Penanganan Stunting Baru Sebatas Slogan, Pengamat Nilai Belum Efektif !

BACA JUGA:KPU Harus Jamin Data tak Diretas Guna Cegah Konflik Sosial

Kepala Dinkes OI, Kepala dinas Kesehatan Ogan Ilir Hendra Kudeta mengatakan, kasus stunting di OI berada di angka 6,23 pada tahun 2022-hingga 2023. 

“Namun saat ini telah berhasil diturunkan menjadi 4,29 persen. Persentase saat ini 4,29 persen rill pen-datan dari bidan desa dan petugas gizi dari  Pusk-esmas di 16 kecamatan se Ogan Ilir. Tahun lalu stunt-ing berada diangka 6,23 saat ini turun menjadi 4,29 persen," katanya.

Hendra menambahkan, sebenarnya untuk di Ogan Ilir sendiri telah ada ketua BPS (Badan Pengendalian Stanting) yakni Wakil Bupati OI, H Ardani kemudian untuk leading sektornyo sendiri dari  Kepala Dinas PPPAPPKAB Kabupaten Ogan Ilir, Husnidayati.

"Kalau dari Dinkes upayanya pada saat posyandu. Diberikan bantuan penunjang untuk anak stanting. Diawasi langsung bidan desa dan petugas gizi. Isinya susu biskuit telor dan lainnya. Diberikan 2 kali sebulan," katanya.

BACA JUGA:Daftar Artis Meninggal 2023: Duka Mendalam bagi Dunia Hiburan Tanah Air

Terkait kasus stunting ini, Pengamat Ekonomi Unsri, Yan Sulistyo mengatakan, kasus stunting selalu men-jadi masalah besar dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia tak terkecuali di Sumsel.

Itu juga lanjut Yan, menjadi salah satu bahasan di da-lam perdebatan di dalam setiap pagelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) masalah Stunting selalu diungkit-ungkit.

"Artinya, masalah stunting ini ialah masalah yang penting untuk ditanggulangi para pemimpinnya, baik itu di provinsi maupun di kabupaten," ungkap-nya, Rabu, 3 Januari 2024.

Yan menambahkan,  bagi kota-kota dan kabupaten di Sumsel yang stuntingnya masih tinggi, dikarenakan efektif dan efisien dalam hal pengelolaan anggaran stunting.

"Pernah Presiden Jokowi mengatakan, ke-napa stunting termasuk juga kemiskinan selalu men-jadi momok oleh negara, itu karena pengelolahan anggaran selalu tidak benar," ujarnya.

Seperti disampaikan Presiden Jokowi, lanjut Yan, Rp10 miliar untuk pengentasan kemiskinan atau un-tuk Stunting, namun anggaran yang dikeluarkan han-ya Rp3 miliar.

“ Tiga miliar untuk rapat, 3 miliar untuk sosialisasi, artinya dana anggaran itu tidak utuh untuk menanggulangi stunting. Jadi peran pemerintah kota dan daerah itu, seolah-olah menjadi EO saja gitu," tuturnya.

Dikatakan Yan, para ASN-ASN yang ditugaskan untuk menanggulangi Stunting, mereka membaut acara dan mendapatkan honornya.

Sementara, anggaran riilnya di lapangan tidak utuh.