Bagja : Tata Kelola Pemilu Semakin Baik Jika Bawaslu Tetap Permanen

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Senin , 23 Dec 2024 - 18:39

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja (dua kiri) saat konferensi pers Konsolidasi Nasional, Perempuan Pengawas Pemilu di Badung, Bali, Minggu (22/12).-Foto: Antara-

KORANPALPOS.COM - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, mengungkapkan bahwa tata kelola pemilu di Indonesia dapat semakin baik jika status kelembagaan Bawaslu tetap permanen dan tidak berubah menjadi lembaga ad hoc.

Menurut Bagja, permanennya status Bawaslu akan memperkuat sistem peradilan pemilu dan meningkatkan kualitas tata kelola pemilu.

“Kami kira dengan keajegan ini, dengan permanennya penyelenggara pemilu, maka bagi kami, electoral justice system, sistem peradilan pemilu itu semakin lebih baik dan tata kelola pemilu kita juga akan semakin baik dengan keajegan ini,” ujar Bagja saat ditemui oleh ANTARA di Badung, Bali, Senin, 23 Desember 2024.

Menurut Bagja, wacana perubahan status kelembagaan penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Bawaslu, menjadi lembaga ad hoc justru akan menciptakan permasalahan baru.

Terutama terkait dengan isu-isu politik yang dapat mengganggu independensi dan integritas penyelenggara pemilu.

“Dengan diad-hoc-kan malah menurut kami akan jadi permasalahan lagi tentang politik uang. Bahkan, akan jadi persoalan melatihnya dan lain-lain, dan juga persoalan-persoalan teman-teman KPU kabupaten/kota juga punya sekretariat,” ungkap Bagja.

Pernyataan tersebut mengacu pada potensi masalah administratif dan operasional yang dapat muncul apabila lembaga penyelenggara pemilu hanya aktif selama masa pemilu saja, dan tidak memiliki stabilitas kelembagaan yang berkelanjutan.

Hal ini dapat mengganggu efektivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut.

Bagja juga menekankan bahwa dengan status kelembagaan yang permanen, Bawaslu dapat lebih mudah dalam menerapkan prinsip meritokrasi yang berkelanjutan dan berjenjang bagi anggotanya.

bagja : tata kelola pemilu semakin baik jika bawaslu tetap permanen                            koranpalpos.com - ketua badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) ri, rahmat bagja, mengungkapkan bahwa tata kelola pemilu di indonesia dapat semakin baik jika status kelembagaan bawaslu tetap permanen dan tidak berubah menjadi lembaga ad hoc.
menurut bagja, permanennya status bawaslu akan memperkuat sistem peradilan pemilu dan meningkatkan kualitas tata kelola pemilu.
“kami kira dengan keajegan ini, dengan permanennya penyelenggara pemilu, maka bagi kami, electoral justice system, sistem peradilan pemilu itu semakin lebih baik dan tata kelola pemilu kita juga akan semakin baik dengan keajegan ini,” ujar bagja saat ditemui oleh antara di badung, bali, senin, 23 desember 2024.
baca juga:8 sengketa calon tunggal pilkada 2024 masuk ke mk : daerah mana saja ?
baca juga:waka banggar sebut kebijakan kenaikan ppn 12 persen diinisiasi pdi perjuangan
menurut bagja, wacana perubahan status kelembagaan penyelenggara pemilu, baik komisi pemilihan umum (kpu) maupun bawaslu, menjadi lembaga ad hoc justru akan menciptakan permasalahan baru.
terutama terkait dengan isu-isu politik yang dapat mengganggu independensi dan integritas penyelenggara pemilu.
“dengan diad-hoc-kan malah menurut kami akan jadi permasalahan lagi tentang politik uang. bahkan, akan jadi persoalan melatihnya dan lain-lain, dan juga persoalan-persoalan teman-teman kpu kabupaten/kota juga punya sekretariat,” ungkap bagja.
baca juga:prabowo terbitkan perpres 202/2024 tentang pembentukan dpn
baca juga:dpr ingin pertahankan kpu-bawaslu sebagai lembaga permanen : berikut alasannya !
pernyataan tersebut mengacu pada potensi masalah administratif dan operasional yang dapat muncul apabila lembaga penyelenggara pemilu hanya aktif selama masa pemilu saja, dan tidak memiliki stabilitas kelembagaan yang berkelanjutan.
hal ini dapat mengganggu efektivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut.
bagja juga menekankan bahwa dengan status kelembagaan yang permanen, bawaslu dapat lebih mudah dalam menerapkan prinsip meritokrasi yang berkelanjutan dan berjenjang bagi anggotanya.
baca juga:perludem : ada 312 permohonan sengketa pilkada 2024 yang masuk ke mahkamah konstitusi
baca juga:kpu usul penyatuan uu pemilu dan uu pilkada 
hal ini memungkinkan pengawas pemilu yang memiliki karier dari tingkat bawah, seperti panitia pengawas kecamatan (panwascam) atau panitia pemilihan kecamatan (ppk), untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi, termasuk menjadi anggota bawaslu pusat.
“orang-orang yang berkarir dari bawah, dari panwascam, dari ppk, kemudian masuk ke bawaslu, masuk ke kabupaten, masuk kemudian ke ri, itu yang menjadi hal yang menarik untuk kemudian menjadi satu keunikan dari penyelenggara pemilu indonesia,” ucap bagja.
menurut bagja, sistem ini juga dapat memastikan adanya kesinambungan dalam kualitas pengawasan pemilu di setiap level, mulai dari daerah hingga pusat.
baca juga:masyarakat lakukan pengawasan partisipatif di pemilu 2024
baca juga:bahlil : tujuan negara tak hanya demokrasi
keberlanjutan karier bagi anggota bawaslu juga berpotensi menciptakan pengawasan yang lebih objektif dan profesional.
sebelumnya, anggota bawaslu ri, lolly suhenty, juga menekankan pentingnya eksistensi bawaslu dalam membangun kesadaran politik yang baik di masyarakat.
dalam pembukaan konsolidasi nasional perempuan pengawas pemilu di badung, bali, pada sabtu (21/12), lolly mengungkapkan bahwa kesadaran politik tidak dapat dibangun secara instan dan membutuhkan proses yang panjang.
baca juga:kpu : pelantikan kepala daerah ideal dilaksanakan 13 maret 2025 !
baca juga:wahyu sanjaya serap aspirasi pembangunan di bumi serasan sekundang
“orang sering lupa, beras pun tidak ujug-ujug ada, ditanam menjadi beras. beras saja prosesnya panjang, tanahnya disiapkan dulu, dicangkul dulu. sudah tanahnya bagus, baru ditanami. sudah ditanami saja, perlu dirawat biar enggak dimakan hama, perlu disiram, dipastikan betul semuanya,” kata lolly, menggambarkan bagaimana pentingnya tahap-tahap panjang dalam membangun kesadaran politik masyarakat.
lolly juga menanggapi kritik yang menyebutkan bahwa bawaslu tidak terlihat bekerja selama masa nontahapan pemilu dan pilkada.
ia menegaskan bahwa bawaslu tetap menjalankan program-program yang bermanfaat dalam menanamkan nilai-nilai kepemiluan kepada masyarakat, termasuk mengedukasi dan meningkatkan partisipasi politik warga.
baca juga:kemenpanrb sebut permen konflik kepentingan sesuai arahan presiden
baca juga:presiden prabowo beri kesempatan koruptor tobat 
“bawaslu enggak jelas kerjanya. masa nontahapan, mau ngapain? makan gaji buta saja, sama kayak kpu. dengar itu enggak? 'makgabut', makan gaji buta, katanya. kita harus jawab dengan membuat program-program pada 2025 yang itu bisa terlihat bawaslu memang bekerja,” tegas lolly.
seiring dengan pemilu yang semakin kompleks, peran bawaslu semakin vital. keberadaan bawaslu yang permanen, menurut bagja dan lolly, bukan hanya soal administratif semata, tetapi juga mengenai keberlanjutan kualitas dan profesionalisme penyelenggara pemilu.
dengan kapasitas dan pengalaman yang terus berkembang, bawaslu mampu menjawab tantangan-tantangan baru dalam dunia politik dan pemilu, baik di tingkat daerah maupun nasional.
baca juga:waduh ! kata tito : ada program stunting rp10 miliar tapi sampai ke rakyat rp2 miliar
baca juga:instansi diminta percepat pemetaan tenaga non-asn
dengan demikian, bawaslu yang tetap permanen dan profesional dapat menjadi pilar penting dalam menjaga integritas pemilu dan menciptakan sistem pemilihan umum yang lebih baik di indonesia.
keterlibatan dan dukungan masyarakat pun menjadi kunci penting dalam mewujudkan pemilu yang bersih, adil, dan demokratis.(ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 24 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan