Gerindra Maklumi Aksi ‘Indonesia Gelap’ : Ini Alasannya !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Selasa , 18 Feb 2025 - 20:40

Ketua MPR Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).-Foto : Istimewa-

Selain kebijakan efisiensi anggaran, beberapa kebijakan lain juga menjadi sorotan publik.

Salah satunya adalah upaya peningkatan investasi dan perbaikan regulasi guna menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.

Namun, perubahan ini sering kali memicu resistensi, terutama dari kelompok yang merasa kepentingannya terdampak.

"Dalam setiap pergantian pemerintahan, pasti ada proses adaptasi. Namun, kita berharap kebijakan yang diambil dapat membawa dampak positif dalam jangka panjang," kata Muzani.

Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat guna mengurangi kesalahpahaman.

Menurutnya, keterbukaan dalam menjelaskan alasan di balik kebijakan tertentu dapat membantu meredakan reaksi negatif yang muncul.

Aksi "Indonesia Gelap" yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan bentuk respons terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan harapan mereka.

Para mahasiswa menyoroti sejumlah isu, termasuk ketimpangan ekonomi, transparansi anggaran, dan kebijakan energi yang masih menjadi perdebatan.

Menanggapi aksi tersebut, Muzani menilai bahwa demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi dan harus dihormati sepanjang dilakukan secara damai dan sesuai aturan hukum.

"Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya, dan pemerintah akan selalu mendengar," ujarnya.

gerindra maklumi aksi ‘indonesia gelap’ : ini alasannya !                            koranpalpos.com - ketua mpr ri ahmad muzani memahami adanya aksi mahasiswa yang bertajuk "indonesia gelap" karena pemerintahan presiden ri prabowo subianto masih berada pada tahap awal sehingga kebijakan yang dikeluarkan sering kali menimbulkan kejutan di masyarakat.
"yang dilakukan oleh pak prabowo sekarang ini baru tahap awal sehingga menimbulkan kekagetan, dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif, tetapi sebagai sebuah reaksi, saya kira itu boleh saja," kata muzani di kompleks parlemen, senayan, jakarta, selasa.
menurutnya, reaksi semacam itu juga muncul di dalam birokrasi pemerintahan yang sedang menyesuaikan diri dengan kebijakan baru di era kepemimpinan presiden prabowo.
salah satu kebijakan yang menimbulkan reaksi di masyarakat adalah efisiensi anggaran kementerian/lembaga yang diamanatkan melalui instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan apbn dan apbd tahun anggaran 2025.
baca juga:ini atensi khusus untuk kepala daerah dalam retret
baca juga:ksad instruksikan jajaran tni ad sukseskan program mbg 
"karena kan, sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan yang relatif longgar, kemudian sekarang ada pengetatan, termasuk penghematan anggaran, sehingga itu menimbulkan kekagetan-kekagetan," ucapnya.
akibat dari kebijakan ini, kata muzani, banyak pihak yang belum terbiasa dengan pola pengelolaan anggaran yang lebih ketat, sehingga terjadi salah paham yang berujung pada sikap kontraproduktif di tengah masyarakat.
"kekagetan itulah yang seringkali menimbulkan sikap-sikap kontraproduktif, bahkan salah dipahami atas apa yang dimaksudkan oleh pemerintah dalam hal ini oleh presiden prabowo. itu yang terjadi sehingga seringkali ini disalahpahamkan," tutur muzani.
meskipun demikian, ia menekankan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah bertujuan untuk kebaikan jangka panjang.
baca juga:dpr minta evaluasi ulang ikn : apresiasi efisiensi anggaran 
baca juga:pan siap dukung prabowo keempat kalinya di pilpres 2029 
oleh karena itu, pemerintah tetap berkomitmen untuk mendengarkan dan mempertimbangkan aspirasi publik dalam pelaksanaan kebijakan.
"sebagai sebuah reaksi kita dengar, kita perhatikan, tapi pemerintah tetap bertekad dengan rencana awal. seperti yang sudah disampaikan pak prabowo dalam pidatonya yang kalian semua sudah ketahui, bahwa rencana itu dimaksudkan untuk jangka panjang bagi indonesia dan termasuk untuk kita semua," jelasnya.
selain kebijakan efisiensi anggaran, beberapa kebijakan lain juga menjadi sorotan publik.
salah satunya adalah upaya peningkatan investasi dan perbaikan regulasi guna menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.
baca juga:ksad instruksikan jajaran tni ad sukseskan program mbg 
baca juga:status deddy sebagai stafsus akan dipertimbangkan kembali 
namun, perubahan ini sering kali memicu resistensi, terutama dari kelompok yang merasa kepentingannya terdampak.
"dalam setiap pergantian pemerintahan, pasti ada proses adaptasi. namun, kita berharap kebijakan yang diambil dapat membawa dampak positif dalam jangka panjang," kata muzani.
ia juga menyoroti pentingnya komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat guna mengurangi kesalahpahaman.
menurutnya, keterbukaan dalam menjelaskan alasan di balik kebijakan tertentu dapat membantu meredakan reaksi negatif yang muncul.
baca juga:para ketum parpol diundang partai gerindra ke hambalang 
baca juga:ksad tepis isu dwifungsi tni : imbas penunjukan dirut perum bulog 
aksi "indonesia gelap" yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan bentuk respons terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan harapan mereka.
para mahasiswa menyoroti sejumlah isu, termasuk ketimpangan ekonomi, transparansi anggaran, dan kebijakan energi yang masih menjadi perdebatan.
menanggapi aksi tersebut, muzani menilai bahwa demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi dan harus dihormati sepanjang dilakukan secara damai dan sesuai aturan hukum.
"demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya, dan pemerintah akan selalu mendengar," ujarnya.
baca juga:komisi i setujui efisiensi anggaran kpi : termasuk ki pusat dan dewan pers 
baca juga:hasil evaluasi dkpp akan diserahkan ke pimpinan dpr 
ia juga mengajak mahasiswa untuk berdialog secara konstruktif dengan pemerintah guna mencari solusi terbaik bagi permasalahan yang ada.
"kita harus membangun komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar tidak terjadi miskomunikasi yang merugikan kedua belah pihak," tambahnya.
muzani berharap masyarakat dapat memberikan waktu bagi pemerintahan baru untuk menjalankan programnya secara maksimal.
ia meyakini bahwa kebijakan yang saat ini diterapkan akan membawa dampak positif dalam jangka panjang, terutama dalam meningkatkan efisiensi pemerintahan dan mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.
"kami berharap semua pihak dapat bersikap objektif dalam menilai kebijakan pemerintah. kritik itu penting, tetapi juga harus konstruktif agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar bermanfaat bagi bangsa dan negara," katanya.
di sisi lain, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan cara yang positif.
"mari kita dukung bersama kebijakan yang baik dan memberikan masukan yang konstruktif agar pembangunan indonesia dapat berjalan dengan lebih baik ke depannya," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 19 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan