Ekonom Sebut Alokasi Anggaran IKN Tahap II Lebih Rendah Merupakan Hal Wajar

KORANPALPOS.COM - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memandang alokasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap kedua yang lebih rendah dibandingkan tahap pertama merupakan hal yang wajar diputuskan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini, ujar Bhima, mengingat pemerintahan Prabowo memiliki fokus atau prioritas pada swasembada pangan serta swasembada energi untuk lima tahun ke depan.

“Prabowo wajar melakukan alokasi anggaran lebih rendah ke IKN dibanding era Jokowi karena prioritas pembangunan 5 tahun ke depan fokus di swasembada pangan dan swasembada energi. Soal pangan misalnya, MBG (makan bergizi gratis) butuh anggaran yang lebih prioritas dibanding IKN,” kata Bhima saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Ia menambahkan proyek IKN pada era Prabowo tentunya mengalami modifikasi yang tidak sama dengan fase pembangunan era Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) baik dari segi dukungan fiskal maupun partisipasi investasi swasta.

BACA JUGA:Dapat Pendampingan Hukum Demi Cegah Korupsi Kementerian, BUMN dan BUMD

BACA JUGA:Penegak Hukum Harus Bergerak Tangani Kasus PMI

Melihat kondisi ruang fiskal dan prioritas pembangunan, Bhima merekomendasikan tiga skema yang bisa dilakukan pemerintahan Prabowo dalam persoalan pembangunan IKN.

Skema pertama yaitu melakukan evaluasi perencanaan dengan fokus pada infrastruktur strategis terlebih dahulu.

“Selama Istana Presiden di IKN bisa dibuat rapat kabinet maka pembangunan bisa ditunda untuk infrastruktur pendukung seperti apartemen ASN, pusat perbelanjaan dan fasilitas lain. Secara paralel pemindahan ASN ke IKN bisa ditunda dulu,” kata dia.

Selanjutnya skema kedua, menurut Bhima, IKN dapat ditempatkan selayaknya Istana Kepresidenan di Bogor atau Bali. Dalam hal ini, Istana Kepresidenan di IKN hanya digunakan untuk keperluan seremonial dan kunjungan dari delegasi negara tetangga.

BACA JUGA:Baleg DPR Mulai Susun RUU PPMI : Untuk Tingkatkan Devisa dan Keamanan WNI

BACA JUGA:Akui Keterlibatan Oknum ATR/BPN Terkait Soal Pagar Laut Bekasi

“Penghematan akan sangat signifikan karena tidak perlu pengembangan lebih lanjut,” ujar Bhima.

Terakhir atau yang ketiga, pemerintah dapat melakukan diplomasi aktif dalam menarik investasi ke IKN, termasuk melalui Danantara.