Kisruh Dualisme PMI : Jusuf Kalla vs Agung Laksono, Siapa yang Berhak Memimpin ?

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Rabu , 11 Dec 2024 - 18:54

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia usai berpidato dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPR RI dan DPRD Fraksi Partai Golkar (FPG) Periode 2024-2029 Seluruh Indonesia di Jakarta, Rabu (11/12/2024).-Foto: Antara-

Polemik ini semakin memanas setelah Jusuf Kalla menyatakan akan melaporkan Agung Laksono ke pihak kepolisian. JK menegaskan bahwa PMI harus tetap menjadi satu organisasi yang solid dalam negara.

"PMI harus tetap satu. Upaya memecah organisasi melalui Munas tandingan adalah langkah yang tidak sah," ujar Jusuf Kalla dalam pernyataan resminya.

Di sisi lain, Agung Laksono membantah tuduhan tersebut dan menganggap bahwa langkahnya adalah upaya untuk memperjuangkan hak anggota PMI yang mendukungnya.

"Kami telah mengikuti prosedur sesuai dengan AD/ART PMI. Dukungan yang kami peroleh sah secara organisasi," kata Agung.

Dualisme kepemimpinan ini memunculkan reaksi beragam dari masyarakat dan pengamat politik.

Beberapa pihak mengkhawatirkan dampaknya terhadap keberlanjutan misi kemanusiaan PMI, yang selama ini dikenal sebagai organisasi penting dalam penanganan bencana dan kegiatan sosial di Indonesia.

"PMI tidak boleh menjadi arena konflik politik. Kita harus menjaga integritas organisasi ini," ujar seorang pengamat politik dari Universitas Indonesia.

Dalam situasi ini, peran pemerintah menjadi sorotan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) diharapkan dapat mengambil langkah mediasi untuk menyelesaikan polemik ini.

Menurut seorang pejabat di Kemenkumham yang enggan disebutkan namanya, pihaknya akan mempelajari dokumen hasil Munas kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan.

"Kami tidak ingin tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Semua proses harus berjalan sesuai hukum yang berlaku," ujar pejabat tersebut. Ia juga menyebut bahwa pemerintah berharap konflik ini dapat diselesaikan secara internal oleh PMI.

kisruh dualisme pmi : jusuf kalla vs agung laksono, siapa yang berhak memimpin ?                            koranpalpos.com - ketua umum partai golkar bahlil lahadalia memilih untuk tidak memberikan komentar terkait isu dualisme palang merah indonesia (pmi) yang melibatkan dua tokoh senior partai, jusuf kalla dan agung laksono.
"no comment," ujar bahlil usai menyampaikan pidato dalam acara bimbingan teknis (bimtek) anggota dpr ri dan dprd fraksi partai golkar (fpg) periode 2024-2029 di jakarta, rabu (11/12).
setelah menyampaikan pernyataan singkat tersebut, bahlil langsung meninggalkan lokasi tanpa memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai polemik yang sedang berlangsung.
dualisme kepemimpinan di tubuh pmi mencuat usai musyawarah nasional (munas) ke-22 pmi yang digelar pada senin (9/12).
baca juga:ketua dpr : anggaran negara harus digunakan untuk rakyat !
baca juga:dinas perikanan muara enim sosialisasikan penerbitan tanda daftar pembudidaya ikan kecil
munas tersebut menerima laporan pertanggungjawaban ketua umum pmi jusuf kalla (jk) dan secara aklamasi memintanya untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai ketua umum pmi periode 2024-2029.
keputusan ini dianggap sah oleh kubu jusuf kalla yang mengklaim telah memenuhi seluruh ketentuan organisasi.
namun, di sisi lain, kubu agung laksono menggelar munas tandingan yang menghasilkan keputusan berbeda.
agung laksono, yang juga mencalonkan diri sebagai ketua umum pmi, mengklaim telah mendapatkan dukungan lebih dari 20 persen suara anggota pmi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad/art).
baca juga:6 perampok bersenjata api sandera penjaga kebun : bawa kabur trafo pln !
baca juga:wamendagri ungkap banyaknya jumlah potensi sengketa pilkada 2024
ia menyebut bahwa sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir dalam munas tandingan tersebut mendukung pencalonannya.
agung kemudian melaporkan hasil munas tandingan ini ke kementerian hukum dan hak asasi manusia (kemenkumham) untuk mendapatkan pengakuan resmi. langkah ini dinilai oleh kubu jusuf kalla sebagai tindakan ilegal yang tidak sesuai dengan aturan organisasi.
polemik ini semakin memanas setelah jusuf kalla menyatakan akan melaporkan agung laksono ke pihak kepolisian. jk menegaskan bahwa pmi harus tetap menjadi satu organisasi yang solid dalam negara.
"pmi harus tetap satu. upaya memecah organisasi melalui munas tandingan adalah langkah yang tidak sah," ujar jusuf kalla dalam pernyataan resminya.
baca juga:28 petugas penyelenggara pemilu meninggal pada pilkada 2024
baca juga:ppdi siap kawal kebijakan presiden hingga tingkat desa
di sisi lain, agung laksono membantah tuduhan tersebut dan menganggap bahwa langkahnya adalah upaya untuk memperjuangkan hak anggota pmi yang mendukungnya.
"kami telah mengikuti prosedur sesuai dengan ad/art pmi. dukungan yang kami peroleh sah secara organisasi," kata agung.
dualisme kepemimpinan ini memunculkan reaksi beragam dari masyarakat dan pengamat politik.
beberapa pihak mengkhawatirkan dampaknya terhadap keberlanjutan misi kemanusiaan pmi, yang selama ini dikenal sebagai organisasi penting dalam penanganan bencana dan kegiatan sosial di indonesia.
baca juga:jamur kuping dapat mendukung pertumbuhan dan menambah tinggi badan
baca juga:seorang pemuda ditemukan tewas tergantung di kebun karet, warga pancawarna oki mendadak heboh
"pmi tidak boleh menjadi arena konflik politik. kita harus menjaga integritas organisasi ini," ujar seorang pengamat politik dari universitas indonesia.
dalam situasi ini, peran pemerintah menjadi sorotan. kementerian hukum dan hak asasi manusia (kemenkumham) diharapkan dapat mengambil langkah mediasi untuk menyelesaikan polemik ini.
menurut seorang pejabat di kemenkumham yang enggan disebutkan namanya, pihaknya akan mempelajari dokumen hasil munas kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan.
"kami tidak ingin tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. semua proses harus berjalan sesuai hukum yang berlaku," ujar pejabat tersebut. ia juga menyebut bahwa pemerintah berharap konflik ini dapat diselesaikan secara internal oleh pmi.
baca juga:komisi vii dpr dorong percepatan pembangunan pelabuhan tanjung carat
baca juga:dpr sebut dana kampanye perlu lebih banyak dibantu negara
dualisme kepemimpinan ini dikhawatirkan dapat mengganggu operasional pmi, terutama dalam menjalankan program-program kemanusiaannya.
pmi memiliki peran strategis dalam memberikan bantuan darurat, mendukung pelayanan kesehatan, dan mendistribusikan darah ke rumah sakit di seluruh indonesia. konflik internal yang berkepanjangan dapat merusak reputasi organisasi ini di mata publik.
"jika konflik ini tidak segera diselesaikan, maka yang dirugikan bukan hanya pmi, tetapi juga masyarakat yang bergantung pada layanan organisasi ini," ujar seorang aktivis kemanusiaan.
para tokoh senior partai golkar diharapkan dapat mengambil peran dalam menyelesaikan konflik ini. jusuf kalla dan agung laksono adalah figur yang memiliki pengaruh besar dalam partai dan organisasi pmi.
baca juga:mk tegaskan belum ada sengketa pilkada provinsi yang masuk : terdata terakhir 152 perkara kabupaten/kota !
baca juga:calon kepala daerah dapat ajukan gugatan hasil pilkada ke mk : ini syarat dan prosedur gugatan ! 
rekonsiliasi antara kedua tokoh ini dianggap sebagai solusi terbaik untuk mengakhiri dualisme yang sedang terjadi.
"kedua pihak harus mengutamakan kepentingan organisasi dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok," kata seorang tokoh masyarakat. ia menambahkan bahwa dialog dan mediasi yang melibatkan pihak-pihak netral dapat menjadi jalan keluar dari polemik ini.
sebagai organisasi yang telah berdiri lebih dari tujuh dekade, pmi memiliki sejarah panjang dalam melayani masyarakat indonesia.
konflik internal seperti ini diharapkan tidak mengganggu dedikasi organisasi dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaannya.
baca juga:dpr sebut kejenuhan dan tingginya biaya pilkada pengaruhi partisipasi
baca juga:polres oku tingkatkan patroli pasca pilkada serentak 2024
"pmi adalah milik kita semua. semua pihak harus bekerja sama untuk menjaga keberlanjutan organisasi ini," ujar seorang relawan pmi di jakarta. ia berharap polemik ini dapat segera berakhir sehingga pmi dapat kembali fokus pada misinya.
dengan berbagai dinamika yang terjadi, publik menantikan langkah-langkah konkret dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik ini.
semangat kemanusiaan yang menjadi dasar berdirinya pmi diharapkan tetap menjadi pijakan utama dalam menyelesaikan polemik ini. (ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 12 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan