Palembang Sepakati UMK Rp3.916.635 : Cukupkah untuk Kebutuhan Sekarang ?

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Selasa , 17 Dec 2024 - 20:10

Aktivitas pekerja dan aksi buruh dalam menuntut hak mereka di Palembang.-Foto : ANTARA -

palembang sepakati umk rp3.916.635 : cukupkah untuk kebutuhan sekarang ?                            koranpalpos.com – persoalan upah minimum untuk pekerja di daerah termasuk di palembang provinsi sumatera selatan (sumsel) yang masih menjadi polemik, kini telah diputuskan. 
dimana sebelumnya ump (upah minimum provinsi) naik 6,5 persen. 
bercermin pada ketentuan ump tersebut, maka dewan pengupahan kota palembang, menyepakati kenaikan upah minimum kota (umk) sebesar 6,5 persen dari rp 3.677.592 menjadi rp 3.916.635 atau sebesar rp239.043.
ketua dewan pengupahan palembang abdullah anang di palembang, selasa (17/12) mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan rapat di dinas ketenagakerjaan palembang pada senin 16 desember 2024 dan menyepakati kenaikan umk sebesar 6,5 persen dari rp 3.677.592 menjadi rp 3.916.635.
baca juga:tarif tol terpeka per 17 desember 2024 kembali normal : berikut daftar tarif terbaru !
baca juga:berlaku 2025 : pemerintah tambah pungutan pajak kendaraan bermotor 66 persen !
"kami sudah rapat dan berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan kota palembang kenaikan umk sebesar 6,5 persen dari rp 3.677.592 menjadi rp 3.916.635 atau sebesar rp239.043," katanya.
ia menyebutkan bahwa perhitungan itu sesuai dengan pasal 5 ayat 1 dan 2 dan pasal 6 ayat 1 dan 2 peraturan menteri ketenagakerjaan republik indonesia nomor 16 tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2025 bahwa penetapan upah minimum tahun 2025 di kota palembang yakni umk 2024 ditambah kenaikan umk 2025.
"kesepakatan ini sudah kami serahkan kepada penjabat (pj) wali kota palembang," katanya.
baca juga:mendagri setujui rencana pilkada diwakili dprd : berikut alasannya !
baca juga:pemprov sumsel gelar simulasi makan bergizi gratis di smkn 2 palembang
kenaikan upah minimum kota (umk) palembang yang diputuskan dewan pengupahan kota palembang sebesar 6,5% untuk tahun 2025, disambut dengan beragam tanggapan dari warga kota palembang, terutama dari kalangan pekerja, baik buruh maupun pekerja swasta.
dengan umk yang sebelumnya sebesar rp 3.677.592 kini menjadi rp 3.916.635, kenaikan ini membawa harapan baru bagi sejumlah pihak, meskipun ada juga yang menyampaikan kekhawatiran.
mereka berharap keputusan tersebut dapat meningkatkan daya beli dan meringankan beban hidup yang semakin berat, terutama di tengah inflasi dan biaya hidup yang terus naik.
baca juga:prakiraan cuaca bmkg 13 desember 2024 : mayoritas kota besar diguyur hujan ringan hingga berpetir !
baca juga:daftar lengkap ump 2025 seluruh indonesia : sumatera selatan terbesar ketiga ! 
rahmat, salah seorang pekerja swasta mengungkapkan, meskipun tidak begitu besar, kenaikan umk ini tetap membantu  dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
"saya harap pemerintah terus memperhatikan kesejahteraan pekerja, terutama di sektor-sektor yang gajinya masih rendah, " harap dia, selasa (17/12). 
senada dengan itu, ari, seorang pekerja di sektor ritel di kota palembang juga menyatakan optimisme.
"dengan kenaikan umk, saya merasa lebih dihargai. tapi tentu saja saya berharap angka tersebut bisa lebih tinggi, mengingat biaya hidup yang terus meningkat, " ujarnya. 
di sisi lain, pekerja swasta juga memberikan tanggapan positif, meskipun beberapa di antaranya merasa bahwa kenaikan umk ini masih belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil pekerja.
seorang karyawan perusahaan swasta, fajar mengatakan, kenaikan ini cukup berarti, tetapi masih jauh dari harapan untuk bisa memenuhi gaya hidup yang lebih baik.
"saya berharap pemerintah bisa terus menyesuaikan umk dengan inflasi dan harga-harga barang yang terus merangkak naik," ucapnya. 
namun, fajar juga menyampaikan harapannya agar kebijakan ini dapat diterima oleh pengusaha tanpa berdampak pada pemotongan tunjangan atau pengurangan jumlah karyawan.
"kenaikan gaji memang penting, tapi kita juga berharap pengusaha tidak terbebani hingga mengurangi karyawan atau menurunkan fasilitas lain," tambahnya.
sementara itu, beberapa pengusaha kecil di palembang juga memberikan pandangannya terkait kenaikan umk ini.
salah satunya, agus, salah seorang pemilik usaha kuliner mengungkapkan, kekhawatirannya tentang dampak kenaikan gaji terhadap kelangsungan usahanya.
"kami sebagai pengusaha kecil tentu merasa berat, karena selain gaji karyawan, kami juga harus menyesuaikan biaya operasional lainnya. tetapi, kami tetap mendukung keputusan ini jika itu demi kesejahteraan pekerja, " tandasnya. 
dipihak lain, pekerja di palembang yang berharap pemerintah terus memperhatikan keseimbangan antara kenaikan umk dengan kemampuan pengusaha, agar tidak ada pihak yang dirugikan.
"saya berharap kebijakan ini dapat diikuti dengan program-program yang mendukung peningkatan keterampilan pekerja dan peningkatan daya saing ekonomi daerah, " ujar heri, salah seorang buruh kasar di kota palembang. 
pengamat kebijakan publik, idham rianom mengatakan, meskipun kenaikan umk sebesar 6,5 persen diharapkan dapat membantu pekerja menghadapi inflasi, namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan.
"kenaikan ini memang penting untuk menjaga daya beli pekerja, tetapi kita juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor usaha, terutama usaha kecil dan menengah (ukm). kenaikan upah yang cukup signifikan bisa menambah beban bagi mereka yang sudah terbebani oleh biaya operasional," jelasnya.
idham juga menambahkan bahwa meski kenaikan ini dianggap sebagai langkah positif dalam mendukung kesejahteraan pekerja, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa sektor industri tetap mampu beroperasi dengan efisien.
"pemerintah harus mencari keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlanjutan usaha. peningkatan produktivitas, pelatihan keterampilan, dan inovasi dalam sektor bisnis harus menjadi bagian dari strategi yang lebih besar," tukasnya. 
sebelumnya, pj wali kota palembang, cheka virgowansyah membenarkan telah menerima usulan kenaikan upah tersebut.
ia menyebutkan bahwa usulan tersebut akan segera diserahkan dengan gubernur sumatera selatan dan akan disahkan pada bulan januari 2025.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 18 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan