Ekonomi Sumsel 2024 Tumbuh hingga 5,7 Persen

PALEMBANG - Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Nurcahyo Heru Prasetyo menyebutkan perekonomian di wilayah itu pada Tahun 2024 akan mengalami pertumbuhan di rentang 4,9 hingga 5,7 persen.

Nurcahyo dalam agenda South Sumatra Outlook 2024, di Palembang, Selasa, mengatakan ada beberapa faktor pendorong ekonomi Sumsel akan lebih baik pada tahun 2024, yaitu paya pemerintah daerah untuk memperbaiki indeks kemudahan usaha, penyelenggaraan Pemilu 2024, serta cuaca yang diperkirakan relatif lebih terkendali.

"Namun, Sumsel harus bersiap menghadapi faktor penahan yang berpotensi mengganggu perekonomian, terutama pada kondisi dan keberlanjutan komoditas sebagai salah satu tumpuan pertumbuhan ekonomi," katanya.

Ia menjelaskan beberapa komoditas unggulan di Sumsel meliputi batu bara, pulp and paper, dan karet cenderung menurun disebabkan kondisi negara tujuan ekspornya yaitu Tiongkok yang belum sepenuhnya membaik.

BACA JUGA:PLN Siaga Nataru 2024 : Jamin Tak Ada Pemadaman Listrik !

BACA JUGA:Polisi Fokus Antisipasi Kemacetan dan Lakalantas Jelang Natal

Padahal pangsa ekspor menuju ke China menunjukkan angka yang cukup besar yaitu 39,8 persen untuk batubara, pulp and paper 92,9 persen, dan karet 9,28 persen.

"Sedangkan, untuk harga CPO masih mengalami peningkatan pada triwulan III/2023, karena beberapa ekspornya ditunjukkan ke negara Vietnam dan India yang pertumbuhan ekonominya cukup tinggi,” jelasnya.

Kemudian, untuk komoditas batubara di Sumsel, katanya, saat ini masih menghadapi kendala, yaitu tingginya biaya logistik mencapai 56 persen.

Maka hal itu menjadi permasalahan terhadap ekspor batubara Sumsel yang juga memiliki negara kompetitor seperti Kolombia.

BACA JUGA:Kapolda Cek Kesiapan Pos Pam Nataru Jembatan Enim 2

BACA JUGA:PT KAI Pastikan Angkutan Nataru Aman dan Nyaman

“Nantinya akan ada penurunan permintaan karena beberapa negara sepakat untuk Nol Emisi Karon, tapi karena batubara di Sumsel berkontribusi yang cukup besar untuk PDRB makan harus dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.

Nurcahyo mengatakan upaya yang dapat dipertimbangkan dalam mengatasi tingginya biaya logistik tersebut harus adanya adanya penyediaan infrastruktur yang memadai serta review kebijakan harga Domestic Market Obligation (DMO) berdasarkan zonasi.