Muara Enim Susun Strategi Cegah Pernikahan di Bawah Umur

KORANPALPOS.COM - Pemerintah Kabupaten  Muara Enim melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menggelar Rapat Persiapan Koordinasi Penyusunan Strategi Daerah (Strada) dan Rencana Aksi Daerah RAD Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak dan Perkawinan di Bawah Usia 19 Tahun, di Ballroom Hotel Griya Sintesa Muara Enim, Kamis 27 Februari 2025.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Muara Enim Ir H Mat Kasrun MSi, dan dihadiri oleh Kepala Dinas PPPA Vivi Maryani, Kepala Dinas Kominfo SP Ardian Arifanardi, sejumlah Camat dan perwakilan Kepala OPD serta 100 orang peserta yang terdiri dari utusan perangkat daerah, kecamatan, organisasi wanita dan media di Kabupaten Muara Enim.

Adapun narasumber yang dihadirkan, yaitu Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Bappenas Raden Rara Rita Erawati SH LLM dan Koordinator Program Women's Crisis Centre (WCC) Palembang Ersyah Hairunisah Suhada, dengan moderator Taufik Rahman SH MH selaku Tenaga Ahli Penyusun Strada dan RAD.

Bupati Muara Enim diwakili Asisten I Pemerintahan dan Kesra Ir Mat Kasrun MSi, menyampaikan bahwa, menurut United Nations Children's Fund (UNICEF), pernikahan anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak setiap anak untuk mencapai potensi diri sepenuhnya.

BACA JUGA:BBPJN Rencanakan Tutup Akses Jembatan Enim II 2 Bulan Selama Perbaikan

BACA JUGA:Percepat Rencana Pembangunan Flyover di Kabupaten Muara Enim

Perkawinan atau pernikahan juga merupakan proses awal pembentukan rumah tangga yang kelangsungannya sangat tergantung dari kesiapan, kematangan dan kualitas mental pasangan suami istri yang menjalani. Perkawinan di bawah umur merupakan salah satu isu perlindungan anak yang menjadi bahasan global.

"Dampak yang sering terjadi akibat perkawinan di bawah umur, di antaranya rentan terjadi perceraian, resiko kematian ibu, kematian bayi dan balita dan stunting," ujarnya H Mat Kasrun.

Berdasarkan data Pengadilan Agama Muara Enim, lanjutnya, jumlah permohonan Dispensasi Kawin pada tahun 2024 sebanyak 191 dan yang mendapat persetujuan sebanyak 189. Sedangkan pada tahun 2023 dan 2022 terdapat 212 dan 258 Dispensasi Kawin. 

Hal ini terlihat adanya penurunan.

BACA JUGA:Percepat Rencana Pembangunan Flyover di Kabupaten Muara Enim

BACA JUGA:Dapat Bantuan Bedah Rumah : Warga Tanjung Raja dan Pulau Kilip Senyum Sumringah !

Untuk itu perlu adanya dukungan strategi yang disusun dapat menjadi acuan dalam mengatasi dampak dari perkawinan anak serta mencegah bertambahnya kasus perkawinan anak.

"Mudah-mudahan di tahun 2025 ini akan terjadi penurunan perkawinan anak di bawah umur dan bisa terus berkurang ke depannya," pungkasnya.*