PPN 12 Persen Hanya untuk Beras Impor : Ini Penjelasan Menko Pangan !

Reporter: Echi |

Editor: Zen Kito |

Senin , 23 Dec 2024 - 14:43

Pekerja memikul karung berisi beras di Gudang Bulog Baru Salahuddin Ternate, Maluku Utara-FOTO : ANTARA-

ppn 12 persen hanya untuk beras impor : ini penjelasan menko pangan !                            koranpalpos.com - pemerintah indonesia kembali menegaskan kebijakan terkait pajak pertambahan nilai (ppn) untuk komoditas beras, terutama dalam konteks pengenaan tarif 12 persen yang direncanakan berlaku pada 1 januari 2025.
dalam konferensi pers di jakarta, senin, menteri koordinator bidang pangan, zulkifli hasan, memastikan bahwa beras premium dan medium yang diproduksi dalam negeri tidak akan dikenakan ppn 12 persen.
zulkifli hasan menegaskan bahwa presiden ri menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat kelas bawah dan menengah.
baca juga:beras premium terkena ppn 12 persen : tapi harga tertinggi tetap dipertahankan !
baca juga:waka banggar sebut kebijakan kenaikan ppn 12 persen diinisiasi pdi perjuangan
kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pangan utama, seperti beras, yang menjadi komoditas pokok sehari-hari.
“yang hanya dikenakan ppn 12 persen itu adalah barang-barang mewah saja, termasuk beras khusus yang diimpor dari luar negeri seperti beras shirataki dari jepang,” jelas zulkifli hasan.
dalam kesempatan yang sama, kepala badan pangan nasional (bapanas), arief prasetyo adi, menambahkan bahwa beras khusus yang diproduksi dalam negeri juga bebas dari ppn 12 persen.
baca juga:gerindra soroti sikap pdip soal kenaikan ppn 12 persen
baca juga:ppn naik jadi 12 persen : bagaimana nasib penjualan mobil di indonesia 2025 ?
hal ini selaras dengan upaya pemerintah mendorong peningkatan produksi pangan domestik guna memenuhi kebutuhan nasional.
“beras premium yang diproduksi di dalam negeri juga tidak dikenakan ppn 12 persen. fokus pemerintah saat ini adalah memperkuat produksi pangan lokal,” kata arief.
kebijakan ini diharapkan dapat memberikan insentif bagi petani lokal untuk terus meningkatkan hasil panen mereka.
baca juga:wakil ketua dpr : umkm tak perlu khawatir jika ppn dinaikkan !
baca juga:dpr minta pemerintah dengarkan aspirasi : sebelum terapkan ppn 12 persen !
pemerintah menilai bahwa kebijakan fiskal ini dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih stabil dan mendukung ketahanan pangan nasional.
namun, berbeda halnya dengan beras khusus impor seperti beras shirataki dari jepang. zulkifli hasan menjelaskan bahwa beras khusus impor akan dikenakan ppn 12 persen.
langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor serta mendorong masyarakat beralih pada produk lokal yang tidak kalah berkualitas.
baca juga:kenaikan ppn 12 persen resmi diterapkan 1 januari 2025 : begini tanggapan masyarakat !
baca juga:harapkan intensif ppn dapat diperluas 
“pendek kata, pangan lokal tidak ada yang dikenakan ppn 12 persen, kecuali beras khusus yang tidak diproduksi di dalam negeri,” tambah zulkifli.
selain beras, kebijakan ppn juga menyasar komoditas lain seperti tepung terigu, gula untuk industri, dan minyak goreng rakyat (minyakita).
menteri keuangan, sri mulyani, menjelaskan bahwa pemerintah akan menanggung kenaikan ppn sebesar 1 persen untuk ketiga komoditas tersebut.
“pemerintah berkomitmen menyiapkan instrumen fiskal yang berpihak kepada masyarakat. dengan skema ppn ditanggung pemerintah (dtp), dampak kenaikan tarif ppn terhadap harga komoditas strategis bisa diminimalkan,” kata sri mulyani.
langkah ini diambil karena ketiga komoditas tersebut dianggap memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
dengan skema ppn dtp, pemerintah berusaha menjaga stabilitas harga di pasar sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
pemerintah juga mengarahkan kebijakan ini untuk mendukung tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
dengan mendorong konsumsi produk dalam negeri dan memberikan insentif fiskal pada sektor strategis, pemerintah berharap bisa menciptakan struktur ekonomi yang lebih tangguh di tengah tantangan global.
kebijakan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pengamat ekonomi dan pelaku industri, yang melihat langkah tersebut sebagai sinyal positif dalam mendukung keberlanjutan sektor pangan dan perekonomian nasional.
dengan kebijakan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya mendukung produksi dalam negeri sekaligus memanfaatkan fasilitas fiskal yang telah dirancang untuk melindungi kesejahteraan mereka.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 24 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan