Rakor Perdana Tahun 2025 Bersama Kementerian Komdigi RI

Usai mengikuti Rakor, Kepala Dinkominfo Kabupaten Muba, Herryandi Sinulingga AP, menyatakan komitmen Pemkab Muba di bawah kepemimpinan Bupati HM Toha dan Wakil Bupati Rohman untuk mendukung kebijakan pusat dalam meningkatkan literasi media. 

Hal ini sejalan dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045 dan mewajibkan seluruh OPD Menindaklanjuti keaktifan Website OPD dan Mewajibkan seluruh OPD Mengaktifkan Sosial media untuk wadah Komunikasi publik kepada masyarakat Muba dan sebagai wadah keterbukaan informasi publik serta sarana mewujudkan transparansi Pelayan Publik. 

BACA JUGA:Pemkab OKU Salurkan Bantuan Logistik Untuk Korban Longsor

BACA JUGA:Warga Ngeluh Jalan Rusak Akibat Kendaraan Material Pembangunan Tol : Ini yang Dilakukan Pemkab Muba

"Kami siap mendukung arahan dan langkah strategis dalam pembangunan branding positif sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah," tandasnya.

Dalam kesempatan Rakor, Dinkominfo Muba menyampaikan beberapa poin penting, seperti perlunya surat edaran dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai dasar kerja sama.

Mereka juga meminta kepastian perubahan nomenklatur Dinas Komunikasi dan Informatika di daerah agar disamakan dengan nomenklatur Kementerian Komdigi.

Usulan lain termasuk percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung transformasi digital di daerah, mengingat masih terdapat 56 desa blankspot di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2025.

BACA JUGA:Hitung Kerugian Negara : Cek Proyek Siring Jalan Bukit Pulau Panggung - Muara Danau

BACA JUGA:PT SLR Titan Group Salurkan 750 Paket Sembako di 3 Kecamatan

Herryandi Sinulingga juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Komdigi dan seluruh penyedia layanan yang telah membantu membangun tower telekomunikasi.

Dengan pembangunan tower dari tahun 2022 hingga 2024, jumlah desa blankspot di Muba berkurang dari 103 desa menjadi 56 sampai hari ini.

Ia berharap sisa wilayah blankspot dapat dilakukan percepatan kembali oleh vendor, khususnya oleh Telkomsel, XL Axiata dan vendor lainnya .

 "Seluruh data 56 Desa serta koordinat lokasi blankspot sudah kami laporkan kepada Kementerian Komdigi dan seluruh vendor telekomunikasi yang beroperasi di Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan setiap tahunnya," ungkapnya.