Bawaslu Ingatkan Kades Sanksi Pelanggaran Netralitas di Pilkada Serentak 2024

Reporter: Popa Delta |

Editor: Isro Antoni |

Selasa , 12 Nov 2024 - 18:58

Kurniawan, Ketua Bawaslu Sumsel--Foto: Antara

bawaslu ingatkan kades sanksi pelanggaran netralitas di pilkada serentak 2024                            koranpalpos.com - badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi sumatera selatan memberikan peringatan tegas kepada para kepala desa dan lurah di wilayahnya terkait pentingnya menjaga netralitas dalam pilkada serentak 2024. 
ketua bawaslu sumsel, kurniawan, menyampaikan bahwa lembaganya terus mengingatkan para pejabat desa untuk bersikap netral demi terciptanya pemilihan yang jujur, adil, dan demokratis.
“kami dari bawaslu terus mengingatkan kepala desa dan lurah untuk mempertahankan netralitas mereka. ini penting guna memastikan pemilu berjalan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan demokrasi,” ujar kurniawan dalam acara di palembang, senin (12/11).
kurniawan menekankan bahwa terdapat sanksi pidana bagi kepala desa dan lurah yang terbukti melanggar ketentuan netralitas pada pilkada. 
baca juga:lsi rilis survei terbaru : hd-cu masih unggul di pilgub sumsel 2024 !
baca juga:ketua komisi ii : hak prabowo dukung ahmad luthfi-taj yasin
hukuman pidana yang dapat dijatuhkan, katanya, berupa penjara dengan durasi minimal satu bulan dan maksimal enam bulan. selain itu, ada pula ancaman denda yang bisa mencapai rp60 juta.
“pelanggaran netralitas bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga bisa berakibat pidana. ini agar para pejabat desa paham bahwa sikap netral dalam pilkada sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi,” tegas kurniawan.
menurut bawaslu sumsel, beberapa faktor yang seringkali menyebabkan kepala desa atau lurah bersikap tidak netral dalam pilkada antara lain adanya hubungan kekeluargaan dengan calon, kedekatan kekuasaan, aspirasi untuk memperkuat karir, hingga tekanan dari pihak eksternal. 
selain itu, beberapa pejabat desa didorong oleh latar belakang organisasi, rasa politik balas budi, dan bahkan tekanan politik, yang dapat mengancam netralitas mereka.
“kami memahami ada banyak tekanan bagi kepala desa dan lurah, baik dari pihak luar maupun dari calon tertentu. namun, kami mengingatkan agar mereka tetap berdiri di atas kepentingan masyarakat, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu,” ujar kurniawan.
baca juga:polres prabumulih kerahkan 219 personel untuk amankan debat publik kedua 
baca juga:si humas intensif pantau media untuk amankan pilkada 2024
dalam upaya menjaga netralitas, bawaslu sumsel berkomitmen melakukan pengawasan ketat di lapangan. 
pihaknya akan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya netralitas kepala desa dan lurah. 
bawaslu juga akan melakukan pemantauan intensif di wilayah-wilayah yang dianggap rawan pelanggaran netralitas.
bawaslu sumsel berharap, dengan adanya pengawasan dan kerja sama lintas instansi, pilkada serentak 2024 dapat berlangsung dengan damai dan tanpa konflik. 
kurniawan menekankan pentingnya partisipasi semua pihak dalam menjaga stabilitas dan keamanan selama masa pemilihan. 
bawaslu juga mengajak masyarakat untuk melaporkan jika menemukan indikasi ketidaknetralan aparat desa di lingkungannya.
“kami mengharapkan pilkada 2024 berlangsung dengan sukses dan damai, tanpa adanya konflik atau hambatan yang mengganggu proses demokrasi. mari kita bersama-sama menciptakan iklim yang kondusif agar suara rakyat dapat tersampaikan dengan baik,” kata kurniawan.
baca juga:oknum guru di oku diduga kampanyekan paslon tertentu di sekolah 
sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas demokrasi di sumatera selatan, bawaslu sumsel juga menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami pentingnya netralitas aparat desa dan dampak negatif dari ketidaknetralan. 
masyarakat diimbau untuk waspada dan kritis, serta melaporkan jika menemukan kepala desa atau lurah yang memihak atau melakukan kampanye terselubung bagi calon tertentu.
di akhir pernyataannya, kurniawan kembali menekankan bahwa netralitas kepala desa dan lurah adalah pondasi penting bagi proses pemilihan yang adil. 
menurutnya, sikap netral dari para pejabat desa bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk pengabdian kepada masyarakat. 
dengan menjaga netralitas, para kepala desa dapat turut membangun kepercayaan masyarakat terhadap pilkada dan memperkuat kualitas demokrasi di sumatera selatan.
baca juga:pendidikan dan kesehatan jadi fokus utama : inilah janji 3 calon wakil gubernur sumsel !
"kami berharap kepala desa dan lurah di sumatera selatan dapat menjadi teladan dalam menjaga integritas dan netralitas, demi terwujudnya pemilu yang berkualitas dan berintegritas," tutup kurniawan.
peringatan dari bawaslu sumsel ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan pilkada yang damai, jujur, dan adil pada 2024, dan diharapkan bisa memberi dampak positif terhadap pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal hingga nasional.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 13 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan