PDI Perjuangan Siapkan Langkah Hukum untuk Hasto Kristiyanto

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Kamis , 26 Dec 2024 - 20:56

Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional DPP PDIP Ronny Talapessy (kanan).-Foto : ANTARA -

Keduanya diduga memberikan hadiah atau janji kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017–2022, Wahyu Setiawan, terkait penetapan anggota DPR RI terpilih periode 2019–2024.

Sprindik kedua, dengan nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024, menuduh Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan atas kasus dugaan korupsi yang melibatkan Harun Masiku.

Dalam dokumen tersebut, KPK menduga Hasto berperan dalam menghalangi jalannya penyelidikan atas kasus suap yang menjadi sorotan publik sejak beberapa tahun terakhir.

Kasus ini bermula dari dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara oleh Harun Masiku terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019–2024.

Harun diduga berupaya memanipulasi hasil penetapan untuk menggantikan salah satu calon yang telah sah dinyatakan terpilih.

Harun Masiku sendiri telah dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK sejak Januari 2020.

Namun, hingga kini ia belum berhasil ditangkap dan telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Keberadaan Harun masih menjadi misteri, meskipun berbagai pihak mendesak KPK untuk meningkatkan upaya pencarian.

Selain Harun, Wahyu Setiawan, mantan anggota KPU, juga terlibat dalam kasus ini.

Wahyu telah divonis bersalah dan menjalani hukuman atas keterlibatannya dalam menerima suap untuk mengubah hasil penetapan anggota DPR RI.

Kasus yang melibatkan Hasto Kristiyanto ini tidak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga menimbulkan tekanan politik bagi PDI Perjuangan.

Sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia, PDI Perjuangan berkomitmen untuk mendukung proses hukum yang berjalan, sambil tetap memperjuangkan hak dan nama baik kadernya.

Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menegaskan bahwa partainya tetap menghormati proses hukum, namun akan berjuang memastikan bahwa semua tuduhan yang dilayangkan memiliki dasar yang kuat.

pdi perjuangan siapkan langkah hukum untuk hasto kristiyanto                            koranpalpos.com - dewan pimpinan pusat (dpp) pdi perjuangan tengah menyiapkan langkah hukum terkait penetapan sekretaris jenderal dpp pdi perjuangan hasto kristiyanto sebagai tersangka oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk).
langkah ini dilakukan sebagai respons atas tuduhan keterlibatan hasto dalam kasus dugaan korupsi dan perintangan penyidikan.
ketua dpp pdi perjuangan, ronny talapessy, menyampaikan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan strategi hukum yang akan diambil untuk menghadapi kasus tersebut.
"sampai saat ini kami lagi fokus persiapan langkah-langkah hukum kami," ujar ronny di jakarta, kamis (26/12).
 baca juga:dpr minta presiden prabowo kawal langsung penyelamatan sritex
baca juga:jokowi : penetapan hasto sebagai tersangka kpk itu proses hukum yang patut dihormati !
ronny menambahkan bahwa sejauh ini dpp pdip belum memutuskan langkah hukum spesifik yang akan ditempuh, termasuk potensi pengajuan praperadilan atas status tersangka hasto.
"ini terkait strategi nanti pada waktunya kami sampaikan," katanya.
sebagai ketua dpp pdip bidang reformasi sistem hukum, ronny menegaskan bahwa semua langkah hukum yang disiapkan akan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
ia juga menekankan bahwa langkah tersebut bertujuan untuk memastikan keadilan dan proses hukum yang transparan.
baca juga:beragam ‘hadiah’ undang-undang dari dpr untuk pemerintahan baru
baca juga:pdip sesalkan pencekala yasonna atas kasus harun masiku
penetapan hasto sebagai tersangka didasarkan pada dua surat perintah penyidikan (sprindik) yang dikeluarkan oleh kpk pada 23 desember 2024.
sprindik pertama, dengan nomor sprin.dik/153/dik.00/01/12/2024, menyebutkan bahwa hasto terlibat tindak pidana korupsi bersama tersangka harun masiku.
keduanya diduga memberikan hadiah atau janji kepada anggota komisi pemilihan umum (kpu) periode 2017–2022, wahyu setiawan, terkait penetapan anggota dpr ri terpilih periode 2019–2024.
sprindik kedua, dengan nomor sprin.dik/152/dik.00/01/12/2024, menuduh hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan atas kasus dugaan korupsi yang melibatkan harun masiku.
baca juga:dituding inisiasi kenaikan ppn 12 persen : ini kata pdi perjuangan ! 
baca juga:golkar sebut pdip ‘mencla mencle’ soal kenaikan ppn 12 persen 
dalam dokumen tersebut, kpk menduga hasto berperan dalam menghalangi jalannya penyelidikan atas kasus suap yang menjadi sorotan publik sejak beberapa tahun terakhir.
kasus ini bermula dari dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara oleh harun masiku terkait penetapan calon anggota dpr ri terpilih periode 2019–2024.
harun diduga berupaya memanipulasi hasil penetapan untuk menggantikan salah satu calon yang telah sah dinyatakan terpilih.
harun masiku sendiri telah dinyatakan sebagai tersangka oleh kpk sejak januari 2020.
namun, hingga kini ia belum berhasil ditangkap dan telah masuk dalam daftar pencarian orang (dpo) sejak 17 januari 2020.
keberadaan harun masih menjadi misteri, meskipun berbagai pihak mendesak kpk untuk meningkatkan upaya pencarian.
selain harun, wahyu setiawan, mantan anggota kpu, juga terlibat dalam kasus ini.
wahyu telah divonis bersalah dan menjalani hukuman atas keterlibatannya dalam menerima suap untuk mengubah hasil penetapan anggota dpr ri.
kasus yang melibatkan hasto kristiyanto ini tidak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga menimbulkan tekanan politik bagi pdi perjuangan.
sebagai salah satu partai terbesar di indonesia, pdi perjuangan berkomitmen untuk mendukung proses hukum yang berjalan, sambil tetap memperjuangkan hak dan nama baik kadernya.
ketua dpp pdip ronny talapessy menegaskan bahwa partainya tetap menghormati proses hukum, namun akan berjuang memastikan bahwa semua tuduhan yang dilayangkan memiliki dasar yang kuat.
"kami akan memastikan langkah hukum ini berjalan sesuai aturan, dan kami percaya bahwa keadilan akan ditegakkan," tegasnya.
penetapan hasto sebagai tersangka menambah daftar kasus hukum yang melibatkan politisi terkemuka.
hal ini berpotensi memengaruhi dinamika politik nasional, khususnya menjelang tahun politik 2024.
sebagai sekretaris jenderal, hasto memiliki peran penting dalam mengatur strategi politik pdi perjuangan, termasuk persiapan pemilu.
beberapa analis politik menilai bahwa kasus ini bisa menjadi ujian bagi integritas dan kepemimpinan pdi perjuangan dalam menghadapi isu-isu hukum yang sensitif.
selain itu, partai ini dihadapkan pada tantangan untuk menjaga kepercayaan publik di tengah tekanan kasus yang melibatkan kader utamanya.
kasus ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi kpk dalam menangani kasus-kasus besar yang melibatkan tokoh politik.
sejumlah pihak mendesak kpk untuk memastikan proses hukum berjalan secara transparan dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik.
publik juga terus mengawasi perkembangan kasus ini, terutama mengingat latar belakang kasus harun masiku yang hingga kini belum terselesaikan.
upaya kpk untuk menuntaskan kasus ini akan menjadi indikator penting bagi penegakan hukum di indonesia.
di tengah tekanan yang dihadapi, pdi perjuangan tetap menegaskan komitmennya untuk mendukung penegakan hukum di indonesia.
"kami percaya bahwa proses hukum harus berjalan adil dan objektif. semua pihak harus menghormati hukum sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara," kata ronny.
kasus hasto kristiyanto kini menjadi perhatian utama, baik di ranah politik maupun hukum.
langkah-langkah hukum yang diambil oleh pdi perjuangan serta transparansi proses penyelidikan oleh kpk akan menentukan arah perkembangan kasus ini ke depan. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 27 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan