Prabowo Terbitkan Perpres 202/2024 Tentang Pembentukan DPN

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Minggu , 22 Dec 2024 - 18:38

Presiden Prabowo Subianto (kanan) membalas penghormatan Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan sebelum penandatangan berita acara pelantikan Donny sebagai Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional di Istana Negara, Senin (20/12/2024).-Foto: Antara-

Pelaksanaan tugas DPN akan didukung pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui Kementerian Pertahanan.

Perpres ini juga mengatur pengalihan pendanaan, sumber daya manusia, dan dokumen dari Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ke Kementerian Pertahanan dalam waktu enam bulan setelah Perpres mulai berlaku.

Dengan diberlakukannya Perpres ini, Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Perpres ini diundangkan pada 14 Desember 2024.

Informasi lebih lengkap terkait Perpres Nomor Nomor 202 Tahun 2024 dapat diunduh pada tautan ini. (ant)

prabowo terbitkan perpres 202/2024 tentang pembentukan dpn                            koranpalpos.com - presiden ri prabowo subianto menerbitkan peraturan presiden (perpres) nomor 202 tahun 2024 tentang pembentukan dewan pertahanan nasional (dpn).
dokumen salinan yang dilansir dari jaringan dokumentasi dan informasi hukum kementerian sekretariat negara di jakarta, minggu, menyebut langkah ini diambil sebagai bentuk implementasi amanat pasal 15 ayat (8) undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara.
pada bab 1 yang memuat kedudukan, tugas, dan fungsi, disebutkan dpn sebagai lembaga non-struktural dengan tugas strategis untuk memberikan pertimbangan dan solusi kebijakan terkait kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa.
baca juga:dpr ingin pertahankan kpu-bawaslu sebagai lembaga permanen : berikut alasannya !
baca juga:perludem : ada 312 permohonan sengketa pilkada 2024 yang masuk ke mahkamah konstitusi
dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam pasal 2, dpn memiliki beberapa fungsi, yaitu menyusun kebijakan terpadu pertahanan negara sebagai pedoman bagi kementerian, lembaga, dan masyarakat dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab masing-masing untuk mendukung pertahanan negara.
selain itu, dpn juga bertugas menyusun kebijakan terpadu terkait pengerahan komponen pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi, menilai risiko kebijakan pertahanan negara, serta merumuskan solusi kebijakan yang berkaitan dengan geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi untuk menyelaraskan kebijakan strategis serta program prioritas di bidang pertahanan nasional.
dalam bab ii terkait organisasi, susunan organisasi dpn terdiri atas ketua dpn yang dijabat oleh presiden, anggota tetap, dan anggota tidak tetap.
baca juga:kpu usul penyatuan uu pemilu dan uu pilkada
baca juga:masyarakat lakukan pengawasan partisipatif di pemilu 2024
anggota tetap mencakup wakil presiden, menteri pertahanan, menteri luar negeri, menteri dalam negeri, panglima tni, dan sejumlah pejabat lain. sedangkan anggota tidak tetap berasal dari instansi pemerintah dan non-pemerintah sesuai isu strategis yang dihadapi.
untuk menunjang pelaksanaan tugas, pasal 6 perpres itu menyebutkan ketua dpn akan dibantu ketua harian yang dijabat oleh menteri pertahanan, serta sekretaris yang dijabat oleh wakil menteri pertahanan.
dpn bertugas merumuskan kebijakan strategis terpadu yang mencakup geostrategi, geopolitik, geoekonomi, serta mobilisasi dan demobilisasi komponen pertahanan negara. fungsi tersebut dijalankan melalui berbagai koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait.
baca juga:bahlil : tujuan negara tak hanya demokrasi
baca juga:kpu : pelantikan kepala daerah ideal dilaksanakan 13 maret 2025 !
pelaksanaan tugas dpn akan didukung pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) yang dialokasikan melalui kementerian pertahanan.
perpres ini juga mengatur pengalihan pendanaan, sumber daya manusia, dan dokumen dari sekretariat jenderal dewan ketahanan nasional ke kementerian pertahanan dalam waktu enam bulan setelah perpres mulai berlaku.
dengan diberlakukannya perpres ini, keputusan presiden nomor 101 tahun 1999 tentang dewan ketahanan nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. perpres ini diundangkan pada 14 desember 2024.
baca juga:wahyu sanjaya serap aspirasi pembangunan di bumi serasan sekundang
baca juga:kemenpanrb sebut permen konflik kepentingan sesuai arahan presiden
informasi lebih lengkap terkait perpres nomor nomor 202 tahun 2024 dapat diunduh pada tautan ini. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 23 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan