Aturan Pertamina Bagai Buah Simalakama, Ini Penyebabnya

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Jumat , 05 Jan 2024 - 20:34

Pembelian LPG 3kg wajib menggunakan KTP. Foto dokumen palpos--

aturan pertamina bagai buah simalakama, ini penyebabnya                            lubuklinggau - pembelian lpg 3 kg wajib menggunakan ktp. 
kebijakan pertamina tersebut bagaikan buah simalakama bagi sejumlah pangkalan di sejumlah daerah termasuk salah satunya di kota lubuklinggau.
pasalnya kebijakan tersebut kerap membuat pangkalan harus berbenturan dengan masyarakat.
"kami ini serba salah, menerapkan aturan tersebut terkadang kami dianggap warga sekitar pangkalan keterlaluan, tetapi tidak diterapkan kami justru terancam sanksi," demikian diungkapkan madi salah satu pemilik pangkalan di kelurahan senalang, lubuklinggau utara ii, kota lubuklinggau. 
baca juga:rakor bersama forkopimda, pemkab oki samakan persepsi untuk sukseskan pemilu 2024
baca juga:dprd prabumulih siap perjuangkan nasib honorer damkar yang gagal lolos pppk jf
kendati demikian, dikatakan madi, kami tidak punya pilihan.
"meski harus dimusuhi tetangga disekitar pangkalan, mau tak mau kami menerapkan aturan dari pertamina," ujarnya.
sebab lanjutnya, jika tidak diterapkan otomatis usaha pangkalan lpg yang sudah lama dijalaninya terancam tutup oleh pihak terkait. 
karena itu, katanya, sejak ditetapkannya aturan itu pihaknya selaku pangkalan tega tidak tega harus menerapkannya kepada masyarakat.
baca juga:ajak masyarakat berdayakan gotong royong
baca juga:musrenbang kecamatan ditunda setelah pemilu 2024
"diawal-awal, banyak warga yang protes karena tetangga sendiri masih harus menggunakan ktp untuk bisa membeli lpg," jelasnya.
namun sekarang lanjutnya, tetangga sudah mulai terbiasa, saat diminta menggunakan ktp saat membeli lpg. 
meskipun sebenarnya, masih ada juga yang selalu sewot kalau tidak bawa ktp.
"mereka anggap kami sombong, tidak kenal deng. tetangga sendiri dan macam-macam kata-kata pedas yang harus diterima," jelas madi.
baca juga:pj bupati apriyadi minta perusahaan perkebunan di saling jaga dan patuh
baca juga:jalinsum desa gunung meraksa oku amblas
namun bagaimana lagi, tambahnya, aturan pertamina tersebut tidak ada toleransi. 
"intinya kami tetap ingin usaha kami berjalan, jadi walaupun terkesan kejam terpaksa kami terapkan," katanya.
pemberlakukan pembelian lpg dengan menggunakan ktp tersebut tambahnya, sebenarnya sudah lama.
"waktu pastinya saya lupa, tapi itu mulai berlaku waktu setelah covid-19 kalau tidak salah," pungkasnya. (yat)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 8 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan