proses pembahasan di dpr ri menunjukkan adanya indikasi keengganan dari para wakil rakyat untuk mengesahkan aturan tersebut.
"sejak tahun 2008, wacana tentang uu perampasan aset sudah bergulir, namun selalu gagal dibahas di dpr ri. ini menimbulkan tanda tanya besar, apakah ada kepentingan tertentu yang menghambatnya? jika memang ada keengganan, kita bisa menduga bahwa dpr ri telah menjadi sarang koruptor," ujar hamidi, kamis (20/3).
dikatakan hamidi, sejak lebih dari satu dekade lalu, uu perampasan aset terus menjadi perdebatan tanpa kejelasan.
regulasi ini bertujuan untuk memudahkan negara dalam menyita aset hasil tindak pidana korupsi, bahkan tanpa perlu menunggu vonis pidana terlebih dahulu.
namun, berbagai upaya untuk memasukkannya ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) selalu menemui jalan buntu.
hamidi menilai, penundaan ini menjadi indikasi kuat bahwa banyak pihak berkepentingan yang tidak ingin aturan tersebut berlaku.
"logikanya sederhana, jika anggota dpr benar-benar bersih dan berpihak pada kepentingan rakyat, seharusnya mereka bergegas mengesahkan uu ini. namun yang terjadi justru sebaliknya, ada tarik-ulur yang berkepanjangan," tambahnya.
dalam beberapa tahun terakhir, indonesia terus menghadapi skandal korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi negara, termasuk kasus korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.
tanpa uu perampasan aset, upaya pengembalian kerugian negara menjadi lebih sulit karena hukum yang berlaku saat ini mengandalkan proses hukum pidana yang panjang.
"negara kita tidak kekurangan kasus korupsi yang bisa dijadikan alasan kuat untuk segera mengesahkan uu ini. lihat saja kasus korupsi di kementerian, di bumn, dan berbagai lembaga negara lainnya. jika aset para pelaku bisa langsung disita, maka uang negara bisa segera kembali," tegas hamidi.
desakan untuk segera mengesahkan uu perampasan aset terus menguat dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, aktivis antikorupsi, hingga masyarakat luas.
pemerhati sosial dan politik, hamidi menyerukan agar publik semakin aktif menekan dpr agar tidak lagi mengulur-ulur pengesahan aturan tersebut.
"jangan sampai kita membiarkan para pejabat bebas memperkaya diri sendiri sementara rakyat semakin sulit. masyarakat harus bersuara lebih lantang dan menuntut dpr agar segera mewujudkan uu ini," pungkasnya. 
dipihak lain, tertundanya pengesahan rancangan undang-undang (ruu) perampasan aset menimbulkan kekecewaan di kalangan warga sumatera selatan (sumsel).
mereka menilai bahwa tanpa regulasi yang tegas, pemberantasan korupsi akan terus terhambat, sementara negara mengalami kerugian besar akibat kasus-kasus yang tak kunjung terselesaikan.
marlina, warga palembang, mengatakan bahwa koruptor tidak akan takut selama hukum masih bisa dimanipulasi.
“kalau mereka bisa menikmati hasil korupsi selama bertahun-tahun karena hukum lambat, buat apa takut? harus ada aturan tegas yang langsung menyita aset mereka agar tidak bisa dipakai lagi,” ujarnya, kamis (20/3). 
senada dengan marlina, bambang, seorang pengusaha kecil di musi banyuasin, menilai bahwa ruu ini sangat penting untuk mengembalikan uang negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
“kami butuh jalan tol, fasilitas umum yang baik, tapi kalau uang proyeknya dikorupsi, rakyat juga yang rugi. makanya, uu perampasan aset harus segera disahkan agar aset hasil korupsi bisa dikembalikan ke negara,” katanya.
rizal, warga muaraenim mengatakan, dari tahun ke tahun, ruu ini terus masuk daftar prioritas, tapi tidak pernah disahkan.
"ini memperlihatkan ada pihak-pihak yang tidak ingin koruptor kehilangan hartanya,” ujarnya.
menurut rizal, jika ruu ini diberlakukan, negara bisa segera menyita aset hasil korupsi tanpa menunggu vonis inkrah, seperti yang telah diterapkan di banyak negara maju.
“jangan sampai kasus-kasus besar seperti lrt sumsel atau pengadaan tanah tol hanya berhenti di penjara beberapa tahun, sementara uang hasil korupsinya masih bisa dinikmati keluarga mereka,” tegasnya.
warga sumsel mendesak dpr dan pemerintah segera mengesahkan ruu ini sebagai bukti keseriusan dalam pemberantasan korupsi.
“kami hanya ingin keadilan. kalau ruu ini terus tertunda, berarti dpr dan pemerintah harus menjelaskan kenapa mereka tidak mau mempercepatnya,” pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 21 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan