Mendagri Konsolidasikan Pemda Dukung Penguatan Pendidikan Dasar

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Jumat , 31 Jan 2025 - 19:59

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian (kanan) bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti (kiri) di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (31/1/2024)-Foto: Antara-

“Sehingga publik bisa menilai kepala daerahnya (terkait) perhatiannya seperti apa kepada anak-anak muda, murid-murid ya, bukan hanya yang (sekolah) negeri, tapi juga yang swasta,” ujar Tito.

Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan Peraturan Mendikdasmen tentang SPMB.

Ia menjelaskan substansi SPMB sudah disetujui oleh Presiden serta Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), dan pelaksanaan kebijakan tersebut membutuhkan dukungan dari Pemda.

“Khususnya yang berkaitan dengan alokasi anggaran daerah untuk sekolah-sekolah swasta,” ujar Abdul.

Dia pun berterima kasih kepada Mendagri yang berkomitmen mendukung sosialisasi dan pelaksanaan teknis kebijakan tersebut kepada kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).(ant)

mendagri konsolidasikan pemda dukung penguatan pendidikan dasar                            koranpalpos.com - menteri dalam negeri (mendagri) muhammad tito karnavian bakal menggelar pertemuan dengan kepala daerah untuk mendukung penguatan pendidikan dasar dan menengah.
hal itu disampaikan tito usai berdiskusi dengan menteri pendidikan dasar dan menengah (mendikdasmen) abdul mu’ti di kantor pusat kemendagri, jakarta, jumat.
dalam pertemuan itu, mendagri mengatakan banyak membahas urusan pendidikan dasar dan menengah. hal itu seperti sistem penerimaan murid baru (spmb), perbaikan sarana dan prasarana sekolah, guru, dan sekolah swasta.
menurut tito, pertemuan dengan kepala daerah juga bakal melibatkan sekretaris daerah (sekda), kepala dinas pendidikan, dan inspektorat daerah.
baca juga:ekonom sebut alokasi anggaran ikn tahap ii lebih rendah merupakan hal wajar
baca juga:dapat pendampingan hukum demi cegah korupsi kementerian, bumn dan bumd
“nanti kami akan melaksanakan zoom meeting berdua [bersama mendikdasmen] dengan semua yang ada stakeholder di wilayah,” kata tito dalam keterangannya di jakarta, jumat.
tito menegaskan koordinasi antara kementerian pendidikan dasar dan menengah (kemendikdasmen) dengan kemendagri penting lantaran urusan pendidikan dasar dan menengah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (pemda).
oleh karena itu, kata mendagri, kebijakan seperti spmb perlu dipahami oleh pemda selaku pelaksana kebijakan. kemendagri juga akan mendukung kebijakan tersebut sehingga pemda dapat menjalankannya.
“kami juga akan membantu untuk memonitor, mengawasi pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh bapak menteri (mendikdasmen),” ujarnya.
baca juga:penegak hukum harus bergerak tangani kasus pmi
baca juga:baleg dpr mulai susun ruu ppmi : untuk tingkatkan devisa dan keamanan wni 
terkait dukungan pemda terhadap sekolah swasta, kemendagri bakal melihat daerah mana saja yang telah memberikan hibah atau bantuan, dan kebijakan ini pun akan mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
dia mengatakan kemendagri bakal memublikasikan kepada publik ihwal daerah mana saja yang telah menyalurkan bantuan, begitu pula dengan daerah yang memiliki kemampuan fiskal, tetapi tidak menyalurkannya.
“sehingga publik bisa menilai kepala daerahnya (terkait) perhatiannya seperti apa kepada anak-anak muda, murid-murid ya, bukan hanya yang (sekolah) negeri, tapi juga yang swasta,” ujar tito.
sementara itu, mendikdasmen abdul mu’ti mengatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan peraturan mendikdasmen tentang spmb.
baca juga:akui keterlibatan oknum atr/bpn terkait soal pagar laut bekasi
baca juga:mpr yakin universitas tak cari kesempatan dalam kelola tambang
ia menjelaskan substansi spmb sudah disetujui oleh presiden serta menteri koordinator (menko) bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (pmk), dan pelaksanaan kebijakan tersebut membutuhkan dukungan dari pemda.
“khususnya yang berkaitan dengan alokasi anggaran daerah untuk sekolah-sekolah swasta,” ujar abdul.
dia pun berterima kasih kepada mendagri yang berkomitmen mendukung sosialisasi dan pelaksanaan teknis kebijakan tersebut kepada kepala daerah dan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).(ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 1 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan