Presiden Pilih 20 Februari 2025 untuk Pelantikan Kepala Daerah

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Senin , 03 Feb 2025 - 21:24

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Kerja yang digelar Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).-Foto : ANTARA -

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelantikan dilakukan secara serentak dan untuk menghindari kesan diskriminasi atau ketidakadilan.

"Pelantikan serentak pada 20 Februari ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kepala daerah hasil Pilkada 2024, baik yang terlibat sengketa maupun tidak, mendapatkan hak yang sama untuk dilantik pada waktu yang sama," tambah Tito.

Pelantikan kepala daerah yang dijadwalkan pada 20 Februari 2025 ini tentu menjadi momentum penting bagi jalannya pemerintahan di tingkat kabupaten dan kota.

Setelah proses Pilkada yang panjang, para kepala daerah yang terpilih akan segera memimpin dan melaksanakan berbagai program pembangunan untuk kepentingan masyarakat.

Dengan adanya penundaan pelantikan yang relatif singkat, diharapkan tidak ada hambatan berarti bagi kelancaran roda pemerintahan.

Para kepala daerah yang dilantik juga diharapkan dapat langsung mengimplementasikan kebijakan yang telah mereka rencanakan selama masa kampanye.

Program-program prioritas, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, diperkirakan akan menjadi fokus utama dalam masa pemerintahan yang baru.

Tito Karnavian juga berharap agar para kepala daerah yang dilantik dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk mendukung berbagai program strategis yang telah ditetapkan, terutama dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan mengatasi berbagai tantangan pembangunan yang ada di daerah.

Pelantikan kepala daerah yang dijadwalkan pada 20 Februari 2025 ini menjadi langkah besar dalam memperkuat sistem pemerintahan di Indonesia, sekaligus menandai berakhirnya proses Pilkada Serentak 2024.

Dengan adanya penyesuaian jadwal ini, diharapkan seluruh kepala daerah dapat segera memulai tugas mereka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing, serta membawa perubahan yang lebih baik bagi Indonesia ke depan. (ant)

presiden pilih 20 februari 2025 untuk pelantikan kepala daerah                            koranpalpos.com - menteri dalam negeri (mendagri) muhammad tito karnavian mengungkapkan bahwa presiden republik indonesia, joko widodo, telah memilih tanggal 20 februari 2025 untuk melantik kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024. 
penentuan tanggal tersebut merupakan hasil keputusan yang diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keputusan mahkamah konstitusi (mk) terkait sengketa pilkada.
tito karnavian mengatakan bahwa awalnya pihaknya mengusulkan tiga tanggal yang kemungkinan bisa dijadikan jadwal pelantikan, yakni 18, 19, dan 20 februari 2025. 
namun setelah berkonsultasi dengan presiden joko widodo, tanggal 20 februari yang jatuh pada hari kamis akhirnya dipilih sebagai hari pelaksanaan pelantikan kepala daerah.
baca juga:hashim ungkap prabowo gagas program makan bergizi gratis sejak 2006
baca juga:komisi ii dpr gelar rapat bahas perubahan tanggal pelantikan kepala daerah
"kita mengusulkan kira-kira tanggal 18, 19, 20, dan saya melapor kepada pak presiden. presiden menyampaikan beliau memilih tanggal 20 (februari), hari kamis," ujar mendagri tito karnavian dalam rapat kerja yang digelar komisi ii dpr ri di kompleks parlemen, senayan, jakarta, senin, 3 februari 2025.
penentuan tanggal pelantikan kepala daerah ini, menurut tito, dilakukan setelah mempertimbangkan putusan dismissal yang dijadwalkan oleh mahkamah konstitusi pada awal februari. 
seperti diketahui, terdapat sejumlah sengketa terkait hasil pilkada serentak 2024 yang tengah dalam proses penyelesaian oleh mk.
keputusan untuk menyesuaikan jadwal pelantikan ini diambil agar proses pelantikan kepala daerah bisa dilakukan secara serentak dan terkoordinasi dengan hasil putusan sengketa yang sedang diproses.
baca juga:dorong megawati kembali pimpin pdip 
baca juga:kemendagri minta pemda implementasikan blud : dorong mutu layanan publik 
tito mengungkapkan bahwa ada dua kelompok kepala daerah yang akan dilantik pada tanggal tersebut. pertama, kepala daerah yang tidak terlibat sengketa di mk, yang sudah dipastikan hasil pilkadanya. 
kelompok kedua adalah kepala daerah yang hasil pilkadanya masih diproses di mk, namun sudah ada putusan dismissal (pemecatan) yang menjadi dasar bagi pelantikan mereka.
“setelah berbicara dengan presiden, kami menyesuaikan jadwal dengan keputusan mahkamah konstitusi yang akan menggelar pembacaan putusan dismissal pada 4 dan 5 februari 2025. 
oleh karena itu, pelantikan serentak tahap kedua akan dilakukan setelah putusan tersebut pada 20 februari," terang tito.
dengan demikian, pelantikan pada tanggal 20 februari 2025 akan menggabungkan kedua kelompok tersebut, sehingga seluruh kepala daerah hasil pilkada 2024 yang tidak mengalami sengketa, serta mereka yang sudah ada keputusan dismissal dari mk, akan dilantik pada waktu yang sama.
tito karnavian juga mencatat bahwa sebanyak 296 kepala daerah non-sengketa siap untuk dilantik pada 20 februari 2025. 
kepala daerah ini berasal dari berbagai kabupaten dan kota di seluruh indonesia yang tidak menghadapi masalah hukum terkait hasil pilkada mereka. 
keputusan untuk melantik mereka pada 20 februari memberikan kejelasan dan kepastian bagi para kepala daerah yang telah menunggu hasil pilkada dan persiapan untuk memimpin daerah mereka.
"pada 20 februari, ada 296 kepala daerah yang sudah siap dilantik. mereka berasal dari daerah-daerah yang hasil pilkadanya sudah final dan tidak terlibat sengketa di mk," ungkap tito.
namun demikian, proses pelantikan kepala daerah yang melibatkan sengketa di mk masih akan menunggu hingga proses hukum selesai.
hal ini disebabkan oleh kompleksitas sengketa pilkada yang sedang diproses oleh mahkamah konstitusi.
pada 4 dan 5 februari 2025, mk dijadwalkan untuk membacakan putusan dismissal atas 310 sengketa pilkada yang sedang dalam proses hukum.
setelah putusan tersebut dibacakan, pelantikan kepala daerah yang terlibat dalam sengketa ini akan dilakukan secara terpisah, namun tidak terlalu lama setelah 20 februari.
sengketa pilkada yang terjadi pada sejumlah daerah merupakan bagian dari dinamika demokrasi di indonesia.
selama ini, mahkamah konstitusi memiliki kewenangan untuk menangani perselisihan hasil pilkada yang diajukan oleh pasangan calon yang merasa dirugikan. 
dalam beberapa kasus, mk mengeluarkan putusan dismissal, yang artinya sengketa tersebut diputuskan dengan mencabut hasil pilkada dan menganggap proses pilkada tersebut tidak sah.
mendagri tito karnavian menjelaskan bahwa setelah putusan mk terkait sengketa pilkada selesai dibacakan pada awal februari 2025, pelantikan kepala daerah yang terlibat dalam sengketa ini akan dilakukan bersama-sama dengan pelantikan kepala daerah non-sengketa pada 20 februari 2025. 
hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelantikan dilakukan secara serentak dan untuk menghindari kesan diskriminasi atau ketidakadilan.
"pelantikan serentak pada 20 februari ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kepala daerah hasil pilkada 2024, baik yang terlibat sengketa maupun tidak, mendapatkan hak yang sama untuk dilantik pada waktu yang sama," tambah tito.
pelantikan kepala daerah yang dijadwalkan pada 20 februari 2025 ini tentu menjadi momentum penting bagi jalannya pemerintahan di tingkat kabupaten dan kota. 
setelah proses pilkada yang panjang, para kepala daerah yang terpilih akan segera memimpin dan melaksanakan berbagai program pembangunan untuk kepentingan masyarakat. 
dengan adanya penundaan pelantikan yang relatif singkat, diharapkan tidak ada hambatan berarti bagi kelancaran roda pemerintahan.
para kepala daerah yang dilantik juga diharapkan dapat langsung mengimplementasikan kebijakan yang telah mereka rencanakan selama masa kampanye. 
program-program prioritas, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, diperkirakan akan menjadi fokus utama dalam masa pemerintahan yang baru.
tito karnavian juga berharap agar para kepala daerah yang dilantik dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk mendukung berbagai program strategis yang telah ditetapkan, terutama dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan mengatasi berbagai tantangan pembangunan yang ada di daerah.
pelantikan kepala daerah yang dijadwalkan pada 20 februari 2025 ini menjadi langkah besar dalam memperkuat sistem pemerintahan di indonesia, sekaligus menandai berakhirnya proses pilkada serentak 2024. 
dengan adanya penyesuaian jadwal ini, diharapkan seluruh kepala daerah dapat segera memulai tugas mereka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing, serta membawa perubahan yang lebih baik bagi indonesia ke depan. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 4 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan