KPK Tetapkan Hasto Kristiyanto Tersangka Kasus Suap Harun Masiku : Ini Fakta-Faktanya !

Reporter: Echi |

Editor: Zen Kito |

Selasa , 24 Dec 2024 - 17:58

Ketua KPK Setyo Budiyanto berikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024). -Foto : Dokumen Palpos-

KORANPALPOS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku.

Penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik KPK menemukan bukti kuat yang menunjukkan peran aktifnya dalam upaya memenangkan Harun Masiku sebagai anggota legislatif.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa bukti yang ditemukan oleh penyidik menunjukkan keterlibatan langsung Hasto dalam upaya suap yang dilakukan Harun Masiku untuk mempengaruhi keputusan KPU dalam penetapan calon anggota DPR RI periode 2019-2024.

“Ada upaya-upaya dari saudara Hasto Kristiyanto untuk memenangkan Harun Masiku melalui beberapa upaya yang kita telusuri,” ungkap Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Hasto Kristiyanto, yang juga merupakan salah satu tokoh penting di PDIP, diduga berperan dalam memfasilitasi proses pemberian suap tersebut.

Berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh tim penyidik KPK, peran Hasto dalam kasus ini dianggap cukup signifikan untuk menaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka.

Penetapan Hasto sebagai tersangka bukanlah keputusan yang diambil secara terburu-buru.

KPK sebelumnya telah melakukan ekspose atau gelar perkara, yang mengonfirmasi bahwa bukti-bukti yang ada menunjukkan adanya upaya yang dilakukan Hasto untuk mengarahkan proses pemilihan anggota legislatif melalui cara yang tidak sah.

Dalam penetapan tersangka ini, KPK juga menyebutkan bahwa mereka telah cukup memiliki bukti untuk melanjutkan perkara ini ke tahap penyidikan.

kpk tetapkan hasto kristiyanto tersangka kasus suap harun masiku : ini fakta-faktanya !                            koranpalpos.com - komisi pemberantasan korupsi (kpk) resmi menetapkan hasto kristiyanto, sekretaris jenderal partai demokrasi indonesia perjuangan (pdip), sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan harun masiku.
penetapan hasto sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik kpk menemukan bukti kuat yang menunjukkan peran aktifnya dalam upaya memenangkan harun masiku sebagai anggota legislatif.
ketua kpk, setyo budiyanto, mengungkapkan bahwa bukti yang ditemukan oleh penyidik menunjukkan keterlibatan langsung hasto dalam upaya suap yang dilakukan harun masiku untuk mempengaruhi keputusan kpu dalam penetapan calon anggota dpr ri periode 2019-2024.
baca juga:kpk terbitkan dpo terbaru harun masiku: tampilkan foto dan ciri- ciri baru !
baca juga:kpk beber modus korupsi pj. walikota pekan baru : laporan pengadaan barang fiktif !
“ada upaya-upaya dari saudara hasto kristiyanto untuk memenangkan harun masiku melalui beberapa upaya yang kita telusuri,” ungkap setyo dalam konferensi pers di gedung merah putih kpk, jakarta selatan.
hasto kristiyanto, yang juga merupakan salah satu tokoh penting di pdip, diduga berperan dalam memfasilitasi proses pemberian suap tersebut.
berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh tim penyidik kpk, peran hasto dalam kasus ini dianggap cukup signifikan untuk menaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka.
baca juga: kpk segel ruang kerja gubernur dan sekda bengkulu pasca ott
baca juga:kpk tepis isu politis dalam ott gubernur bengkulu : penegakan hukum murni, masyarakat jangan terprovokasi !
penetapan hasto sebagai tersangka bukanlah keputusan yang diambil secara terburu-buru.
kpk sebelumnya telah melakukan ekspose atau gelar perkara, yang mengonfirmasi bahwa bukti-bukti yang ada menunjukkan adanya upaya yang dilakukan hasto untuk mengarahkan proses pemilihan anggota legislatif melalui cara yang tidak sah.
dalam penetapan tersangka ini, kpk juga menyebutkan bahwa mereka telah cukup memiliki bukti untuk melanjutkan perkara ini ke tahap penyidikan.
baca juga:kpk tetapkan rohidin mersya, sekda, dan ajudan sebagai tersangka pemerasan : ditahan di rutan kpk !
baca juga: kpk sita uang rp7 miliar dalam ott gubernur bengkulu rohidin mersyah : berikut kronologi dan rinciannya !
namun, penetapan hasto sebagai tersangka tidak hanya terkait dengan kasus suap harun masiku saja.
kpk juga menetapkan hasto sebagai tersangka dalam perkara lain, yaitu dugaan perintangan penyidikan (obstruction of justice) dalam kasus yang sama.
pada 23 desember 2024, kpk mengeluarkan surat perintah penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan hasto kristiyanto dengan sengaja mencegah atau menggagalkan penyidikan terhadap kasus harun masiku.
baca juga:5 pimpinan dan anggota dewan pengawas kpk resmi terpilih : salah satunya wong palembang, ini daftarnya !
baca juga:kpk temukan mobil-mobil harun masiku : proses penyidikan masih berlanjut !
tindakan hasto yang menghalangi proses penyidikan menjadi salah satu alasan kpk untuk menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice.
dalam perkara ini, beberapa tindakan hasto yang mengarah pada upaya menghambat proses hukum antara lain sebagai berikut:
1. pada 8 januari 2020, saat kpk melakukan operasi tangkap tangan (ott), hasto memerintahkan nur hasan, penjaga rumah aspirasi yang biasa digunakan oleh hasto, untuk menghubungi harun masiku.
hasto meminta agar harun segera merendam ponselnya dengan air dan melarikan diri untuk menghindari penangkapan.
2. pada 6 juni 2024, sebelum hasto diperiksa sebagai saksi oleh kpk, ia menginstruksikan stafnya, kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel miliknya agar tidak dapat ditemukan oleh tim penyidik kpk.
hasto juga diduga mengarahkan beberapa saksi untuk tidak memberikan keterangan yang sebenarnya terkait kasus ini.
tindakan tersebut jelas bertujuan untuk menggagalkan proses penyidikan yang sedang berlangsung.
kasus ini berawal dari dugaan suap yang dilakukan oleh harun masiku, yang dituduh memberikan suap kepada wahyu setiawan, seorang komisioner kpu, untuk memuluskan jalannya sebagai anggota dpr ri.
harun masiku sempat masuk dalam daftar pencarian orang (dpo) kpk setelah beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik.
sejak penetapan dpo pada 17 januari 2020, harun masiku hingga kini belum berhasil ditemukan.
meski demikian, kasus ini terus bergulir, dan kpk telah menetapkan sejumlah tersangka, termasuk wahyu setiawan, yang kini tengah menjalani pidana tujuh tahun penjara.
wahyu setiawan juga terlibat dalam perkara yang sama dengan harun masiku dan telah divonis atas keterlibatannya dalam kasus suap tersebut.
sebagai sekretaris jenderal pdip, penetapan hasto kristiyanto sebagai tersangka ini menjadi sorotan publik.
pihak pdip hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait status hukum hasto.
namun, sejumlah pengamat politik memandang bahwa kasus ini dapat mempengaruhi citra partai yang saat ini dipimpin oleh megawati soekarnoputri.
pdip sendiri dikenal sebagai salah satu partai besar yang memiliki pengaruh signifikan dalam politik indonesia.
hasto kristiyanto yang juga merupakan salah satu tokoh senior di partai tersebut telah membantah segala tuduhan yang diarahkan kepadanya.
pihak hasto menyatakan bahwa mereka akan kooperatif dengan penyidik kpk dan siap menghadapi proses hukum yang berlaku.
kasus suap yang melibatkan harun masiku dan wahyu setiawan ini telah mengundang perhatian besar publik, terutama karena melibatkan penyelenggara pemilu.
korupsi yang terjadi di lembaga penyelenggara pemilu dianggap sangat merusak integritas demokrasi di indonesia.
penetapan hasto kristiyanto sebagai tersangka semakin menambah panjang daftar nama besar yang terlibat dalam skandal ini.
kpk, sebagai lembaga yang berkomitmen untuk memberantas korupsi, terus berupaya untuk menuntaskan kasus ini hingga tuntas.
masyarakat juga menantikan perkembangan lebih lanjut dari kasus ini, terutama dalam upaya untuk mengungkap siapa saja pihak-pihak lain yang terlibat.
kasus suap harun masiku dan keterlibatan hasto kristiyanto sebagai tersangka dalam perintangan penyidikan semakin menegaskan betapa pentingnya komitmen untuk memberantas korupsi di indonesia.
penetapan hasto sebagai tersangka menunjukkan bahwa kpk tidak pandang bulu dalam menangani kasus-kasus besar, meskipun melibatkan tokoh-tokoh politik senior.
dengan berjalannya waktu, masyarakat indonesia berharap agar proses hukum berjalan secara transparan dan adil untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan hukuman yang setimpal.
penyidikan yang terus berlanjut ini menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem demokrasi dan pemberantasan korupsi di indonesia.