Anggarannya Belum Sanggup Gelar PSU : Kemendagri Sebut 18 Daerah Ini

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Kamis , 27 Feb 2025 - 19:35

Kementerian Dalam Negeri menghadiri rapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2).-Foto: Antara-

anggarannya belum sanggup gelar psu : kemendagri sebut 18 daerah ini                                koranpalpos.com - kementerian dalam negeri (kemendagri) mengungkapkan ada sebanyak 18 daerah yang anggarannya belum sanggup menggelar pemungutan suara ulang (psu) pilkada 2024, setelah adanya putusan mk terkait perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (phpu kada) 2024.
wakil menteri dalam negeri ribka haluk menjelaskan bahwa ke-18 daerah itu terdiri dari 16 daerah yang gugatannya dikabulkan oleh mk, dan dua daerah yang perlu psu karena kemenangan kotak kosong.
"kami mohon dukungan dari dpr ri, kami mendorong supaya ada penambahan pos apbd untuk daerah yang minim untuk pemungutan suara ulang," kata ribka saat rapat dengan komisi ii dpr ri di kompleks parlemen, jakarta, kamis.
baca juga:penanggulangan terorisme dilakukan saat efisiensi
baca juga:perlu didukung anggaran pusat : antisipasi apbd terbatas pada pagelaran psu 
adapun dari 40 perkara phpu kada tahun 2024 yang diperiksa secara lanjut, mk mengabulkan sebanyak 26 perkara, menolak 9 perkara, dan tidak menerima sebanyak 5 perkara. sehingga dari 26 perkara yang dikabulkan, ada 16 daerah yang anggarannya belum sanggup dan ada 8 daerah yang sanggup.
dia mengatakan kemendagri akan mendorong pemerintah daerah melakukan penyesuaian melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran apbd tahun anggaran 2025 dan menyampaikan kepada pimpinan dprd, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan apbd 2025.
kemudian, dia mengatakan kemendagri akan mengusulkan agar pemerintah daerah dapat memenuhi penganggaran kebutuhan pendanaan psu dalam apbd 2025 melalui penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja dalam apbd ta 2025 sesuai dengan instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan apbn dan apbd 2025.
baca juga:tak bahas sukhoi su-35 secara khusus dengan delegasi rusia
baca juga:komitmen dukung kebijakan prorakyat presiden prabowo 
namun dia tak menampik ada kendala yang dihadapi oleh daerah, karena kondisi kepala daerahnya baru terpilih.
menurut dia, menteri dalam negeri tito karnavian pun tengah mencari mekanisme yang tepat agar pemerintah daerah segera menyiapkan dana tambahan.
"kemendagri akan mendorong pemerintah daerah memaksimalkan, mengefisiensi, kemudian memprioritaskan dana-dana yang tidak digunakan untuk kepentingan lain, kiranya disiapkan di biaya tak terduga (btt) daerah," katanya.
baca juga:head to head joncik vs hba : siapa yang akan berkuasa di empat lawang ?
baca juga:daftar lengkap 24 daerah yang wajib kocok ulang pilkada 2024 : daerah mana saja ?
berikut daerah yang sanggup menggelar psu:
1. kabupaten bungo
2. kabupaten bangka barat
baca juga:pendidikan, kesehatan dan infrastruktur : harapan untuk pemimpin baru di sumsel
baca juga:presiden prabowo bakal hadir penutupan kongres ke-6 partai demokrat 
3. kabupaten barito utara
4. kabupaten magetan
5. kabupaten mahakam ulu
baca juga:dpd partai demokrat dukung ahy kembali jadi ketum
baca juga:presiden prabowo luncurkan danantara di istana 
6. kabupaten kutai kartanegara
7. kabupaten siak
8. kabupaten banggai
baca juga:politik uang dan hoaks musuh utama
baca juga:mengapa hanya bupati empat lawang di sumatera selatan yang belum dilantik ? ternyata ini masalahnya !
daerah yang masih membutuhkan tambahan anggaran untuk psu:
1. provinsi papua
2. kabupaten kepulauan talaud
baca juga:instruksi tegas ! megawati perintahkan kepala daerah pdip putar balik dari magelang
baca juga:usai dilantik, muchendi - supriyanto gerak cepat konsolidasi opd dukung asta cita prabowo
3. kabupaten buru
4. kabupaten pulau taliabu
5. kabupaten pasaman
baca juga:dpr : ruu pemilu libatkan partisipasi publik secara luas
baca juga:bpjs tetap layani kesehatan masyarakat di tengah efisiensi anggaran 
6. kabupaten empat lawang
7. kabupaten pesawaran
8. kabupaten bengkulu selatan
baca juga:pelunasan janji kampanye : berdampak pada kepercayaan publik
baca juga:bukti prabowo tak segan tertibkan menterinya : tanggapan pkb soal reshuffle kabinet bbukti 
9. kabupaten serang
10. kabupaten tasikmalaya
11. kabupaten boven digoel
baca juga:prabowo lantik 961 kepala daerah di istana kepresidenan
baca juga: minerba berdampak positif bagi rakyat 
12. kabupaten gorontalo utara
13. kabupaten parigi moutong
14. kota banjarbaru
baca juga:koalisi permanen untuk memperjuangkan kepentingan bangsa
baca juga:kebijakan tata kelola lpg 3 kg penting agar tepat sasaran 
15. kota palopo
16. kota sabang
17. kota pangkalpinang (kotak kosong menang)
baca juga:airlangga: ini kabinet yang fokus
baca juga:koalisi permanen untuk kontinuitas pembangunan 
18. kabupaten bangka (kotak kosong menang). (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 28 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan