Pengawasan Ketat, Data Harus Valid

LANGKAH pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM yang akan mengeluarkan kebijakan penentuan terbaru pembatasan BBM Pertalite mendapatkan respon dari semua pihak termasuk dari DPRD Sumsel.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Mgs H Syaiful Padli ST MM mengatakan, saat ini masyarakat baru saja berusaha bangkit dari pandemi, sehingga ini akan membuat masyarakat kembali kesulitan jika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang pada akhirnya justru mempersulit masyarakat.

BACA JUGA:LAPSUS : Bisakah Menjamin Tepat Sasaran ?

Terkait kebijakan pembatasan BBM Pertalite ini, menurut Syaiful kebijakan ini tidak populis.

“Saya harap jangan sampai ada pembatasan untuk BBM Pertalite ini karena dampaknya bisa sangat luas. Kalau untuk masyarakat yang mampu sekarang sudah banyak yang beralih ke BBM bersubsidi. Mereka juga akan berpikir kalau kendaraan mewah mereka memakai pertalite ini bisa merusak kendaraannya,” ujar politisi dari PKS ini, Senin (23/10).

Mengenai data untuk BBM Bersubsidi dikatakan Syaiful, persoalan tersebut dari dulu masalah pendataan tidak pernah clear. Misalnya saja ada yang mampu masih menerima bantuan bersubsidi. Akan sangat rancu kalau data yang dipakai adalah data yang tidak tepat sasaran. 

“Artinya di sini sebelum kebijakna diterapkan pengawasan dan pendataan harus benar-benar valid sehingga bisa tepat sasaran,” tukasnya. ***