Bawaslu Tegaskan Netralitas Dalam Sidang Sengketa Pilkada di MK

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Selasa , 14 Jan 2025 - 21:13

Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono dalam diskusi publik di Media Center Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (14/01).-Foto : ANTARA -

KORANPALPOS.COM - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia kembali menegaskan netralitasnya dalam memberikan keterangan selama berlangsungnya sidang gugatan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini disampaikan oleh Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono, dalam diskusi publik yang digelar di Media Center Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Menurut Totok, Bawaslu tidak memihak kepada pemohon maupun termohon, melainkan hanya memberikan keterangan berdasarkan data dan fakta yang dimiliki terkait dalil-dalil pemohon yang disengketakan di MK.

“Bawaslu memberikan keterangan terhadap Mahkamah terkait apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu atas dalil-dalil yang diajukan pemohon. Posisi kami netral, sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang,” ujar Totok.

Totok menjelaskan, dalam sengketa Pilkada, pemohon biasanya menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai termohon.

Dalam proses ini, Bawaslu memiliki peran untuk memberikan keterangan yang bersifat informatif dan faktual terkait pengawasan yang telah dilakukan selama penyelenggaraan Pilkada.

“Bawaslu tidak berada dalam posisi untuk meringankan atau memberatkan pihak manapun, baik itu termohon (KPU) maupun pihak terkait lainnya. Semua keterangan diberikan berdasarkan apa yang sudah kami lakukan dan sesuai dengan dalil yang diajukan pemohon,” tambah Totok.

Pernyataan ini menegaskan bahwa netralitas Bawaslu dalam proses penyelesaian sengketa Pilkada menjadi salah satu prinsip utama dalam menjaga kredibilitas lembaga pengawas pemilu.

Tugas utama Bawaslu adalah memastikan agar penyelenggaraan Pilkada berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan tetap berada dalam koridor demokrasi.

Totok juga mengungkapkan bahwa pada Januari 2024, Mahkamah Konstitusi telah menerima sebanyak 310 laporan gugatan sengketa Pilkada dari berbagai daerah di Indonesia.

bawaslu tegaskan netralitas dalam sidang sengketa pilkada di mk                            koranpalpos.com - badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) republik indonesia kembali menegaskan netralitasnya dalam memberikan keterangan selama berlangsungnya sidang gugatan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 di mahkamah konstitusi (mk). hal ini disampaikan oleh anggota bawaslu ri, totok hariyono, dalam diskusi publik yang digelar di media center bawaslu ri, jakarta, selasa (14/1/2025).
menurut totok, bawaslu tidak memihak kepada pemohon maupun termohon, melainkan hanya memberikan keterangan berdasarkan data dan fakta yang dimiliki terkait dalil-dalil pemohon yang disengketakan di mk.
“bawaslu memberikan keterangan terhadap mahkamah terkait apa yang sudah dilakukan oleh bawaslu atas dalil-dalil yang diajukan pemohon. posisi kami netral, sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang,” ujar totok.
baca juga:baru kali pertama : hakim heran pemohon minta mk diskualifikasi calon tak menang ! 
baca juga:retreat kepala daerah : tumbuhkan persatuan dan cinta tanah air 
totok menjelaskan, dalam sengketa pilkada, pemohon biasanya menggugat keputusan komisi pemilihan umum (kpu) sebagai termohon.
dalam proses ini, bawaslu memiliki peran untuk memberikan keterangan yang bersifat informatif dan faktual terkait pengawasan yang telah dilakukan selama penyelenggaraan pilkada.
“bawaslu tidak berada dalam posisi untuk meringankan atau memberatkan pihak manapun, baik itu termohon (kpu) maupun pihak terkait lainnya. semua keterangan diberikan berdasarkan apa yang sudah kami lakukan dan sesuai dengan dalil yang diajukan pemohon,” tambah totok.
baca juga:retret kepala daerah terpilih cegah terjadinya korupsi
baca juga:kemendagri imbau pemda kendalikan harga bawang merah 
pernyataan ini menegaskan bahwa netralitas bawaslu dalam proses penyelesaian sengketa pilkada menjadi salah satu prinsip utama dalam menjaga kredibilitas lembaga pengawas pemilu.
tugas utama bawaslu adalah memastikan agar penyelenggaraan pilkada berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan tetap berada dalam koridor demokrasi.
totok juga mengungkapkan bahwa pada januari 2024, mahkamah konstitusi telah menerima sebanyak 310 laporan gugatan sengketa pilkada dari berbagai daerah di indonesia.
baca juga:pdip hadirkan ‘kpk’ pada soekarno run 2025
baca juga:keniscayaan kebijakan luar negeri indonesia
dari jumlah tersebut, sebanyak 47 laporan telah disidangkan oleh mk.
“angka ini menunjukkan tingginya dinamika pilkada 2024, dan ini juga menjadi perhatian bagi bawaslu untuk terus menjaga proses penyelesaian sengketa berjalan secara adil dan transparan,” jelas totok.
ia menambahkan bahwa sengketa yang diajukan ke mk mencakup berbagai macam dalil, seperti pelanggaran administrasi, keberatan terhadap hasil pemungutan suara, hingga dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara.
sebagai lembaga pengawas, bawaslu memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan pilkada berlangsung jujur, adil, dan transparan.
totok menekankan bahwa tugas bawaslu mencakup pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara.
dalam konteks sengketa pilkada, bawaslu bertugas untuk memberikan keterangan kepada mk terkait hasil pengawasan yang telah dilakukan.
keterangan ini diharapkan menjadi salah satu referensi penting bagi mk dalam mengambil keputusan yang adil.
“bawaslu bekerja berdasarkan fakta dan data lapangan yang dihimpun selama tahapan pilkada. dengan demikian, keputusan mk nantinya dapat berdasar pada informasi yang valid dan objektif,” kata totok.
meski telah menegaskan posisi netralnya, bawaslu tidak lepas dari tantangan dalam menjaga kredibilitas di tengah tingginya tensi politik selama pilkada.
salah satu tantangan tersebut adalah persepsi publik yang kerap kali mengaitkan bawaslu dengan keberpihakan kepada salah satu pihak.
totok memastikan bahwa bawaslu terus berkomitmen untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan.
ia juga meminta semua pihak, termasuk masyarakat, untuk mendukung netralitas bawaslu dalam menjalankan tugasnya.
“kami mengimbau kepada semua pihak untuk tidak meragukan netralitas bawaslu. kami bekerja semata-mata untuk memastikan pilkada berjalan dengan baik dan demokrasi di indonesia terus berkembang,” tegasnya.
dengan tingginya jumlah laporan sengketa pilkada yang masuk ke mk, totok berharap proses penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan lancar dan adil. ia juga menekankan pentingnya peran semua pihak, termasuk masyarakat, dalam mendukung penyelesaian sengketa yang transparan dan bebas dari tekanan.
“pilkada adalah bagian dari proses demokrasi yang harus dijaga bersama. kami berharap semua pihak dapat menerima hasil keputusan mk dengan lapang dada dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi,” kata totok.
sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pilkada, mk memiliki peran krusial dalam memastikan keadilan dalam proses demokrasi.
dalam menangani sengketa pilkada, mk akan memeriksa dan memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, termasuk keterangan yang diberikan oleh bawaslu.
keputusan mk bersifat final dan mengikat, sehingga diharapkan semua pihak dapat menerima hasilnya dengan baik.
dalam proses ini, transparansi dan kejujuran menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pilkada.
netralitas bawaslu dalam memberikan keterangan selama sidang gugatan sengketa pilkada 2024 di mk menjadi bukti komitmen lembaga tersebut dalam menjaga demokrasi di indonesia.
dengan memberikan keterangan yang objektif dan berdasarkan fakta, bawaslu diharapkan dapat membantu mk dalam mengambil keputusan yang adil dan bijaksana.
meski menghadapi berbagai tantangan, bawaslu terus berupaya untuk menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan integritas.
dukungan dari masyarakat dan semua pihak menjadi elemen penting dalam menciptakan penyelenggaraan pilkada yang jujur, adil, dan demokratis.
“pilkada bukan sekadar ajang politik, tetapi juga cerminan kualitas demokrasi kita. mari kita jaga bersama,” tutup totok. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 15 Januari 2025.

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan