Pedagang Tuntut Jaminan Hak Berdagang di Pasar 16 Ilir

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Rabu , 10 Jan 2024 - 21:27

Pasar 16 Ilir yang sedang dalam pengerjaan revitalisasi-Foto: koer Palpos-

PALEMBANG – Polemik mengenai revitalisasi gedung Pasar 16 Ilir masih terus bergulir.

Dimana para pedagang hingga kini, masih menyuarakan dua tuntutan utama.

Kedua tuntutan itu yakni mendesak pembukaan pagar seng yang menutupi akses ke lokasi gedung dan pembiayaan sewa setelah revitalisasi.

Perwakilan Pedagang Pasar 16 Ilir, Jamar Gledek Saputra, menyatakan, pihaknya mendukung langkah revitalisasi Pasar 16 Ilir tersebut asalkan tidak merugikan pedagang dan tidak mencabut hak-hak mereka.

"Harapan kami adalah kebijakan pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum dan masyarakat. Kami mendukung langkah apapun yang sesuai aturan, asalkan tidak merugikan pedagang dan masyarakat," ungkapnya setelah menghadiri sosialisasi Revitalisasi Gedung Pasar 16 Ilir di Ruang Parameswara Setda Kota Palembang, Rabu, 10 Januari 2024.

Dikatakan Jamar, ada dua poin utama yang menjadi tuntutan pedagang terkait revitalisasi Gedung Pasar 16 Ilir.

Pertama, tuntutan agar pagar seng dapat dibuka sebagian atau setidaknya pada tempat yang sedang tidak dalam tahap konstruksi.

Kedua, mengenai pembiayaan/sewa kios, pedagang menuntut agar kembali menggunakan sistem Hak Guna Bangunan (HGB) selama 25 tahun dengan nilai Rp350 juta per kios.

"Penutupan pagar seng menyebabkan penurunan omzet yang signifikan, jadi kami minta solusi, apakah tempat yang belum bekerja bisa dibuka dulu, sesuai aturan," desaknya.

Selanjutnya kata Jamar, masalah nilai sewa akan, pihaknya meminta dibahas kembali terkait nilai yang akan berlaku setelah revitalisasi, dan perihal hukum terkait Sertifikat Hak Milik Rumah Susun (SHMRS) serta lainnya akan dibahas lebih lanjut.

pedagang tuntut jaminan hak berdagang di pasar 16 ilir                             palembang – polemik mengenai revitalisasi gedung pasar 16 ilir masih terus bergulir.
dimana para pedagang hingga kini, masih menyuarakan dua tuntutan utama.
kedua tuntutan itu yakni mendesak pembukaan pagar seng yang menutupi akses ke lokasi gedung dan pembiayaan sewa setelah revitalisasi. 
perwakilan pedagang pasar 16 ilir, jamar gledek saputra, menyatakan, pihaknya mendukung langkah revitalisasi pasar 16 ilir tersebut asalkan tidak merugikan pedagang dan tidak mencabut hak-hak mereka.
baca juga:waspada covid-19 varian baru, ada 12 kasus aktif di palembang 
baca juga:tidak lulus seleksi pppk, ratusan guru datangi dprd prabumulih, ini permintaannya !
"harapan kami adalah kebijakan pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum dan masyarakat. kami mendukung langkah apapun yang sesuai aturan, asalkan tidak merugikan pedagang dan masyarakat," ungkapnya setelah menghadiri sosialisasi revitalisasi gedung pasar 16 ilir di ruang parameswara setda kota palembang, rabu, 10 januari 2024.
dikatakan jamar, ada dua poin utama yang menjadi tuntutan pedagang terkait revitalisasi gedung pasar 16 ilir.
pertama, tuntutan agar pagar seng dapat dibuka sebagian atau setidaknya pada tempat yang sedang tidak dalam tahap konstruksi.
kedua, mengenai pembiayaan/sewa kios, pedagang menuntut agar kembali menggunakan sistem hak guna bangunan (hgb) selama 25 tahun dengan nilai rp350 juta per kios.
baca juga:evaluasi kinerja pj gubernur sumsel, kemendagri berikan apresiasi
baca juga:2024, layanan feeder lrt dipastikan gratis ! 
"penutupan pagar seng menyebabkan penurunan omzet yang signifikan, jadi kami minta solusi, apakah tempat yang belum bekerja bisa dibuka dulu, sesuai aturan," desaknya.
selanjutnya kata jamar, masalah nilai sewa akan, pihaknya meminta dibahas kembali terkait nilai yang akan berlaku setelah revitalisasi, dan perihal hukum terkait sertifikat hak milik rumah susun (shmrs) serta lainnya akan dibahas lebih lanjut.
"karena ini menyangkut kepentingan banyak orang, keputusan harus melibatkan semua pihak," tambah jamar.lagi.
menanggapi tuntutan para pedagang, pj walikota palembang, drs h ratu dewa, msi, mengatakan, dalam pengambilan keputusan dalam rapat dan sosialisasi, pihaknya melibatkan berbagai narasumber, termasuk dari kejaksaan dan pihak pengembang, untuk mendengarkan keluhan dan masukan pedagang. 
baca juga:cara pemain “petualangan anak penangkap hantu” habiskan tahun baru
baca juga:anies ingin indonesia pimpin asean, ganjar soroti alutsista ! 
"misalnya, semua perjanjian yang telah terjadi dijawab semua, karena kami berkolaborasi dengan bpkp dan didampingi oleh kejaksaan," ujarnya.
dewa menegaskan, dirinya setuju terhadap langkah revitalisasi ini, asalkan tidak merugikan salah satu pihak. ia menekankan perlunya mengedepankan aturan dan regulasi yang berlaku.
"jangan sampai kita merugikan pihak manapun. keputusan harus bersama-sama, termasuk pedagang agar dapat berdagang dengan nyaman," katanya.
dewa menambahkan, pentingnya pengelolaan yang baik dan transparan serta didukung oleh pendampingan dari berbagai instansi terkait, seperti bpkp, polres, dan kejari, untuk memastikan pendapatan asli daerah (pad) dapat meningkat.
dalam pertemuan tersebut, juga dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk kejaksaan, kepolisian, bkpb, pedagang, pd pasar, dan pihak pengembang pembangunan.
”kita telah mencapai kesepakatan bahwa revitalisasi ini didukung oleh semua pihak, termasuk pedagang,” ucap asisten ii walikota palembang bidang infrastruktur dan perekonomian, ahmad zulinto.
namun lanjut zulinto, masih ada beberapa tuntutan pedagang yang belum terpenuhi, seperti masalah pembayaran dan kondisi pemagaran.
"hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat teknis bersama pd pasar, pt bima citra realty (bcr), dan pengawas. diharapkan revitalisasi dapat berjalan dengan baik tanpa merugikan pihak manapun, sehingga perdagangan di pasar 16 ilir dapat berjalan dengan lancar.
"mari kita duduk bersama untuk mencari solusi terbaik, agar revitalisasi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan palembang tetap aman, damai, dan sejahtera," tambahnya.
sementara, akbp hadi wijaya kabag ops polrestabes kota palembang mengatakan, polrestabes pada prinsipnya mendukung dan mendampingi revitalisasi ini.
"kami  meminta kepada seluruh pihak untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan silahkan membuat laporan kepada kami agar kami tidak lanjuti," jelas dia.
terpisah, anggota dprd kota palembang, lailata ridh sh menekankan, perlunya duduk satu meja untuk mencari solusi yang tepat dalam program revitalisasi tersebut.
“pentingnya melibatkan semua pihak. artinya yang dicari adalah win-win solution. program revitalisasi tetap berjalan namun pedagang tetap bisa memenuhi dan menjalankan haknya untuk berusaha,” ujarnya. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 11 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan