64,6 Persen Responden Puas Program MBG

KORANPALPOS.COM - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa sebanyak 64,6 persen responden mengaku puas dengan program makan bergizi gratis (MBG) pada 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa 64,6 persen responden yang mengaku puas tersebut merupakan bagian dari 91,3 persen responden yang mengetahui program MBG.

"Kemudian, setuju atau tidak terhadap MBG? Yang menyatakan sangat setuju dan setuju itu sekitar 87,1 persen. Mereka setuju dengan program ini," kata Burhanuddin dalam rilis survei yang dilakukan secara daring dan disaksikan dari Jakarta, Senin.

Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa Presiden Prabowo dan jajaran harus mewaspadai angka ketidakpuasan terhadap program MBG yang baru dimulai pada 6 Januari 2025.

BACA JUGA:Presiden Prabowo Akui Belajar Penghapusan Kemiskinan dari India

BACA JUGA:Badan Pengkajian MPR Tegaskan Pentingnya Kajian Pagar Laut Berdasarkan UUD 1945

Ia mengatakan bahwa dari 91,3 persen responden yang mengetahui program MBG, terdapat 21,7 persen yang mengaku kurang puas terhadap pelaksanaan program tersebut.

Selain itu, terdapat 62,5 persen yang yakin pelaksanaan MBG tepat sasaran, sedangkan sebanyak 30,8 persen tidak yakin.

"Dalam jumlah yang cukup signifikan, sepertiga responden itu enggak percaya MBG tepat sasaran. Meskipun minoritas, tetapi dengan jumlah sepertiga responden menyatakan kurang percaya MBG tepat sasaran itu patut diwaspadai oleh pemerintah," ujarnya.

Kemudian, dia mengatakan bahwa pemerintah juga perlu mewaspadai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap potensi MBG dikorupsi.

BACA JUGA:Perludem Sebut Pembahasan RUU Pemilu Harus Segera Dimulai

BACA JUGA:Deddy Corbuzier dan Kontroversi Pernyataan : Anggota DPR Soroti Pelanggaran Militer !

Menurut dia, sebanyak 46,9 persen meyakini MBG dapat dikorupsi, sedangkan 43,1 persen percaya MBG berjalan baik.

"Artinya, aparat penegak hukum, Kejaksaan, Polri, KPK, harus membantu pemerintah memastikan pelaksanaan MBG tidak masuk ke kantong pribadi karena besar sekali warga yang menyatakan tidak percaya pelaksanaan MBG ini bebas korupsi," katanya mengingatkan.