Bikin SIM Baru Makin Ribet : Wajib Ikut Kepesertaan BPJS Kesehatan !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Minggu , 03 Nov 2024 - 20:30

Ujian praktek mengemudikan kendaraan dalam proses pembuatan SIM- Foto : koer Palpos -

bikin sim baru makin ribet : wajib ikut kepesertaan bpjs kesehatan !                            koranpalpos.com – rencana kebijakan pemerintah yang akan menjadikan kepesertaan bpjs kesehatan aktif menjadi syarat perpanjangan surat izin mengemudi (sim) mulai diberlakukan pada 1 november 2024.
sesuai ketentuan tersebut, maka masyarakat yang ingin membuat atau memperpanjang surat izin mengemudi (sim) wajib menunjukkan bukti kepesertaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional (jkn) dari bpjs kesehatan.
hal ini ditegaskandisampaikan asisten deputi komunikasi publik dan humas bpjs kesehatan, rizzky anugerah, pada jumat, 1 november 2024.
ditegaskandisampaikan rizzky,  persyaratan tersebut berlaku secara nasional sebagai bagian dari uji coba.
baca juga:cek aplikasi info bmkg hari ini ! prakiraan cuaca terkini untuk wilayah anda
baca juga:isyana gandeng deretan musisi dari afgan hingga gac di konser ‘lost in harmony’
"benar (berlaku di seluruh indonesia), uji coba secara nasional," ujarnya. 
kebijakan tersebut kata rizzky, diatur dalam surat telegram kapolri no. st/2355/x/yan.1.1./2024 serta didasarkan pada peraturan kepolisian (perpol) no. 2 tahun 2023, yang merupakan perubahan dari perpol sebelumnya tentang penerbitan sim.
dimana dalam peraturan tersebut, kepesertaan aktif jkn dari bpjs kesehatan kini menjadi salah satu persyaratan administratif penerbitan sim.
sebelumnya, syarat ini diuji coba di beberapa wilayah, seperti aceh, sumatera barat, sumatera selatan, dki jakarta, kalimantan timur, bali, dan nusa tenggara timur.
baca juga:kpu prabumulih mulai sortir dan lipat surat suara 
baca juga:prakiraan cuaca bmkg 31 oktober 2024 : mayoritas wilayah indonesia akan diguyur hujan !
berdasarkan hasil uji coba yang dinilai sukses, kebijakan tersebut akhirnya diperluas ke seluruh indonesia pada 1 november 2024.
meskipun begitu, kapolri, jenderal pol listyo sigit menegaskan, bahwa ini masih dalam tahap uji coba nasional, dan penetapan kebijakan secara penuh akan diinformasikan lebih lanjut.
dengan kebijakan baru ini, maka masyarakat perlu menyiapkan sejumlah dokumen berikut untuk pembuatan sim baru yakni formulir pendaftaran sim, fotokopi ktp, sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi, surat hasil verifikasi kompetensi mengemudi.
selanjutnya surat izin kerja asli dari kementerian ketenagakerjaan (untuk tenaga kerja asing). hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani.
baca juga:takjub dengan akselerasi rektor upgrip palembang
baca juga:kpu sumsel monitoring proses pelipatan surat suara di muara enim
kemudian bukti kepesertaan aktif jkn dari bpjs kesehatan.
sedangkan untuk perpanjangan sim, pemohon perlu membawa sim lama, ktp, hasil pemeriksaan kesehatan jasman, hasil tes psikologi, pasfoto berlatar belakang biru dan bukti kepesertaan jkn aktif.
direktur kepesertaan bpjs kesehatan, david bangun, menyatakan, bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pemohon sim adalah peserta aktif bpjs kesehatan.
hal ini sejalan dengan instruksi presiden no. 1 tahun 2022 tentang optimalisasi program jkn, yang menargetkan 98 persen masyarakat indonesia terdaftar dalam bpjs kesehatan pada tahun 2024.
pemberlakuan kebijakan baru yang mewajibkan kepesertaan aktif bpjs kesehatan sebagai syarat untuk membuat dan memperpanjang surat izin mengemudi (sim) mulai 1 november 2024i menarik berbagai tanggapan dari masyarakat sumatera selatan (sumsel).
sejumlah warga mengapresiasi langkah pemerintah ini.
rahmat, seorang pengemudi ojek online asal palembang, menyatakan, dirinya mendukung kebijakan ini dengan mendorong masyarakat untuk memiliki bpjs kesehatan..
"yang terpenting di sini adalah bisa memastikan lebih banyak orang terlindungi dalam hal kesehatan," ujarnya, minggu (3/11). 
ia berharap kebijakan ini akan mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi kesehatan.
namun, tidak sedikit pula yang mengeluhkan kebijakan ini. indri, salah seorang warga muara enim yang baru ingin mengurus sim merasa terbebani.
“saya sudah mengumpulkan banyak dokumen, sekarang harus mendaftar bpjs juga. ini menambah biaya dan waktu yang diperlukan,” keluhnya.
selain itu, beberapa warga lainnya mengungkapkan kekhawatiran tentang akses ke layanan bpjs kesehatan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil.
"ya setidak kebijakan ini, jangan menyulitkan kita selaku masyarakat. paling tidak dengan pemberlakuan kebijakan juga disiapkan alternatif untuk solusi bagi masyarakat yang terkendala berkas bpjs kesehatan aktif. jadi kesannya lebih ke pelayanan bukan pemaksaan, " tandasnya. 
sedangkan di sisi lain, ada juga anggota komunitas pengemudi dan pengguna jalan mendukung kebijakan ini sebagai langkah untuk memastikan pengemudi yang berlisensi memiliki jaminan kesehatan.
“ini bisa membuat kita lebih aman, terutama jika terjadi kecelakaan,” kata dudi, warga prabumulih.
dengan adanya kebijakan ini lanjut dia, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program jaminan kesehatan nasional (jkn) dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua.