Ambang Batas Parlemen Sebaiknya Dipertahankan

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Rabu , 05 Feb 2025 - 21:11

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan melakukan konsolidasi seusai musyawarah dan lobi di sela-sela rapat sidang Paripurna ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen Senayan. -Foto : ANTARA -

"Yang penting adalah fungsi-fungsi DPR berjalan dengan baik, tidak kedap terhadap kritik, dan benar-benar bekerja untuk rakyat," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) berpeluang membatalkan "parliamentary threshold" atau ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional.

"Setelah ada putusan presidential threshold, kemungkinan besar MK juga membatalkan parliamentary threshold yang selama ini selalu dipersoalkan oleh partai-partai politik," kata Yusril Ihza Mahendra di Denpasar, Bali (13/1).

Ia menilai putusan MK yang membatalkan atau menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen akan berdampak terhadap ketentuan ambang atas parlemen tersebut.

Keputusan itu, lanjut dia, memberikan harapan baru kepada partai-partai politik untuk berkembang dalam demokrasi Indonesia yang lebih sehat.

ambang batas parlemen sebaiknya dipertahankan                            koranpalpos.com - pakar politik dan pemerintahan universitas gadjah mada (ugm) alfath bagus panuntun mengatakan ambang batas parlemen atau "parliamentary threshold" sebaiknya dipertahankan untuk menyeimbangkan antara keterwakilan politik dan stabilitas pemerintahan.
"sebelumnya, ambang batas ini hanya 3,5 persen, lalu dinaikkan menjadi 4 persen pada revisi undang-undang pemilu tahun 2017. angka ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara keterwakilan politik dan stabilitas pemerintahan," katanya di yogyakarta, rabu.
menurut alfath, angka 4 persen dalam ambang batas parlemen bukanlah angka yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil kompromi antara inklusivitas demokrasi dan efektivitas pemerintahan.
tanpa ambang batas parlemen, menurut dia, partai-partai kecil yang selama ini tidak lolos akan memperoleh kursi, namun di sisi lain, jumlah partai yang beragam dapat menyulitkan pengambilan keputusan di dpr.
baca juga:akademisi sebut pelantikan kepala daerah idealnya usai lebaran 
baca juga:evaluasi pelaksanaan seleksi cpns dan pppk tahap 1 2024
"jumlah partai yang lebih banyak akan menambah beban terkait fraksi, pembagian tugas, dan efektivitas kinerja dpr itu sendiri," katanya.
dengan jumlah partai yang lebih sedikit dan lebih terstruktur, dia memandang proses legislasi dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah bisa berjalan lebih baik.
"jangan sampai karena ingin mengakomodasi semua kelompok, malah justru yang terlayani adalah kepentingan politisi, bukan rakyat," tegasnya.
lebih lanjut, alfath menilai bahwa ambang batas parlemen juga memiliki peran penting dalam memperjelas ideologi dan program kerja partai politik.
baca juga:mk putuskan 58 sengketa pilkada 2024 : 52 gugur, 6 lanjut ke pembuktian !
baca juga:ksal ingin tingkatkan pemetaan laut 
"dengan ambang batas yang lebih tinggi, partai-partai politik harus memiliki ideologi dan program yang jelas. kalau tidak, akan sulit menentukan apa yang membedakan satu partai dengan partai lainnya," kata dia.
di sisi lain, menurut dia, masyarakat sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan ada atau tidaknya ambang batas parlemen.
"yang penting adalah fungsi-fungsi dpr berjalan dengan baik, tidak kedap terhadap kritik, dan benar-benar bekerja untuk rakyat," kata dia.
sebelumnya, menteri koordinator bidang hukum, ham, imigrasi dan pemasyarakatan yusril ihza mahendra menyebut mahkamah konstitusi (mk) berpeluang membatalkan "parliamentary threshold" atau ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional.
baca juga:teken kerjasama untuk pengawasan perizinan 
baca juga:mk tolak gugatan phpu pilkada oku : teddy-marjito harapan baru masyarakat oku !
"setelah ada putusan presidential threshold, kemungkinan besar mk juga membatalkan parliamentary threshold yang selama ini selalu dipersoalkan oleh partai-partai politik," kata yusril ihza mahendra di denpasar, bali (13/1).
ia menilai putusan mk yang membatalkan atau menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen akan berdampak terhadap ketentuan ambang atas parlemen tersebut.
keputusan itu, lanjut dia, memberikan harapan baru kepada partai-partai politik untuk berkembang dalam demokrasi indonesia yang lebih sehat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 6 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan